Bandung-Humas: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan Lomba Peningkatan Pelayanan Pengadilan bagi seluruh Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) baik Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. Lomba yang terdiri atas lima kategori ini bertujuan untuk memotivasi para satuan kerja dalam memberikan pelayanan peradilan yang terbaik kepada masyarakat. Lomba ini mendapatkan antusiasme yang sangat tinggi dari para peserta.

Kelima kategori lomba tersebut terdiri atas Lomba Pelaporan Perkara Pengadilan, Lomba Kinerja Agen Perubahan di Pengadilan, Lomba Kinerja Satuan Kerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan, Lomba Inovasi Pelayanan Publik,dan lomba Video Pemberian Layanan Informasi di Pengadilan.

Penghargaan kepeda para pemenang diberikan secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung pada acara Malam Pemberian Penghargaan Peningkatan Pelayanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di hotel Aryaduta, Bandung, pada Jum’at malam, 3 November 2023.

Berikut adalah daftar pemenang dari lima kategori lomba.

LOMBA PELAPORAN PERKARA PENGADILAN

Pemenang dari Pengadilan Tingkat Banding diraih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya. Sedangkan untuk pemenang dari Pengadilan Tingkat Pertama diraih oleh

• Juara pertama PTUN Denpasar
• Juara kedua PTUN Tanjung Pinang
• Juara Ketiga PTUN Pangkal Pinang

LOMBA KINERJA AGEN PERUBAHAN DI PENGADILAN

Pemenang dari Pengadilan Tingkat Banding diraih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN)

Surabaya. Sedangkan untuk Pengadilan Tingkat Pertamanya adalah:

• Juara pertama PTUN  Bandung
• Juara kedua PTUN Serang
• Juara ketiga PTUN Surabaya

LOMBA KINERJA SATUAN KERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN

Pemenang dari Pengadilan Tingkat Banding diraih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar. Sedangkan untuk Pengadilan Tingkat Pertamanya adalah:

• Juara pertama PTUN Denpasar
• Juara Kedua PTUN Surabaya
• Juara Ketiga PTUN Jayapura

LOMBA INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pemenang dari Pengadilan Tingkat Banding diraih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya. Sedangkan untuk Pengadilan Tingkat Pertama diraih oleh:

• Juara pertama PTUN Yogjakarta
• Juara kedua PTUN Bandung
• Juara ketiga PTUN Serang

LOMBA VIDEO PEMBERIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN;

Pemenang dari Pengadilan Tingkat Banding diraih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya. Sedangkan Pemenang pada Pengadilan Tingkat Pertama diraih oleh:

• Juara pertama PTUN Palu
• Juara kedua PTUN Palangkaraya
• Juara ketiga PTUN Surabaya
• Untuk Juara favorit dari Pengadilan Tingkat Banding yaitu PT TUN Jakarta.
• Juara favorit Pengadilan Tingkat Pertamanya yaitu PTUN Jakarta.

Ketua Mahkamah Agung sangat mengapresiasi kegitan tersebut. Dengan penuh kehangatan ia menyampaikan selamat kepada satuan kerja yang terpilih sebagai pemenang dalam beragam lomba tersebut. Pada saat yang sama ia menekankan bahwa kemenangan ini tidak boleh dijadikan alasan untuk berpuas diri, karena tantangan ke depannya akan jauh lebih berat dari saat ini.

“Bagi yang belum berhasil menjadi pemenang jangan berkecil hati, teruslah bekerja keras dan berupaya untuk menjadi lebih baik lagi, karena kemenangan bukanlah final, kegagalan bukanlah hal yang fatal, namun semangat untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik itulah yang harus selalu ada,” katanya menutup sambutannya.

Kegiatan yang penuh suka cita ini dihadiri oleh Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung, para Hakim Agung Kamar TUN, PLT Direktur Jenderal Peradilan Militer dan TUN, para pimpinan Pengadilan Tingkat Banding wilayah Jawa Barat, para Hakim TUN dari seluruh Indonesia dan lainnya. (azh/RS/photo:ENK)

Jakarta – Humas : Berdasarkan Surat Plt. kepala Biro kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 52/BUA.2/UND.KP1.1.6/XI/2023 tentang Undangan Rapat Persiapan SKD CPNS di Lingkungan Mahkamah Agung RI TA 2023.

yang ditujukan kepada Yth :

1. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding ;

2.Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama

( Daftar Terlampir) 

Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini :

Bandung – Humas: Kegiatan Pembinaan Pimpinan merupakan kegiatan rutin dilaksanakan Mahkamah Agung yang bertujuan untuk membina aparatur peradilan terkait teknis maupun administrasi yudisial bagi lingkungan peradilan serta menumbuhkan kembali semangat bersama mewujudkan badan peradilan yang agung.

Sehubungan hal tersebut, Mahkamah Agung menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Peningkatan Integritas dan Anti Korupsi bagi Pimpinan Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada Jum’at 3 November 2023 di Hotel Aryaduta Bandung.

Kegiatan  yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H ini di hadiri Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Dr. Yulius, S.H., M.H, para Hakim Agung pada Kamar Tata Usaha Negara, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang juga menjabat sebagai Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN, H. Bambang Myanto, S.H., M.H.

Pada kesempatan itu Ketua MA menyampaikan, harus disadari bahwa integritas sebagai garansi bagi tumbuhnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

Rendahnya tingkat kepercayaan terhadap peradilan menandakan buramnya potret keadilan di suatu bangsa, ungkapnya.

Olehnya itu, dirinya menegaskan perlunya peningkatan integritas insan peradilan.

Lebih lanjut mantan Ketua Kamar Pengawasan ini mengatakan jika dihubungkan dengan era digital sekarang ini, kita dituntut untuk mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman, berinovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang begitu cepat, demi mewujudkan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat.

Dirinya mencontohkan, “Kalau dulu kita menyimpan uang dalam dompet, maka sekarang, kita dapat menyimpannya dalam ATM. Begitu pula halnya, kalau dulu kita menyimpan berkas yang bertumpuk dalam map, sekarang hanya dengan sekali mengklik aplikasi, berkas tersebut tersimpan, itulah kecanggihan teknologi,” ujar KMA.

Prof. Syarifuddin berharap insan peradilan tetap mampu menjaga integritas, meningkatkan kemampuan, menciptakan inovasi, memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, dan menjaga kode etik dengan baik. 

Acara ini diikuti oleh para Ketua Pengadilan Tingkat Banding se-Jawa Barat, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di lingkungan PERATUN seluruh Indonesia, serta Pejabat Eselon II pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Umum. (enk/PN/photo:azh).

Chongqing, Tiongkok – Humas: Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia I Gusti Agung Sumanatha didampingi oleh Kepala Biro Hukum Dan Humas Sobandi, Staf Khusus Ketua Mahkamah Agung, Aria Suyudi, Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Dan Humas Irwan Rosady dan Staf pada Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Dian Noviyanti menghadiri undangan Forum China-ASEAN Legal Forum 2023 yang diadakan di Chongqing, Tiongkok, 30 Oktober – 2 November 2023.

Inisiatif Belt and Road (BRI) China diumumkan oleh Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping, September 2013 di Universitas Nazarbayev, Kazakhstan. Belt dan Road Initiative China (BRI) adalah kegiatan ekonomi, diplomatik, dan geopolitik yang beragam yang sebelumnya bernama “New Silk Road” yang kemudian berubah menjadi “One Belt One Road”. Belt and Road Initiative China merupakan salah satu kebijakan luar negeri dan ekonomi Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok yang bertujuan untuk memperkuat pengaruh ekonomi Beijing melalui program yang luas dan menyeluruh dalam pembangunan infrastruktur di seluruh negara yang dilewati jalur tersebut.

BRI memiliki dua jalur yaitu jalur sutra ekonomi darat dan jalur sutra maritim berbasis laut. BRI menghubungkan Asia, Afrika, Oseania, dan Eropa dengan berbagai infrastruktur yang dibangun. Pemerintah China mengedepankan sifat kooperatif yang akan menguntungkan bersama. Presiden Xi Jinping dalam pidatonya menekankan BRI dalam perdamaian dan kerjasama, keterbukaan dan inklusivitas, saling belajar dan saling menguntungkan.

China-ASEAN Legal Cooperation Forum sendiri adalah forum tahunan yang didirikan pada tahun 2019 oleh Southwest University of Political Science & Law (SWUPL) dan China-ASEAN Legal Research Center (CALC). Forum ini bertujuan untuk mempromosikan pertukaran dan kerjasama hukum antara China dan negara-negara ASEAN, termasuk topik-topik seperti tujuan pembangunan bersama, aturan hukum, Belt Road Initiative, dan pembangunan bersama komunitas China-ASEAN untuk masa depan, dan pengaruh forum ini terhadap pertukaran hukum sangat signifikan.

Tahun 2023 menandai ulang tahun ke-10 dari Belt Road Initiative, China-ASEAN Legal Research Center mengadakan Forum of China-ASEAN Legal Cooperation yang ke-5, baik secara daring maupun langsung, yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 November 2023, di Chongqing, Tiongkok. Forum China-ASEAN Legal Research Center mengundang sekitar 200 orang dari departemen yudisial negara-negara ASEAN termasuk Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta dari universitas, asosiasi pengacara, dan juga dari wilayah hukum China untuk menghadiri forum ini.

Tema tahun 2023 adalah “To Build a Closer China-ASEAN Community with a Shared Future through Rule of Law”. Ada empat topik utama dalam tema ini diantaranya:

1. Pengembangan dan implementasi aturan Belt Road Initiative (termasuk Aturan untuk RCEP dan Zona Perdagangan Bebas China-ASEAN); 
2. Pengalaman dalam bidang hukum dan mekanisme kerjasama di wilayah China-ASEAN;
3. Perlindungan hukum untuk kerjasama Lancang-Mekong dan koridor perdagangan laut-darat internasional yang baru;
4. Pengembangan platform layanan hukum dan mekanisme pelatihan tenaga hukum dalam Belt Road Initiative.

Diharapkan forum ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan tingkat pertukaran yudisial dan kerjasama antara Tiongkok dengan negara-negara yang berada pada Maritime Silk Road, untuk menekan konflik hukum dan hambatan peradilan, memperbaiki penyelesaian sengketa, memerangi tindak pidana, dan mempromosikan terbentuknya kerangka hukum yang stabil, adil, transparan dan prediktabel, di negara-negara sepanjang Jalur Maritime Silk Road.

Bagi Indonesia sendiri, inisitif Maritime Silk Road merupakan bagian dari program Belt and Road Initiative (BRI) yang dimulai pada tahun 2013. Berdasarkan program BRI, pemerintah China memberikan pendanaan bagi pembangunan infrastruktur penting di negara-negara yang dilalui rute dagang Belt and Road serta Silk Route tersebut. Bagi Indonesia keterlibatan dalam BRI sangat signifikan, mengingat nilai proyek yang sangat luar biasa, dan status proyek sebagai prioritas nasional. Sehingga kehadiran Mahkamah Agung pada forum ini sangat penting dan relevan dengan prioritas nasional untuk memastikan kesiapan sektor peradilan Indonesia dalam mengantipasi issue potensi konflik dan melindungi kepentingan nasional.

Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia dan sumber utama investasi asing. Pada tahun 2021, perdagangan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok tumbuh sebesar 58,6 persen dari tahun sebelumnya menjadi US$124,4 miliar, dengan ekspor Tiongkok meningkat sebesar 48,1 persen menjadi US$60,7 miliar dan impor melonjak 70,1 persen menjadi US$63,8 miliar. Tiongkok telah menjadi tujuan ekspor terbesar Indonesia selama enam tahun terakhir, terutama sumber daya mineralnya.

Di sisi lain, Indonesia merupakan negara tujuan investasi Tiongkok terbesar kedua di ASEAN setelah Singapura. Pada tahun 2021, investasi langsung non-keuangan Tiongkok di Indonesia berjumlah US$1,86 miliar, naik 1,5 persen YoY.

Pada tahun 2022 nilai investasi terus meningkat menjadi US$ 8,2 miliar.  Selanjutnya Pada Semester I-2023, investasi China di Indonesia sudah menembus US$ 3,8 miliar,   dengan tidak kurang 1,584 proyek investasi berjalan, yang menjadikan Tiongkok sebagai negara investor terbesar kedua setelah Singapura pada 2022.

Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia menyampaikan keynote speechnya, dalam kontribusi ceramahnya ia menyampaikan bahwa bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia, salah satu tema kerjasama yang paling penting adalah pelatihan tenaga hukum. Sejak tahun 2019, Universitas Ilmu Politik dan Hukum Southwest (SWUPL) & Pusat Penelitian Hukum China-ASEAN (CALC) secara rutin memberikan kesempatan kepada para Hakim Indonesia untuk mendapatkan pendidikan hukum tingkat lanjut, dimana setiap tahunnya 2 orang Hakim Indonesia berkesempatan mengikuti pendidikan hukum tingkat lanjut.

Lebih lanjut menurutnya, kerja sama dan pertukaran di bidang pendidikan selalu sangat penting dalam kerja sama bilateral maupun multilateral. Pendidikan dan dialog adalah bahasa persahabatan yang universal, yang dapat memberikan landasan saling pengertian jangka panjang dan hubungan baik antara kedua negara dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Tiongkok melalui Southwest University Of Political Science and Law & China-ASEAN Legal Research Center yang telah memberikan kesempatan kepada para Hakim Indonesia untuk belajar di Tiongkok, dan berharap dalam jangka panjang juga dapat menjadi tuan rumah bagi para hakim Tiongkok untuk dapat juga belajar Indonesia sebagai tanda hubungan baik antara kedua negara.

Selain menghadiri China-ASEAN Legal Forum, delegasi Mahkamah Agung juga berkesempatan mengadiri seremoni wisuda 2 orang Hakim Indonesia yang telah berhasil menyelesaikan program studi doktoralnya pada Southwest University Of Political Science and Law, yaitu Dwi Hananta saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Boyolali dan Marcelino Gonzales Sedyanto Putro Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek (IR / Humas)

Jakarta – Humas : Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3352/SEK/PENG.KP1.1/XI/2023 tentang Seleksi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya Tahun 2023.

Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini; 

 Dokumen

 Pengumuman Perpindahan Jabatan Fungsional Perbendaharaan – FIX_sign.pdf

 Lampiran I_Formasi.pdf

 Lampiran II_Daftar Program Studi Bidang Pendidikan.pdf

 Lampiran III_Format Surat Keterangan.docx

 Lampiran IV_Format Surat Pernyataan.docx

 Lampiran V_Format Formulir Pendaftaran Admin Satker e-Jafung.docx

Semarang-Humas: Hakim Agung Kamar Perdata pada Mahkamah Agung Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., secara resmi dikukuhkan menjadi Profesor kehormatan Bidang Ilmu Hukum ke 58 Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, pada Kamis, 2 November 2023 di Auditorium Unissula.

pria kelahiran Payakumbuh, Sumatera Barat, membacakan orasi ilmiah pidato pengukuhan yang berjudul “Police Justice dan Eksekusi Hubungan Lembaga Penegak Hukum dan Peradilan”.

Dalam orasi ilmiahnya mengatakan eksekusi pada umumnya terkait dengan putusan pengadilan yang bersifat penghukuman atau Condemnatoir dimana putusan tersebut memuat sanksi atau penghukuman kepada pihak yang kalah dipersidangan. Proses eksekusi dilakukan secara paksa, dan pihak yang kalah diwajibkan mematuhi putusan pengadilan. Jika pihak tersebut menolak melaksanakan putusan, pengadilan dapat meminta bantuan kepada pihak berwenang.

Lebih lanjut, kompleksitas pelaksanaan eksekusi tidak hanya terkait dengan masalah waktu, tetapi juga melibatkan aspek keamanan. Peran Kepolisian dan aparat keamanan lainnya dalam menjaga keamanan eksekusi dan kesuksesan pelaksanaannya menjadi sangat penting. Ketidaksiapan petugas aparat keamanan dapat menyebabkan penundaan atau bahkan pembatalan eksekusi. Untuk itu penyelesaian masalah pelaksanaan eksekusi perkara perdata di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak. Jumlah sengketa yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha semakin meningkat.

Oleh karena itu, pembentukan Unit Khusus Eksekusi di Mahkamah Agung harus dipertimbangkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Unit ini akan memberikan fokus dan spesialisasi yang diperlukan dalam penanganan eksekusi, memastikan koordinasi yang baik antara lembaga peradilan, instansi pemerintah terkait, dan pihak yang terlibat dalam eksekusi. Selain itu, unit ini dapat menghadapi tantangan hukum yang kompleks, mengembangkan protokol keamanan yang tepat, memastikan perlindungan hak-hak individu dan masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan eksekusi. Hal ini juga akan memungkinkan pertukaran informasi yang tepat waktu, kolaborasi yang efektif, dan pengurangan kesenjangan informasi, ujarnya.

Menurutnya, selain itu, Personil Unit Khusus Eksekusi di Mahkamah Agung ini juga memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum yang terkait dengan eksekusi, sehingga mereka dapat menghadapi tantangan hukum yang kompleks, menyusun strategi yang tepat, mengidentifikasi argumentasi hukum yang kuat, dan memastikan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Unit ini juga bertanggung jawab atas aspek keamanan dalam pelaksanaan eksekusi, termasuk pengembangan protokol keamanan yang tepat dan perlindungan hak-hak individu yang terlibat.

PUTRA ASLI SUMATRA BARAT

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E. M.Hum., M.M. merupakan pria asli Sumatera Barat. Ia lahir pada 2 April 2061 di Payakumbuh, Sumatera Barat dari orang tua Bapak Mansur dan Ibu Rostian.

Haswandi menempuh Pendidikan Sekolah dasar di Sekolah Dasar Negeri 2 Payakumbuh, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Payakumbuh, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Payakumbuh.

Sosok giat belajar ini menempuh dua Pendidikan Strata Satu yaitu di Universitas Andalas Sumatera Barat pada 1985 dan Universitas Terbuka pada 2014. Begitu juga dengan pasca sarjananya, Haswandi menempuhnya  Universitas Pancasila Jakarta pada 2019. Program doktornya ditempuh di Universitas Andalas pada 2016. Pada tahun 2016 Haswandi juga mengikuti pendidikan Lemhanas RI PPRA 55.

Sebelum menjadi hakim Agung, Haswandi melanglang buana dalam menjalani karirnya sebagai hakim dari satu provinsi ke provinsi lain, di antaranya yaitu: pada tahun 1985 sebagai Calon Hakim PN Bukittinggi, pada tahun 1989 sebagai Hakim PN Klas II Pariaman, pada tahun 1994 sebagai Hakim PN Klas II Kualasimpang Aceh Timur, pada tahun 1998 sebagai Hakim PN Klas IB Lubukpakam.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Kamar, Hakim Agung, Pejabat Eselon I dan II dilingkungan Mahkamah Agung (Humas)

Jakarta-Humas:Sehubungan dengan Surat Pengumuman dari Direktorat Jenderal Badan PeradilanUmum nomor : 1513/DJU/PENG.KP1.1.2/XI/2023 Tentang Himbauan Kewaspadaan Atas Penyalahgunaan Kelulusan Hasil Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Tahun Anggaran 2023 (pengumuman terlampir), diumumkan kepada warga peradilan dan masyarakat umum dihimbau agar selalu berhati-hati terhadap informasi informasi atau pun janji – janji yang ditawarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad. Hoc Pengadilan Hubungan Industrial

Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Pemberitahuan

 Dokumen

 Surat_Pemberitahuan_Himbauan.pdf

Jakarta-Humas: Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan. Hasil evaluasi atas capaian cetak biru akan digunakan oleh Mahkamah Agung untuk menyusun rancangan rencana strategis lembaga, serta menentukan agenda prioritas pembaharuan di Mahkamah Agung untuk jangka menengah (priode lima tahun) mendatang,

Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung

 Dokumen

 Surat_ Tuaka Bin_Survei Eksternal Evaluasi_Cetak Biru_v1 (1).pdf

Quanhou – Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof Dr M Syarifuddin, SH., MH didampingi oleh Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH, Hakim Agung Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH, Hakim Agung Dr. Ibrahim., SH LLM., MH, menghadiri undangan Ketua Mahkamah Rakyat Agung Tiongkok YM Zhang Jun untuk menghadiri Maritime Silk Road International Forum on Judicial Cooperation 2023 yang diadakan di Quanhou, Fujian, Tiongkok, 25-27 Oktober 2023.

Forum Maritime Silk Road Internasional Forum on Judicial Cooperation diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Rakyat Tiongkok di Quanzhou pada tanggal 24 – 27 Oktober 2023. Forum ini pertama kali diadakan pada tahun 2021 dan saat itu dihadiri oleh 21 negara dan 3 organisasi internasional, termasuk Ketua Mahkamah Agung dari 9 negara.

Forum tahun 2023 ini akan dihadiri total 200 peserta, dan tidak kurang 50 orang tamu asing. Dari China sendiri akan dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Rakyat Tiongkok, para Hakim Agung Republik Rakyat Tiongkok dan para Hakim Tinggi dan Hakim Pengadilan setempat. Selanjutnya peserta juga adalah anggota Kongres Rakyat dan anggota Lembaga Konsultatif Rakyat Tiongkok. Hadir langsung 6 orang Ketua Mahkamah Agung dari negara Belt and Road dan Maritime Silk Road, termasuk Eithopia, Venezuelia, Samoa, Kyrgiztan, Papua New Guinea.

Diharapkan forum ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan tingkat pertukaran yudisial dan kerjasama antara Tiongkok dengan negara-negara yang berada pada Maritime Silk Road, untuk menekan konflik hukum dan hambatan peradilan, memperbaiki penyelesaian sengketa, memerangi tindak pidana, dan mempromosikan terbentuknya kerangka hukum yang stabil, adil, transparan dan prediktabel, di negara-negara sepanjang Jalur Maritime Silk Road.

Adapun Forum tahun 2023 akan membahas empat topik, yaitu

1. Peran Mahkamah Agung dalam menjaga Keadilan dan Meningkatkan Efisiensi

2.  Ekonomi Digital, E-Commerce sepanjang Jalur Sutra dan Penyelesaian Sengketa Komersial

3.  Pengembangan inovatif atas penyelesaian sengketa komersial internasional

4.  Masalah tentang pengumpulan barang bukti tindak pidana lintas batas

Bagi Indonesia sendiri, inisitif Maritime Silk Road merupakan bagian dari program Belt and Road Initiative (BRI) yang dimulai pada tahun 2013. Berdasarkan program BRI, pemerintah China memberikan pendanaan bagi pembangunan infrastruktur penting di negara-negara yang dilalui rute dagang Belt and Road serta Silk Route tersebut. Bagi Indonesia keterlibatan dalam BRI sangat signifikan, mengingat nilai proyek yang sangat luar biasa, dan status proyek sebagai prioritas nasional. Sehingga kehadiran Mahkamah Agung pada forum ini sangat penting dan relevan dengan prioritas nasional untuk memastikan kesiapan sektor peradilan Indonesia dalam mengantipasi issue potensi konflik dan melindungi kepentingan nasional.

Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia dan sumber utama investasi asing. Pada tahun 2021, perdagangan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok tumbuh sebesar 58,6 persen dari tahun sebelumnya menjadi US$124,4 miliar, dengan ekspor Tiongkok meningkat sebesar 48,1 persen menjadi US$60,7 miliar dan impor melonjak 70,1 persen menjadi US$63,8 miliar. Tiongkok telah menjadi tujuan ekspor terbesar Indonesia selama enam tahun terakhir, terutama sumber daya mineralnya.

Di sisi lain, Indonesia merupakan negara tujuan investasi Tiongkok terbesar kedua di ASEAN setelah Singapura. Pada tahun 2021, investasi langsung non-keuangan Tiongkok di Indonesia berjumlah US$1,86 miliar, naik 1,5 persen YoY.

Pada tahun 2022 nilai investasi terus meningkat menjadi US$ 8,2 miliar.  Selanjutnya Pada Semester I-2023, investasi China di Indonesia sudah menembus US$ 3,8 miliar,   dengan tidak kurang 1,584 proyek investasi berjalan, yang menjadikan Tiongkok sebagai negara investor terbesar kedua setelah Singapura pada 2022.

 Pentingnya Keadilan dan Efisiensi

 Prof Dr Syarifuddin SH. MH dalam kontribusi ceramahnya tentang pemberian keadilan dengan tetap menjaga efisiensi menjelaskan, bahwa salah satu peran penting dalam mendorong efisiensi adalah melalui optimalisasi fungsi regulasi. Fungsi regulasi terbatas MARI dalam mengisi kekosongan hukum memang dioptimalisasikan untuk membentuk prosedur-prosedur inovatif yang belum terakomodasi oleh regulasi yang sudah ada. Melalui fungsi regulasi Mahkamah Agung memperkenalkan modernisasi pada proses peradilan,seperti e-court, e-litigasi. Selanjutnya Ketua MARI menekankan, bahwa dalam era regionalisasi dan globalisasi seperti kerjasama Maritime  Silk Road peradilan harus lebih proaktif dalam mewujudkan keadilan dan efisiensi, dan tidak hanya duduk sebagai penonton. Hal ini penting, karena kepastian dan keadilan hukum merupakan pondasi dari investasi yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran suatu negara.

Ketua Mahkamah Agung RI menambahkan bahwa Perdagangan skala besar akan menuntut sistem hukum yang lebih seragam dan dapat diprediksi di seluruh wilayah, untuk melindungi dan memberikan kepastian kepada pihak-pihak yang berpartisipasi dalam inisiatif tersebut. Tuntutan ini dianggap sebagai tambahan terhadap kebutuhan dasar akan sistem hukum dan proses penyelesaian sengketa yang transparan, efektif dan efisien. Menurutnya Meskipun penyatuan dan harmonisasi hukum selalu merupakan tugas yang sulit, hal ini perlu terus ditingkatkan, karena kegiatan perdagangan akan mendapatkan manfaat yang signifikan dari sistem hukum yang transparan, konsisten, dan harmonis, menurutnya peran lembaga peradilan tertinggi dalam menjaga keadilan dan meningkatkan efisiensi sangat penting untuk mendukung hal ini, dan pengalaman kami menunjukkan bahwa selain pengambilan keputusan peradilan tradisional, terdapat pula peluang untuk mencapai tujuan tersebut melalui cara lain.

Perkembangan Inovatif dalam Penyelesaian Sengketa Komersial Lintas Batas

Sementara itu, Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH dalam kontribusi ceramahnya soal perkembangan inovatif dalam penyelesaian sengketa komersial lintas batas menyoroti fenomena betapa berbagai negara di dunia terus berinovasi dalam menawarkan forum penyelesaian sengketa yang inovatif. Menurutnya pengadilan sekarang juga mempunyai ciri-ciri yang serupa dengan perdagangan itu sendiri, yaitu terus berkembang, guna mencari solusi yang lebih efektif dan efisien sebagai kontribusinya terhadap kelancaran perdagangan. dan bisnis. Maka tidak mengherankan jika seiring berjalannya waktu, semakin banyak yurisdiksi yang mengambil langkah serupa, untuk lebih terbuka dalam penyelesaian sengketa internasional. Dalam kurun 16 tahun terakhir, tercatat setidaknya 6 negara membentuk Pengadilan Niaga Internasional, dan lebih banyak lagi yang membuka pintu bagi penyelesaian sengketa internasional, melalui pembentukan kamar khusus perkara perniagaan internasional.

Pengadilan-pengadilan ini menawarkan banyak keunggulan, seperti hakim yang memiliki keahlian yang tinggi, hukum acara yang lebih fleksibel, modern dan efisien. Beberapa yurisdiksi bahkan telah secara khusus mengadaptasi peraturan prosedur arbitrase, dan yurisdiksi lainnya bertujuan untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih integral di mana litigasi dan arbitrase berjalan beriringan.

Ini penting dalam untuk merespon hadirnya berbagai Indikator Kinerja Global, seperti Indeks B Ready yang baru dari Grup Bank Dunia, yang secara spesifik akan mengukur seberapa baik sistem hukum suatu negara dapat berinteraksi dengan negara-negara lain. negara-negara lain.

Kota Quanzhou sebagai Hub Maritime Silk Road

Forum ini dilaksanakan di Quanzhou provinsi Fujian, sebagai kota dengan sejarah panjang sebagai Hub Maritime Silk Road di masa lalu. 1000 tahun yang lalu, Quanzhou sudah menjadi pelabuhan utama Tiongkok bagi para pedagang asing, yang mengenalnya Quanzhou sebagai pelabuhan Zaiton. Selama abad ke-11 hingga ke-14. Tempat ini pernah dikunjungi oleh Marco Polo dan Ibnu Batutah, kedua penjelajah tersebut memuji kota ini sebagai salah satu kota paling makmur dan mulia di dunia. Ini adalah pangkalan angkatan laut dari mana serangan Kerajaan Mongol terhadap Jepang dan Jawa diluncurkan. Pada masa jayanya, Quanzhou juga merupakan pusat kosmopolitan dengan kuil Buddha dan Hindu, masjid Islam, dan gereja Kristen, termasuk katedral Katolik dan biara Fransiskan. Mesjid Islam pertama dibangun di Quanzhou tahun 1099.

Karena pentingnya bagi perdagangan maritim abad pertengahan, perpaduan unik bangunan keagamaan, dan peninggalan arkeologi yang luas, “Quanzhou: Emporium Dunia di Song-Yuan Tiongkok ” dimasukkan dalam Daftar Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2021.

Mendampingi pimpinan MARI dalam kunjungan itu adalah Staf Khusus Ketua MARI Dr Aria Suyudi SH., LLM, Kapten Dede Andriawan dan Staf Kepaniteraan Dian Novianti. (AS / Humas)

Jakarta-Humas: Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. Sunarto, S.H., M.H menjadi Pembina Upacara dalam memperingati hari Sumpah Pemuda yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung pada hari Sabtu, 28 Oktober 2023, bertempat di halaman Gedung Mahkamah Agung.

Upacara hari Sumpah Pemuda, diawali dengan pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia raya, mengeningkan cipta, pembacaan naskah Pancasila oleh Pembina upacara diikuti oleh peserta upacara, pembacaan naskah Undang – Undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan teks Keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928, serta diakhiri dengan pembacaan doa.

Untuk tema peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 95 kali ini “ Bersatu Memajukan Indonesia”, sebuah seruan kepada para pemuda agar bersatu membangun bangsa dan Negara.

Upacara ini diikuti oleh Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Adhoc, Hakim Yustisial, para Pejabat  Eselon 1-4, para Pejabat Fungsional, para pegawai, dan para pengurus Dharmayukti Karini Mahkamah Agung.(Humas)