SIWA (Sistem Informasi Melalui Whatsapp)

  • Home
  • Berita
  • Berita dan Pengumuman Lembaga

Berita dan Pengumuman Lembaga

Jun22

Wakil Ketua Mahkamah Agung: Pengawasan Hakim Tidak Menilai Pertimbangan Yuridis

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

Wakil Ketua Mahkamah Agung: Pengawasan Hakim Tidak Menilai Pertimbangan Yuridis

Wakil Ketua Mahkamah Agung: Pengawasan Hakim Tidak Menilai Pertimbangan Yuridis

Jakarta-Humas, Jumat 18 Juni 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (Badilag) kembali menggelar pembinaan teknis yustisial secara daring. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tenaga teknis di lingkungan peradilan agama khususnya para hakim dalam bidang pengawasan.

Dalam kesempatan kali ini, tema yang diangkat adalah Batas Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim. Bertindak sebagai pemateri Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, YM. Dr. Sunarto, S.H., M.H.

Dalam pengantar diskusi, Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama menyatakan pentingnya topik yang akan dibahas dalam kesempatan ini. “Seringkali batas antara kemandirian hakim dan prinsip akuntabilitas menjadi persoalan dalam pengawasan terhadap hakim”, terang beliau. “

“Kehadiran YM. Dr. Sunarto, S.H., M.H. di tengah kesibukan beliau yang luar biasa, akan menguraikan dan menjelaskan batasan antara kedua hal tersebut, sehingga akan menjadi pedoman di masa-masa yang akan datang” ungkap Dirjen Badilag.

Dalam uraiannya, YM. Dr. Sunarto, S.H., M.H. menjelaskan beberapa hal yang harus dipegangi dalam pengawasan terhadap hakim, antara lain:    

1. Tidak menilai pertimbangan yuridis, Komisi Yudisial, bahkan Mahkamah Agung sekalipun, dilarang dan tidak boleh menilai pertimbangan yuridis dan subsatansi suatu putusan dalam pengawasan karena hal tersebut masuk ke dalam ranah kebebasan dan independensi hakim.

2. Tidak mengurangi kebebasan hakim, Pengawasan oleh Komisi Yudisial tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya.

3. Wajib menjaga kemandirian, Komisi Yudisial dalam proses pengawasan tetap wajib menjaga kemandirian dan kebebasan hakim.

4. Pemeriksaan hanya terhadap perilaku, Dalam hal ditemukan adanya bukti-bukti yang cukup dan mengindikasikan ada kekeliruan yang disengaja dalam pembuatan putusan, maka pemeriksaan hanya dilakukan terhadap kekeliruan tersebut dan tidak boleh terkait substansi putusan.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8979

Turut hadir secara daring dalam acara pembinaan yang dilangsungkan oleh Badilag YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., M.Hum.

Kegiatan pembinaan yang dimoderatori oleh Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Agama MARI, dihadiri oleh 412 satuan kerja tingkat banding dan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama melalui Zoom Meeting dan 513 peserta melalui Chanel Youtube Badilag secara streaming.

Jun22

PENGUMUMAN JADWAL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA/PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2021

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

PENGUMUMAN JADWAL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA/PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2021

PENGUMUMAN JADWAL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA/PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2021

Dalam Rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama di Lingkungan Kementrian Koodinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2021, Bersama Ini kami Informasikan bahwa Kementrian koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan melakukan seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama . Maka dengan ini kami lampirkan suratnya sebagai berikut :

 

Pengumuman Jadwal Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi MadyaPratama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2021.pdf

Jun22

MEKANISME PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

MEKANISME PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

MEKANISME PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

Jakarta – Humas : Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 11  Tahun  2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan  Pemerintah Nomor 17 Tahun  2020  tentang Manajemen PNS  serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi   Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan PembinaanJabatan   Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Sekretaris Mahkamah Agung :

 

Surat_Pengumuman_Perpindahan-1.pdf

Jun15

RAIH WTP KE SEMBILAN, SEKRETARIS MA BERPESAN JANGAN CEPAT BERPUAS DIRI

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

RAIH WTP KE SEMBILAN, SEKRETARIS MA BERPESAN JANGAN CEPAT BERPUAS DIRI

RAIH WTP KE SEMBILAN, SEKRETARIS MA BERPESAN JANGAN CEPAT BERPUAS DIRI

Jakarta – Humas: “Mewakili Pimpinan Mahkamah Agung saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh Jajaran atas pencapaian di bidang Kesekretariatan pada Tahun 2020 yang dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga 9 kali berturut-turut dan semoga semua yang sudah kita kerjakan menjadi amal ibadah kita. Hasil tersebut, janganlah membuat kita cepat berpuas diri, karena masih terdapat permasalahan-permasalahan yang membutuhkan penyelesaian secara intensif di tahun 2021 dan tahun mendatang.”

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H., saat membuka acara Exit Metting Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2020 secara virtual pada Senin, 14 Juni 2021 pukul 09.00 WIB. Dr. Hasbi hadir memalui zoom meeting di ruang Command Centre Mahkamah Agung. Pada kesempatan tersebut Dr. Hasbi didampingi oleh Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung serta beberapa pejabat Eselon III Mahkamah Agung.

Sebagaimana diketahui bahwa Mahkamah Agung telah meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2020 atas penyajian secara wajar dalam semua hal yang material, dan tentunya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sudah ditetapkan. Dengan diraihnya opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2020, Mahkamah Agung telah meraih WTP sebanyak 9 kali sejak tahun 2012 hingga tahun 2020.

Pada kesempatan tersebut pula, Dr. Hasbi menyampaikan bahwa sesuai dengan Surat Tugas Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 26 tanggal 15 Januari 2021 untuk melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 dan Surat Ketua Tim BPK Nomor 01/LK-MA/MA/01/2021 tanggal 20 Januari 2021 hal Pemberitahuan Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen telah berakhir. “Kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Pemeriksa BPK atas pemeriksaan yang telah dilakukan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya selama 90 hari, dimulai sejak tanggal 20 Januari 2021 pada 5 wilayah yang menjadi objek pemeriksaan yaitu Seluruh Satuan Kerja di Wilayah Jakarta, Sumatera Utara, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Barat dan Jawa Timur,” ucap dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Berdasarkan lembar temuan pemeriksaan, Dr. Hasbi menyampaikan BPK telah menemukan kelemahan-kelemahan pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2020. Atas temuan pemeriksaan tersebut, tentunya Mahkamah Agung berkomitmen untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan secepatnya serta melakukan perbaikan-perbaikan atas rekomendasi BPK yang menjadi pokok permasalahan di Mahkamah Agung.

Dengan adanya pemeriksaan tersebut, Mahkamah Agung dapat mengetahui kekurangan, kelemahan serta kesalahan dalam pengelolaan APBN sehingga Mahkamah Agung ke depan dapat memitigasi dan meminimalisir kesalahan atas realisasi anggaran dan pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pengelolaan APBN yang transparan, handal dan akuntabel. Hasil pemeriksaan BPK dapat dimanfaatkan juga untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Hadir sebagai pembicara yaitu Ahmad Adib Susilo S.E., M.Sc., Ak., CA, CSFA dari Badan Pemeriksa Keuangan. Acara ini diikuti oleh para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dari wilayah DKI Jakarta, Sumatera Utara, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Barat, Jawa Timur serta beberapa pejabat eselon 1-4 terkait dari Mahkamah Agung.

Jun14

BIRO HUKUM DAN HUMAS MELAKUKAN PERCEPATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TENTANG PERSIDANGAN ELEKTRONIK UPAYA HUKUM BANDING

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

BIRO HUKUM DAN HUMAS MELAKUKAN PERCEPATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TENTANG PERSIDANGAN ELEKTRONIK UPAYA HUKUM BANDING

BIRO HUKUM DAN HUMAS MELAKUKAN PERCEPATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TENTANG PERSIDANGAN ELEKTRONIK UPAYA HUKUM BANDING

Jakarta – Humas : Mahkamah Agung terus berbenah untuk memberikan pelayanan prima bagi pencari keadilan salah satunya pembaruan di bidang teknis yudisial yang diantaranya menerapkan sistem persidangan elektronik (e-Litigation) terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2019 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Penerapan sistem persidangan elektronik merupakan penyempurnaan layanan sistem administrasi perkara secara elektronik yang telah diterapkan pada tahun 2018 melalui Perma Nomor 3 Tahun 2018.

Dalam rangka penyempurnaan regulasi mengenai Persidangan Elektronik, baik mengenai SK KMA Nomor 129 tahun 2019 dan SK KMA tahun 271 tahun 2019, Mahkamah Agung melalui Biro Hukum dan Humas mengadakan rapat dan FGD lanjutan terkait E-Court untuk upaya hukum banding yang diselenggarakan pada tanggal 9 sampai dengan 11 Juni 2021, bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni. 

Acara dibuka oleh YM. Samsul Maarif, SH., LLM, Ph.D selaku Ketua Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung dan juga menjabat sebagai Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang juga di dampingi oleh Dr. Andi Julia Cakrawala, ST., SH., MT., MH. Selaku Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung RI.

Kegiatan yang dihadiri oleh beberapa pejabat Eselon 2 Mahkamah Agung, para ketua Pengadilan tingkat pertama, hakim tinggi serta para hakim yustisial, membahas beberapa  hal diantaranya tentang mekanisme pengiriman memori banding dan kontra memori banding, penegasan pembatasan penggunaan tenggang waktu pengajuan memori dan kontra memori melalui mekanisme sidang elektronik, serta tata cara pembacaan putusan.

Dalam pembahasan tersebut para peserta melakukan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses persidangan elektronik termasuk sinkronisasi dengan hukum acara dari lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, semoga dengan adanya kegiatan ini segera mendorong terbitnya regulasi mengenai persidangan elektronik tentang Upaya Hukum Banding, ungkap Andi Julia Cakrawala.

Jun14

KETUA MAHKAMAH AGUNG BUKA PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP ANGKATAN XIII SECARA DARING

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

KETUA MAHKAMAH AGUNG BUKA PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP ANGKATAN XIII SECARA DARING

KETUA MAHKAMAH AGUNG BUKA PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP ANGKATAN XIII SECARA DARING

Jakarta – Humas: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., membuka secara Daring Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XIII pada Kamis, 10 Juni 2021 di Command Center Mahkamah Agung.

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung berpesan agar hakim-hakim baik dari lingkungan peradilan umum, peradilan militer maupun peradilan tata usaha negara, yang mengikuti pelatihan sertifikasi ini, untuk tidak sekedar membuka pikiran, untuk menimba ilmu pengetahuan di bidang lingkungan semata. Melainkan juga bersedia membuka mata hati, untuk membangun komitmen keberpihakan kepada lingkungan hidup, terutama jika menemukan suatu tindakan perusakan lingkungan hidup yang tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setelah dididik dan dilatih melalui Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup ini, peserta dapat menguasai kompetensi inti Hakim Lingkungan Hidup serta memiliki kesadaran dan keberpihakan pada pelestarian lingkungan hidup. Jangan sampai hakim-hakim lingkungan hidup justru ikut berperan dalam terjadinya kerusakan lingkungan hidup, baik dengan bermain mata dengan pelaku perusakan lingkungan, maupun dengan memberikan pertimbangan hukum yang tidak berpihak pada perlindungan dan kelestarian lingkungan.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum., dalam laporannya menyampaikan bahwa 117 (seratus tujuh belas) orang yang dipanggil untuk mengikuti pelatihan ini namun 16 (enam belas) orang tidak bersedia, dan 8 (delapan) orang tidak melakukan registrasi online. Jumlah keseluruhan  peserta pada pelatihan ini adalah 93 (Sembilan puluh tiga) orang yang terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) orang dari  peradilan Umum, 5 (lima) orang dari peradilan Militer dan 16 (enam belas) orang dari Peradilan TUN. Selain itu Zarof melaporkan  bahwa Pelatihan ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap dan metode, tahap pertama  E-learning Mandiri, tahap kedua Online Class (Tatap Muka Online), dan tahap ketiga Studi/Bedah Kasus/Ujian Akhir (Secara Classical).

Diakhir sambutannya KMA berpesan kepada seluruh  peserta agar dapat bersungguh-sungguh dan berpartisipasi aktif dalam menggali pengetahuan dan membangun kesadaran lingkungan pada pelatihan ini. Setelah pelatihan ini usai, diharapkan para peserta dapat membagi pengetahuan dan kesadaran lingkungan yang didapat kepada rekan hakim sejawatnya. Selain itu, saya berharap para peserta tetap berusaha meningkatkan kompetensinya dengan membaca dan mengikuti perkembangan kebijakan serta yurisprudensi, juga konvensi internasional di bidang lingkungan hidup, tetap menjaga protokol kesehatan selama mengikuti pelatihan, terutama nanti di tahap III pelatihan yang akan diselenggarakan secara klasikal.  Jangan lupa menerapkan 5M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan secara teratur, membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan. Semoga, baik penyelenggara, fasilitator maupun peserta dan kita semua yang terlibat dalam pelatihan ini, tetap berada dalam keadaan sehat walafiat.

Acara ini dihadiri oleh Ketua Kamar Pembinaan, Hakim Agung yang tergabung dalam Pokja Lingkungan Hidup Nasional, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan beserta jajarannya, Para Hakim Tinggi, Nara Sumber dan Fasilitator Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, dan diikuti secara daring oleh Para peserta Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XIII.

Jun11

KETUA MAHKAMAH AGUNG BUKA PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP ANGKATAN XIII SECARA DARING

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

KETUA MAHKAMAH AGUNG BUKA PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP ANGKATAN XIII SECARA DARING

KETUA MAHKAMAH AGUNG BUKA PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP ANGKATAN XIII SECARA DARING

Jakarta – Humas: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., membuka secara Daring Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XIII pada Kamis, 10 Juni 2021 di Command Center Mahkamah Agung.

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung berpesan agar hakim-hakim baik dari lingkungan peradilan umum, peradilan militer maupun peradilan tata usaha negara, yang mengikuti pelatihan sertifikasi ini, untuk tidak sekedar membuka pikiran, untuk menimba ilmu pengetahuan di bidang lingkungan semata. Melainkan juga bersedia membuka mata hati, untuk membangun komitmen keberpihakan kepada lingkungan hidup, terutama jika menemukan suatu tindakan perusakan lingkungan hidup yang tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setelah dididik dan dilatih melalui Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup ini, peserta dapat menguasai kompetensi inti Hakim Lingkungan Hidup serta memiliki kesadaran dan keberpihakan pada pelestarian lingkungan hidup. Jangan sampai hakim-hakim lingkungan hidup justru ikut berperan dalam terjadinya kerusakan lingkungan hidup, baik dengan bermain mata dengan pelaku perusakan lingkungan, maupun dengan memberikan pertimbangan hukum yang tidak berpihak pada perlindungan dan kelestarian lingkungan.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum., dalam laporannya menyampaikan bahwa 117 (seratus tujuh belas) orang yang dipanggil untuk mengikuti pelatihan ini namun 16 (enam belas) orang tidak bersedia, dan 8 (delapan) orang tidak melakukan registrasi online. Jumlah keseluruhan  peserta pada pelatihan ini adalah 93 (Sembilan puluh tiga) orang yang terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) orang dari  peradilan Umum, 5 (lima) orang dari peradilan Militer dan 16 (enam belas) orang dari Peradilan TUN. Selain itu Zarof melaporkan  bahwa Pelatihan ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap dan metode, tahap pertama  E-learning Mandiri, tahap kedua Online Class (Tatap Muka Online), dan tahap ketiga Studi/Bedah Kasus/Ujian Akhir (Secara Classical).

Diakhir sambutannya KMA berpesan kepada seluruh  peserta agar dapat bersungguh-sungguh dan berpartisipasi aktif dalam menggali pengetahuan dan membangun kesadaran lingkungan pada pelatihan ini. Setelah pelatihan ini usai, diharapkan para peserta dapat membagi pengetahuan dan kesadaran lingkungan yang didapat kepada rekan hakim sejawatnya. Selain itu, saya berharap para peserta tetap berusaha meningkatkan kompetensinya dengan membaca dan mengikuti perkembangan kebijakan serta yurisprudensi, juga konvensi internasional di bidang lingkungan hidup, tetap menjaga protokol kesehatan selama mengikuti pelatihan, terutama nanti di tahap III pelatihan yang akan diselenggarakan secara klasikal.  Jangan lupa menerapkan 5M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan secara teratur, membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan. Semoga, baik penyelenggara, fasilitator maupun peserta dan kita semua yang terlibat dalam pelatihan ini, tetap berada dalam keadaan sehat walafiat.

Acara ini dihadiri oleh Ketua Kamar Pembinaan, Hakim Agung yang tergabung dalam Pokja Lingkungan Hidup Nasional, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan beserta jajarannya, Para Hakim Tinggi, Nara Sumber dan Fasilitator Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, dan diikuti secara daring oleh Para peserta Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XIII.

Jun11

PERMINTAAN DOKUMEN RKBMD TA 2023

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

PERMINTAAN DOKUMEN RKBMD TA 2023

PERMINTAAN DOKUMEN RKBMD TA 2023

Jakarta-Humas : Berdasarkan Surat Sekretaris MA Nomor 1274/BUA.4/PL.07/06/2021 tentang Permintaan Dokumen RKBMD TA 2023 yang ditujukan Kepada : 1. Sekretaris Kepaniteraan MA, 2. Kepala Biro Umum BUA MA, 3. Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan MA, 4. Para Sekretaris Badan di Lingkungan MA, 5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding, 6. Sekretaris Pengadilan Agama Batam selaku Koordinator Wilayah DIPA 01.

Untuk lebih jelasnya berikut disampaikan Surat dan lampirannya :

 

PERMINTAAN DOKUMEN RKBMN TA 2023.pdf

 

Jun22

DR. HASBI: “JANGAN BIASA SAJA!”

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

DR. HASBI: “JANGAN BIASA SAJA!”

DR. HASBI: “JANGAN BIASA SAJA!”

Jakarta-Humas : Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Hasbi, S.H., M.H, membuka acara Konsinyering Optimalisasi Penglolaan Media Digital Pemerintah di hotel Grand Mercure pada Rabu pagi (16/6). Acara yang diselenggarakan oleh Biro Hukum dan Humas ini diikuti oleh 37 peserta yang berasal dari Mahkamah Agung dan Sekretariat Negara. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, semua peserta dan narasumber wajib melakukan swab antigen sebelum mengikuti acara.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8971

Dalam sambutannya, Dr. Hasbi bercerita bahwa pada tahun 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Surat keputusan ini selangkah lebih maju dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang lahir pada tahun 2008. Hal ini menandakan bahwa Mahkamah Agung memiliki concern yang sangat tinggi terhadap pentingnya informasi. Keterbukaan informasi inilah modal untuk mewujudkan pemerintahan digital Indonesia, sebagaimana yang diharapkan Presiden Joko Widodo.

Alumnus Pondok Pesantren Modern Gontor tersebut mengutip quotes dari Steve Ballmer, yang mengatakan “the number one benefit of information technology is that it empowers people to do what they want to do. It lets people be creative. It lets people be productive. It lets people learn things they didn't think they could learn before, and so in a sense it is all about potential.” Manfaat nomor satu dari teknologi informasi adalah bahwa hal itu memberdayakan orang untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Membuat orang menjadi kreatif. Membuat orang menjadi produktif. Membuat orang mempelajari hal-hal yang mereka pikir tidak bisa mereka pelajari sebelumnya, dan dalam arti tertentu, ini semua tentang potensi.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8970

Pada kesempatan tersebut, Dr.Hasbi menyatakan bahwa Biro Hukum dan Humas sudah melakukan banyak hal terkait media digital. Namun dia berharap semangat dan inovasinya harus lebih lagi. “Jangan biasa aja, harus luar biasa,” kata Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8969

Sebelumnya Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Hukum dan Humas Rudi Sudianto, SH., MM. menyampaikan dalam laporannya bahwa sebagai satuan kerja yang memiliki tugas untuk membangun dan menjaga citra positif lembaga. Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung senantiasa berusaha mengikuti perubahan yang ada. Perlahan namun pasti, fenomena berkembangnya teknologi informasi, dimanfaatkan sebagai media untuk menciptakan pandangan baik lembaga.

Besarnya peranan teknologi informasi pada saat ini, menuntut SDM kehumasan untuk mempunyai inovasi-inovasi dalam melakukan pekerjaannya. Hal  tersebut dapat dipenuhi dengan terus mengikuti perkembangan informasi teknologi dan peningkatan skill yang berkaitan dengan pengelolaan media digital pemerintah.

Lebih lanjut, Rudi Sudianto menyampaikan bahwa kegiatan konsinyering yang akan dilaksanakan selama tiga hari ke depan ini, yaitu mulai tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan 18 Juni 2021, akan membahas regulasi dan etika dalam mengelola media digital pemerintah,  menentukan desain dan tampilan yang menarik pada media digital, serta membangun citra positif lembaga melalui media digital Mahkamah Agung.

Tujuan dari konsinyering ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan media digital  Mahkamah Agung sesuai dengan regulasi yang berlaku. Juga untuk mengoptimalkan pengelolaan media digital Mahkamah Agung sesuai dengan karakteristik dan algoritma masing – masing media. Serta menyusun dan membuat konten yang  tepat dan menarik sesuai dengan data analitik pada masing – masing media. 

Hadir sebagai narasumber yaitu akademisi dan praktisi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Dr. Rulli Nasrullah, Praktisi kehumasan dari Kementerian Informasi dan Teknologi Rizki Ameliah, dan Praktisi Kehumasan dari Sekretariat Negara Akhmad Firmannamal

Jun22

PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2021

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2021

PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2021

Jakarta – Humas : Berdasarkan pengumuman Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Mahkamah Agung RI Tahun 2021 Nomor 10 / Pansel / Japati / 6 / 2021, pada 10 Juni 2021 dengan ini disampaikan seleksi kompetensi bidang akan dilaksanakan secara daring (online) melalui mekanisme dan jadwal kegiatan.

Untuk lebih lengkapnya, berikut Surat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Mahkamah Agung RI Tahun 2021:

 

Pengumuman_Pelaksanaan_SKB_ Seleksi_Terbuka_Pengisian_JPT_Pratama_MA .pdf

Jun22

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 2020 – 2024

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 2020 – 2024

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 2020 – 2024

Jakarta – Humas : Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 834 / SEK / SK / XII / 2020 mengenai Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020 – 2024.

Untuk lebih jelasnya, berikut Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung :

 

Road_Map_RB_MA_2020-2024-1.pdf

Jun15

PEDOMAN USUL KENAIKAN PANGKAT PERIODE OKTOBER 2021

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

PEDOMAN USUL KENAIKAN PANGKAT PERIODE OKTOBER 2021

PEDOMAN USUL KENAIKAN PANGKAT PERIODE OKTOBER 2021

Jakarta – Humas : Dalam rangka Proses Usul Kenaikan  Pangkat periode Oktober 2021 dengan ini kami mohon para pimpinan untuk menugaskan  pengelola kepegawaian agar memedomani hal - hal  sebagai berikut.

Untuk lebih jelasnya berikut Surat Sekretaris Mahkamah Agung

Pedoman_Usul_KP_periode_Oktober_2021.pdf

 

Jun14

KMA MELAYAT MENDIANG ISTRI YASONNA H. LAOLY

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

KMA MELAYAT MENDIANG ISTRI YASONNA H. LAOLY

KMA MELAYAT MENDIANG ISTRI YASONNA H. LAOLY

Jakarta-Humas : Ketua Mahkamah Agung (KMA) Republik Indonesia Prof.Dr.H.M.,Syarifuddin,SH.,MH didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr.H.Sunarto,SH.,MH melayat mendiang istri Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Ibu Elisye Widya Ketaren di Rumah Duka Sentosa,RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Pusat.  https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8950

Jun14

UNDANGAN EXIT MEETING

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

UNDANGAN EXIT MEETING

UNDANGAN EXIT MEETING

Jakarta – Humas : Sehubungan   dengan   Surat   Tugas  Anggota   III   Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK)  Nomor 26/ST/V-XVI.1/01/2021  tanggal  15 Januari 2021 untuk  melakukan  Pemeriksaan atas Laporan  Keuangan Tahun 2020 pada Mahkamah Agung di  DKI Jakarta, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat,   dan  Sumatera  Utara  serta  Surat  Ketua  Tim   BPK   Nomor  O 1 /LK• MA/MA/O l /2021 tanggal  20  Januari  2021  hal Pemberitahuan  Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen telah berakhir, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk mengikuti Exit Meeting.

Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Sekretaris Mahkamah Agung

 

Surat_EXIT-MEETING_Eselon I_dan_Satker.pdf

Surat_EXIT-MEETING_Internal_BUA.pdf

Jun11

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2021

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2021

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2021

Jakarta – Humas : Berdasarkan  hasil  Seleksi Kompetensi Dasar pada tahap Assessment Center / Uji Kompetensi  dan Penelusuran  Rekam Jejak  Jabatan Pimpinan  Tinggi Pratama yang dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 21  Mei 2021  dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

Untuk lebih lengkapnya, berikut Surat Panitia Seleksi Kompetensi Dasar Seleksi Dasar Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Mahkamah Agung Tahun 2021:

 

Surat_Panitia_Seleksi_Japati.pdf

[12 3 4 5  >>  

Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B
Jalan Pengadilan No.10
Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia 

+62 251 8323 121
+62 251 8323 190
surat@pn-bogor.go.id

©2020 Pengadilan Negeri Bogor