• Home
  • Berita
  • Berita dan Pengumuman Lembaga

Berita dan Pengumuman Lembaga

Nov26

PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN DAN PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JAPATI MADYA DAN PRATAMA PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2021

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN DAN PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JAPATI MADYA DAN PRATAMA PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2021

PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN DAN PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JAPATI MADYA DAN PRATAMA  PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2021

Jakarta – Humas : Berdasarkan Surat Plt. Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Mahkamah Agung RI tahun 2021  Nomor 21 Pansel/Japati/II/2021 perihal Penyampaian Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2021.

Untuk lebih jelas, kami sampaikan suratnya sebagai berikut  :

 



 Dokumen

 

Nov26

PERUBAHAN SAMPLING PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

PERUBAHAN SAMPLING PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

PERUBAHAN SAMPLING PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

Jakarta – Humas : Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2197/SEK/KU.03/10/2021 tanggal 15 Oktober 2021 perihal Sampling Penilaian Intern atas Pelaporan Keuangan, dengan ini diberitahukan bahwa sehubungan dengan perubahan kebijakan pemerintah terkaid PPKM di wilayah Jawa dan Bali serta keterbatasan anggaran, maka satuan kerja sebagai sampling penilaian atas pelaksanaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK).

Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Sekretaris Mahkamah Agung



 Dokumen

 

Nov26

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) DAN PEMILIHAN LOKASI UJIAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CPNS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2021

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) DAN PEMILIHAN LOKASI UJIAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CPNS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2021

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) DAN PEMILIHAN LOKASI UJIAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CPNS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2021

Jakarta – Humas : Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksanaan Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2021 Nomor 1440/B-KS.04.03/SD/K/2021 tanggal 8 November 2021 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Tahun 2021, dengan ini disampaikan hasil SKD CPNS Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2021.

Untuk lebih jelas, berikut surat Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Seleksi

 

 Dokumen

 

Nov26

KETUA MA: RAPAT PLENO MERUPAKAN RUANG UNTUK MENYATUKAN PERSEPSI

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

KETUA MA: RAPAT PLENO MERUPAKAN RUANG UNTUK MENYATUKAN PERSEPSI

KETUA MA: RAPAT PLENO MERUPAKAN RUANG UNTUK MENYATUKAN PERSEPSI

Bandung-Humas: Rapat pleno yang menjadi agenda rutin tahunan Mahkamah Agung merupakan ruang untuk mempersatukan persepsi dan pendapat dari para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung terhadap suatu persoalan dan isu hukum tertentu.

Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., saat membuka secara resmi Rapat Pleno Kamar tahun 2021 pada Kamis malam 18 November 2021. Acara yang diselenggarakan di Hotel Intercontinental, Bandung tersebut dihadiri oleh pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Ad hoc, pejabat eselon I dan II di Kepaniteraan dan Kesekretariatan, serta hakim yustisial yang keseluruhannya berjumlah 107 orang peserta. Acara dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.  

Ia menambahkan bahwa persamaan persepsi dan pendapat di kalangan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc sangat dibutuhkan untuk membangun kesatuan hukum dan konsistensi putusan dalam setiap penanganan perkara, khususnya bagi perkara-perkara yang memiliki isu hukum yang sama.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/9574

PENGUATAN PEMILAH PERKARA UNTUK MEMPERCEPAT PUTUSAN PERKARA

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro ini menyatakan bahwa Mahkamah Agung terus melakukan penguatan terhadap penerapan sistem kamar. Salah satunya yang terbaru adalah pembentukan lembaga pemilah perkara untuk mempercepat proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung, khususnya bagi perkara kasasi dan peninjauan kembali yang tidak mengandung permasalahan hukum (question of law).

Namun, oleh karena lembaga pemilah perkara ini usianya masih baru, sehingga belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi yang diharapkan.

Mantan Ketua Pengadilan Negeri Bandung tersebut menjelaskan saat ini jumlah Hakim Tinggi Pemilah Perkara sebanyak 18 (delapan belas) orang, sehingga belum seimbang dengan jumlah beban perkara yang harus dipilah oleh para Hakim Tinggi Pemilah. Hal tersebut menimbulkan perlambatan di awal, yaitu pada proses registrasi perkara. Sehingga menurut mantan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung tersebut perlu mengambil kebijakan, di antaranya:

  1.  Menambah jumlah Hakim Tinggi Pemilah Perkara agar lebih sesuai dengan beban perkara yang ada di Mahkamah Agung;
  2. Menyediakan sarana dan fasilitas kerja yang memadai bagi Hakim Tinggi Pemilah Perkara;
  3.  Menyempurnakan tata cara dan mekanisme kerja pemilahan perkara;
  4. Melaksanakan program orientasi dan induksi yang komprehensif, serta
  5. Menempatkan posisi penugasan Hakim Tinggi Pemilah Perkara dalam struktur yang lebih jelas secara pembinaan karir, promosi dan mutasi.

Selain dengan menambah jumlah Hakim Tinggi Pemilah, ke depannya perlu dilakukan pelatihan khusus bagi para Hakim Tinggi Pemilah agar memiliki kecakapan dan keterampilan dalam melakukan tugas pemilahan perkara, serta mampu secara cermat menyusun ringkasan dan riwayat perkara, termasuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, diharapkan para Hakim Tinggi Pemilah dapat memberikan usulan pertimbangan yang tepat kepada majelis hakim yang memutus perkara.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung tersebut mengingatkan bahwa apapun isi kesepakatan kamar, baik yang sudah ada, maupun yang akan dihasilkan dalam pleno kamar kali ini, agar dipatuhi dan dilaksanakan dengan konsekuen dan konsisten sampai dengan ada perubahan kesepakatan kamar yang baru. (azh/RS)

Nov26

MAHKAMAH AGUNG MENERIMA PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BMN DARI KEMENTERIAN KEUANGAN

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

MAHKAMAH AGUNG MENERIMA PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BMN DARI KEMENTERIAN KEUANGAN

MAHKAMAH AGUNG MENERIMA  PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BMN DARI KEMENTERIAN KEUANGAN

Jakarta-Humas: Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Sekretaris Mahkamah Agung melakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) alih status dan serah terima dokumen kepemilikan tanah berupa sertipikat pada Senin, 15 November 2021 pukul 11.00 wib, di ruang Rapat Pleno 1 Mahkamah Agung, Jakarta. Penandatangan ini dilakukan oleh Sekretaris Mahkamah Agung yang diwakili oleh Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Rosfiana dan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang diwakili oleh Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara (BMN) dan Pengadaan Kementerian Keuangan Edy Gunawan.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka Pengalihan status Penggunaan BMN berupa tanah dan bangunan pada Kementerian Keuangan c.q.KPPBC Tipe Madya Pabean C Ambon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Pengadilan Negeri Namlea.

Serah terima BMN milik Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung yaitu berupa 2 (dua) bidang tanah dan 4 (empat) unit bangunan yang terletak di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku beserta asli Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Berikut adalah BMN berupa tanah dan bangunan yang diserahterimakan Kementrian Keuangan ke Mahkamah Agung:

  1. Tanah Bangunan RumahNegara Golongan II seluas 498 m2
  2. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 460 m2
  3. Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen seluas 50 m2
  4. Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen seluas 50 m2
  5. Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen seluas 70 m2
  6.  Bangunan Gedung Kantor Permanen seluas 100 m2

Total keseluruhan BMN ini senilai Rp. 718.981.000 (Tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu Rupiah)

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/9559

Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung dalam sambutannya mengharapkan Ketua Pengadilan Negeri Namlea dan jajarannya, agar melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan Aset BMN sesuai ketentuan yang berlaku baik kebijakan internal Mahkamah Agung maupun peraturan eksternal yang berasal dari Kementerian Keuangan.

Pada kesempatan tersebut, Rosfiana mengharuskan setiap pejabat dan petugas Aset BMN untuk memiliki pemahaman, kecermatan, dan ketelitian yang baik terhadap setiap peraturan Aset BMN yang ada. Karena menurutnya, Pejabat dan Pengelola Aset BMN yang handal merupakan kunci utama terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik.

“Mari kita jaga aset negara dan berhati-hati dalam pelaksanaan anggarannya,” ujar Rosfiana di akhir sambutannya.

Turut hadir dalam acara yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat ini yaitu Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung H. Sahwan, Kepala Seksi BMN 1-C DIT. BMN Yudi Santoso, Ketua Pengadilan Negeri Namlea Yogi Rachmawan, para pejabat eselon 3 dan 4 pada Biro Perlengkapan, dan undangan lainnya. (azh/RS/photo:BLY)

Nov15

KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI KE PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

Banjarmasin - Humas. Badan Legislasi DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pembahasan 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang (RUU), yaitu: 1. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara; 2.RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara; 3. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.

Kunjungan Badan Legislasi DPR tersebut dipimpin oleh: Drs. H. Adang Darajatun sebagai Ketua Tim, serta Drs. M. Nurdin, M. M, Diah Pitaloka, S.Sos, M, Si, Darmadi Durianto, Ferdiansyah, S.E., M.M, Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si, Ir. Lamhot Sinaga, Obon Tabroni, Dr. H. Jefry Romodonny, S.E., S.Sos., M.Si., M.M, Hj. Nur Nadlifah, S.Ag., M.M, Anwar Hafid, Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si, Hj. Intan Fauzi, S.H., LL.M, Hj. Illiza Sa’adudin Djamal, S.E, masing-masing sebagai Anggota Tim.

https://mahkamahagung.go.id/cms/media/9519

Acara pertemuan pada Kamis 11 November 2021 ini dilaksanakan di kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku, dihadiri oleh Sekretaris Provinsi Kalimatan Selatan (Ir. Roy Rizali Anwar, S.T., M.T) yang mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, beserta jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin (H. Mohammad Idroes, S.H.,M.Hum), Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (Sulistyo, S.H., M.Hum), Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin (Dr. H. Lutfi, S.H.,M.H), Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin (Indah Tri Haryanti, S.H.,M.Hum), serta beberapa Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Pertama;

Dalam pemaparannya, Drs. H. Adang Darajatun sebagai Ketua Tim menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Pengadilan Tingkat Banding, khususnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin.

https://mahkamahagung.go.id/cms/media/9516

Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dipandang sangat urgen, mengingat saat ini baru 4 (empat) PT TUN yaitu: PT TUN Medan, PT TUN Jakarta, PT TUN Makassar, dan PT TUN Surabaya, dimana masing-masing PT TUN tersebut memiliki wilayah yang terlalu luas dan telah mengalami pemekaran wilayah provinsi sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yang menghambat terwujudnya akses keadilan (access to justice) serta asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Luasnya daerah hukum setiap PT TUN tersebut disamping menimbulkan inefisiensi dari sisi biaya transportasi yang harus diatnggung masyarakat pencari keadilan, juga mengakibatkan tidak terakomodirnya nilai-nilai hukum masyarakat setempat. Dari sisi manajemen, jauhnya jarak pengadilan tingkat banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung ke pengadilan tingkat pertama mengakibatkan rentang kendali yang tidak efektif sehingga dapat mengganggu pembinaan dan pengawasan terhadap pencapaian percepatan reformasi penegakan hukum yang berakibat pemenuhan rasa keadilan tidak optimal. Penambahan volume perkara yang cenderung meningkat dan penambahan Pengadilan Tata Usaha Negara yang baru juga merupakan alasan yang mendesak untuk membentuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang baru, termasuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin.

https://mahkamahagung.go.id/cms/media/9517

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang mewakili Gubernur Kalimantan Selatan menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyiapkan lokasi tanah untuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan berharap agar pembentukan PT TUN Banjarmasih dapat terlaksana secepatnya.

Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H sebagai salah satu peserta dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa sangat menyambut baik rencana pembentukan PT TUN Banjarmasin dan berharap hal tersebut dapat terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama. Selain itu perlu pula diperhatikan bahwa selain penyediaan sarana dan prasana perkantoran, maka sangat diperlukan juga penambahan Sumber Daya Manusia.

https://mahkamahagung.go.id/cms/media/9518

Setelah memperoleh aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan, selanjutnya Tim Badan Legislasi DPR RI menyampaikan ucapan terima kasih atas segala saran dan masukan serta menyatakan akan berupaya dan berjuang untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding tersebut, serta mohon dukungan dari semua pihak.

Acara ditutup dengan pertukaran cendramata dan foto bersama. (mus/enk/PN)

Nov15

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG LANTIK 7 ORANG HAKIM TINGGI BADAN PENGAWASAN

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

Jakarta-Humas: Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H., melantik tujuh orang Hakim Tinggi Badan Pengawasan pada Kamis pagi (11/11) di lantai 2 gedung Tower Mahkamah Agung, Jakarta.

Berikut adalah nama-nama Hakim Tinggi Badan Pengawasan yang dilantik:

  1. James Butar Butar S.H., M.Hum., jabatan sebelumnya yaitu Hakim Utama Pengadilan Tinggi Jakarta
  2. Boy Miwardi, S.H., jabatan sebelumnya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
  3. Drs. H. Mohammad Yamin, S.H., M.H., jabatan sebelumnya hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jambi
  4. Isnurul Syamsul Arif., S.H.,M.Hum., jabatan sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo
  5. Annas Mustaqim, S.H., M.Hum.,  jabatan sebelumnya Hakim Utama Muda pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru
  6. Muslim, S.H., jabatan sebelumnya Hakim Utama Muda pada Pengadilan Tinggi Palu
  7. Udjianti, S.H., M.H., jabatan sebelumnya Hakim Utama Muda pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/9513

Pada acara yang diselengarakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat ini, para Hakim Tinggi yang dilantik berjanji  akan memenuhi kewajiban Hakim Tinggi Badan Pengawasn dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Ketujuh orang Hakim Tinggi terssebut juga berjanji akan memegang teguh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  serta menjalankan segala peraturan Perundang – Undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam sumpah yang dipandu oleh Sekretaris Mahkamah Agung, mereka juga berjanji akan berbakti kepada nusa dan bangsa.

Turut hadir pada acara ini yaitu Kepala Badan Pengawasan, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Hukum dan Humas, dan undangan lainnya. (azh/RS)

Nov15

KETUA MAHKAMAH AGUNG HADIRI GOVERNING COUNCIL ALA KE 42

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.,  hadir pada acara Governing Council ke 42 ASEAN Law Association (ALA) secara virtual pada Kamis, 11 November 2021  di ruang Conference Centre Mahkamah Agung, Jakarta.

Pada acara yang diselenggarakan oleh ALA Kamboja ini, Prof. Syarifuddin memperkenalkan diri sebagai Ketua ALA Indonesia yang baru. Mantan Kepala Badan Pengawasan tesebut menggantikan Hatta Ali yang telah memasuki masa pensiun pada tanggal 1 Mei 2020 lalu.

Pada kesempatan itu, Prof. Syarifuddin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih  kepada Hatta Ali atas pengabdiannya sebagai Presiden ALA periode 2012 sampai 2015 dan juga sebagai Ketua ALA Indonesia periode 2015 sampai Oktober 2021.

Dalam sambutannya, Prof. Syarifuddin menyatakan bahwa ini merupakan kali pertama dalam sejarah ALA, sebuah pertemuan Governing Council dapat diselenggarakan secara online. Pertemuan ini juga bersejarah bagi ALA, karena Kamboja telah berhasil menyelenggarakan pertemuan Governing Council untuk pertama kalinya.

“Oleh karena itu saya mewakili ALA Indonesia ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada Presiden dan Sekretaris Jenderal ALA yang telah membuat pertemuan ini dapat terselenggara dengan baik. Penghargaan dan terima kasih juga kepada Ketua ALA Kamboja sebagai tuan rumah yang telah menyelenggarakan pertemuan ini dengan sukses,” ujar mantan Ketua Pengadilan Negeri Bandung.

“Saya berharap, dengan pengalaman sebagai tuan rumah, ke depannya ALA Kamboja akan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan ALA lainnya secara onsite di Kamboja, suatu negara yang terkenal akan warisan budaya dan keindahan alamnya,” tambah Prof. Syarifuddin.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/9524

Menurut pria kelahiran 17 Oktober  1954 ini, pertemuan Governing Council kali ini menjadi re-komitmen bahwa pandemi COVID-19 tidak dapat menghalangi semangat kerja sama di antara anggota ALA sebagaimana yang tercantum dalam Konstitusi ALA. Sebaliknya, kondisi pandemi justru memunculkan cara dan metode baru yang sebelumnya dianggap tidak mungkin dilaksanakan atau sekalipun bisa, akan mengeluarkan biaya yang besar.

“Semoga pertemuan ini produktif dan berhasil,” harap Prof. Syarifuddin saat mengakhiri sambutannya.

Turut hadir mendampingi Ketua Mahkamah Agung yaitu. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung, Sekretariat Jenderal ALA Indonesia, dan yang lainnya. (azh/RS)

Nov26

PENGUMUMAN TENTANG LANGKAH - LANGKAH PELAKSANAAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

PENGUMUMAN TENTANG LANGKAH - LANGKAH PELAKSANAAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

PENGUMUMAN TENTANG LANGKAH - LANGKAH PELAKSANAAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

Jakarta-Humas : Berdasarkan Surat  Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2359/SEK/KU.01/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 perihal Langkah - Langkah Pelaksanaan Akhir Tahun Anggaran Anggaran 2021. 

Yang ditujukan kepada Yth : 1. Para Kuasa Pengguna Anggaran Unit Eselon 1 Pusat, 2. Para Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tingkat Banding, 3. Para Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.

Untuk lebih jelas, berikut surat dan lampirannya:

 



 Dokumen

 

Nov26

MATERI POKOK SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CPNS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2021

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

MATERI POKOK SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CPNS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2021

MATERI POKOK SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CPNS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2021

Jakarta - Humas : Menindaklanjuti Surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1625/M.SM.01.00/2021tanggal 10 November 2021 hal Materi Pokok Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan CAT untuk seleksi CPNS TA. 2021.

Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Sekretaris Mahkamah Agung selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Seleksi:



 Dokumen

 

Nov26

KETUA MA : KESEPAKATAN KAMAR TIDAK CUKUP DIRUMUSKAN SAJA, YANG TERPENTING HARUS MEMATUHI SECARA KONSEKUEN DAN KONSISTEN

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

KETUA MA : KESEPAKATAN KAMAR TIDAK CUKUP DIRUMUSKAN SAJA, YANG TERPENTING HARUS MEMATUHI SECARA KONSEKUEN DAN KONSISTEN

KETUA MA : KESEPAKATAN KAMAR TIDAK CUKUP DIRUMUSKAN SAJA, YANG TERPENTING HARUS MEMATUHI SECARA KONSEKUEN DAN KONSISTEN

Bandung – Humas : Rangkaian Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 berjalan dengan lancar dan berhasil merumuskan kesepakatan kamar yang baru, untuk 5 (lima) kamar perkara, yaitu kamar pidana, kamar perdata, kamar agama, kamar militer dan kamar tata usaha negara, ditambah dengan kamar kesekretariatan. Namun demikian, “hasil kesepakatan kamar ini tidak cukup hanya kita rumuskan saja, akan tetapi yang terpenting adalah, kita dapat mematuhi secara konsekuen dan konsisten terhadap semua hasil rumusan kamar yang telah kita sepakati”, pada saat mengadili perkara, sehingga harapan kita untuk bisa mewujudkan konsistensi putusan menuju kesatuan hukum yang kokoh dapat segera kita wujudkan, ujar Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H.M Syarifuddin, SH.,MH dalam menutup acara Pleno Kamar Mahkamah Agung pada hari Jum’at (19/11/2021) bertempat di ballroom Hotel Intercontinental Bandung.

Lebih lanjut, Mantan Ketua Kamar Pengawasan mengatakan dalam waktu yang tidak terlalu lama, hasil rumusan kamar ini akan di bawa ke forum Rapat Pimpinan Mahkamah Agung untuk ditetapkan pemberlakuannya  dengan  Surat  Edaran  Mahkamah Agung (SEMA), sehingga bisa menjadi pedoman dan tuntunan, bukan saja bagi para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung, namun juga bagi para hakim di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia.

terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta Rapat Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2021  yang telah dengan penuh kesungguhan mengikuti jalannya rapat pleno ini, semoga semua pemikiran yang telah disumbangkan untuk lahirnya rumusan kesepakatan kamar yang baru ini menjadi amal pahala bagi Bapak/ Ibu semua, serta memberikan manfaat bagi kemajuan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan ke depannya, tutur Prof. H.M Syarifuddin, SH., MH

diakhir sambutannya, KMA berpesan “Tidak ada sebuah keberhasilan yang besar dapat diwujudkan oleh tangan dan kaki kita sendiri, melainkan selalu membutuhkan peran dan kontribusi   orang   lain   untuk   mewujudkannya. Oleh karena itu, kebersamaan adalah kunci untuk meraih kesuksesan.”. (RV/PN/Humas)

Nov26

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG MELANTK 79 ORANG FUNGSIONAL PRANATA PERADILAN

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG MELANTK 79 ORANG FUNGSIONAL PRANATA PERADILAN

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG MELANTK 79 ORANG FUNGSIONAL PRANATA PERADILAN

Jakarta – Humas: Sekretaris Mahkamah Agung Dr. H. Hasbi, M.H., melantik 79 (tujuh puluh sembilan) Pejabat Fungsional Pranata Peradilan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Selasa 16 November 2021 di Lantai 2 Gedung Tower Mahkamah Agung.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/9570

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputasan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1088/SEK/Kp.I/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/9571

Para Pejabat Fungsional yang dilantik dalam sumpahnya berjanji akan setia dan taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang–undangan. Mereka juga berjanji akan menjunjung tinggi etika jabatan dan akan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa penuh tanggung jawab, bersumpah akan menjaga integritas serta menjaga diri dari perbuatan tercela.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/9569

Acara Pelantikan tersebut dihadiri Panitera Mahkamah Agung RI, Sekretaris Panitera Mahkamah Agung RI, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Hukum dan Humas, Kepala Biro Umum, berlangsung penuh hikmat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. (enk/photo:aby/PN).

Nov15

KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI KE TANJUNG PINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

Humas-Tanjungpinang – Peran dan fungsi lembaga peradilan sangat diperlukan untuk pelayanan terhadap kepastian hukum, Keberadaan lembaga peradilan merupakan suatu perwujudan HAM sesuai dengan undang undang yang mengatur persamaan keadilan Pembentukan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama di Kepulauan Riau . kunjungan ini bertujuan untuk mencari informasi dan data terkait perlunya UU . RUU ini merupakan komitmen dari DPR dan sudah dalam tahap. melihat komitmen pemerintahan daerah dalam pembentukan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama KEPRI. Salah satunya adalah penyedian lahan dan tidak hanya sampai disitu namun harus dibuat komitmen dalam proses legalisasi lahan tersebut

Bentuk komitmen juga dalam bentuk lahan yang disediakan, dibangun secepatnya Pembentukan Lahan awalnya di usulkan harus dibentuk dalam 7 tahun,  namun dirasakan sulit dalam pengawasan dikarnakan berubahnya kepemerintahan Kementrian keuangan yang berwenang untuk menentukan Pembentukan merupakan kebutuhan yang mendesak jika tidak ,  maka tidak perlu adannya pembentukan Pengadilan Tingkat Banding di KEPRI

Pengadilan Tinggi secara serempak dapat dilakukan dengan kontrak multi years. Agar semua perangkat pusat dan daerah dapat bersinergi dan juga Perlu diperhatikan infrastruktur dalam pembentukan Pengadilan  Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama di KEPRI dalam pelaksanaan persidangan secara real. Kunjungan Badan Legislasi DPR tersebut di Pimpin oleh  Firman Soebagyo dari fraksi Golkar, Ichsan Soelistio dari fraksi PDI Perjuangan, Arteria dahlan dari fraksi PDI Perjuangan, Sturmen Pandjaitan dari fraksi PDI Perjuangan. 

Acara pertemuan pada Kamis 11 November 2021 ini dilaksanakan di kantor Gubernur Tanjung Pinang Kepulauan Riau dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku, dihadiri oleh Gubernur Tanjung Pinang Kepulauan Riau H.Ahmad Ansar,SE.,MM, beserta jajaran Forkopimda Provinsi Tanjung Pinang Kepulauan riau, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau  (Roki Panjaitan,SH), Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan RIau   (Dr. H. HARUN. S, S.H., M.H ) serta beberapa Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. Acara yang dilakukan pada tanggal kamis 11 November 2021  yang bertempat di Aula Wan Seri Beni , Dompak, Tanjungpinang kepulauan riau.

Dalam Pemaparannya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau  Roki Panjaitan,SH memaparkan “  Kami sangat bersukur atas Pembentukan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama KEPRI “ , Pembentukan merupakan bentuk dari ACCES TO JUSTICE dan merupakan perwujudan hak untuk  mendapatkan keadilan yang sama rata. Saat ini sudah ada 347 Pengadilan Negeri  dan 30 Pengadilan Tinggi dan 33 Pengadilan Hubungan industrial  ada 4 Pengadilan HAM dan 5 Pengadilan Niaga 5 Pengadilan Perikanan.syarat Pembentukan 1 Pemekaran 2 terbentuk aparat hukum lainnya 3 adanya usulan pengadilan tinggi asal. Dari data keperkaraan dirasa sangat perlu dibentuk Pengadilan Tinggi. Maka oleh karena itu perlu diharapkan Bapak  Gubernur Untuk  merealisasikan dengan pemberian lahan Pengadilan Tinggi.

Dalam Pemaparannya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Dr. H. HARUN. S, S.H., M.H memaparkan Kenyataan yang terjadi di PA sangat dilihat sepele, dan itu sangat menyusahkan masyarakat. Karena kita mengurus urusan Hukum  Keluarga dan dirasa para pihak adalah orang yang dibawah garis kemiskinan, jarak sangat berpengaruh pada proses berperkara dan itu menyusahkan para pihak yang berperkara. dari segi keamanan kami belum mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan di PN padahal kejadian pembunuhan pada proses perkara di PA.Jadi diharapkan perlakuan yang sama dari PN dan PA. Jarak dan Biaya Berperkara adalah hal utama yang memberatkan masyarakat pencari keadilan. untuk itu Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama KEPRI adalah Solusi dari masalah diatas.

Fraksi PDIP Sturmen Panjaitan Juga memberikan masukan  Saya sependapat dengan pimpinan kami “ . Pelaksanaan Pembentukan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama KEPRI kita laksanakan dengan marathon dengan ritme yang sangat cepat,  Pak Gubernur akan memberikan 2 Hektar untuk pembentukan.  apakah ini sudah sesuai dengan aturan yang ada di MA .kami menyarankan ke MA. Jangan hanya ada standar ruangan namun perhatikan budaya setempat, contoh pada wilayah tertentu orang yang berperkara 1 yang mendampingi banyak orang. Berikutnya adalah terkait jarak yang sangat memberatkan dalam proses berperkara. Lahan dimohon jangan masih harus diproses lagi namun harus sudah bisa dibangun (4 tahun harus sudah bisa dibangun ).

Fraksi PDIP Arteria Dahlan juga memberikan masukan  “ DPR RI sangat mendukung penuh dalam pembentukan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama KEPRI “ .Ini dapat dilihat untuk para media bagaimana DPR sangat Berkinerja untuk melaksanakan amanat konstitusi yang diwujudkan dengan Pembentukan Pengadilan. terkait jarak yang menjadi salah satu kendala pencari keadilan mendapatkan hak keadilannya. tidak mungkin kekuasaan kehakiman yang merdeka namun akses yang masih menjadi masalah. Jangan hanya alasan fisiologis namun sosiologis juga dikemukakan dalam alasan pembentukan. Pemindahan personil, penyerahan asset sarana dan prasarana yang dilaksanakan MA. Kreatifitas dan Inovasi perlu dilakukan dalam pelaksanaan UU Pembentukan ini. Penyediaan lahan tempat dimana, bicara luasnya MA  harus melakukan kajian. Kami sangat mendukung RUU Propinsi Kepulauan Riau. untuk  Prototype harusnya satu keseragaman MA  diharap melakukan kajian. Hibah mudah mudahan bisa dicontoh oleh gubernur gubernur lain. mengenai Penyediaan Sarpras, Pemantauan sesuai dengan Perundang undangan yang berlaku. Mudah mudahan di KEPRI ini bisa menjadi PILOT PROJECT .

Setelah memperoleh aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan, selanjutnya Tim Badan Legislasi DPR RI menyampaikan ucapan terima kasih atas segala saran dan masukan serta menyatakan akan berupaya dan berjuang untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding tersebut, serta mohon dukungan dari semua pihak.

Acara ditutup dengan Penyerahan Hibah dari Gubernur KEPRI ke Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama KEPRI serta dilakukan  pertukaran cendramata dan foto bersama.

Nov15

TIDAK LAMA LAGI, MATARAM AKAN MEMILIKI GEDUNG PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

Mataram-Humas: Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis 11 November 2021. Kunjungan ini dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Mataram.

Pembahasan RUU dihadiri oleh Gubernur NTB beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Pengadilan Tinggi TUN Surabaya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM NTB, Sekretaris Direktorat Jenderal Militer dan TUN Mahkamah Agung, dan yang lainnya di kantor Gubernur NTB.

Wakil Ketua Badan Legislasi, Ibnu Multazam selaku ketua rombongan mengatakan bahwa pembahasan RUU ini dilakukan agar masyarakat dan pemangku kepentingan memahami  urgensi pembahasan RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi TUN, karena menurutnya, dalam pasal 6 ada partisipasi pemerintahan daerah dalam penyiapan lahan dalam bentuk hibah. Ibnu berharap pemerintah NTB memberi tanggapan baik dari terhadap RUU tersebut.

Dalam rapat tersebut perwakilan dari Pengadilan Tinggi TUN Surabaya, Kamer Togatorop menyampaikan jika ada penyediaan lahan dari pemerintah mohon sekalian penyediaan lahan untuk perumahan hakim tingginya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Badan Legislasi DPR RI menyambut baik apa yang disampaikan oleh Togatorop, karena menurutnya rumah dinas harus disediakan untuk menjaga marwah hakim dan pengadilan.

Sedangkan Biro Hukum Provinsi NTB menyatakan bahwa terbentuknya PT TUN NTB sangat penting, karena itu akan sangat memudahkan akses keadilan bagi masyarakat.

 

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/9521

Sementara itu, Sekretaris Pemerintah Daerah NTB dalam rapat menyampaikan akan mencarikan alternatif di daerah yang dekat dengan bandara atau di Lombok Barat,  mengingat Universitas Mataram akan dikembangkan di area Gunung Sasak.

Turut hadir dalam acara yang diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat ini, yaitu beberapa Anggota Badan Legislasi DPR RI dari berbagai fraksi, Ketua Pengadilan TUN Mataram, Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Matra Satria Putra, S.H., M.H., Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung Edi Yuniadi, S.Sos,. M.M., CPSAK, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Surabaya, Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Sekretaris Pengadilan Tinggi TUN Surabaya dan lainnya. (MRT/azh/RS)

Nov15

WAKIL KETUA MA BIDANG NON YUDISIAL : MAHKAMAH AGUNG BERHARAP PERAN PERGURUAN TINGGI HUKUM DALAM MENYIAPKAN HAKIM DAN APARATUR PERADILAN YANG BERSIH DAN BERINTEGRITAS

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

Jakarta – Humas : Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, Bapak Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Pendidikan Tinggi Hukum: Refleksi 70 Tahun Pendidikan Tinggi Hukum di Surabaya dan Tantangan Kedepan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Adapun tema yang dipaparkan adalah “Peran Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Membangun Peradilan Bersih Dan Berintegritas”.

Dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan pada hari Kamis 11 November 2021 tersebut, Wakil Ketua MA Non Yudisial tampil bersama para nara sumber lainnya yaitu Fillianingsih Hendarta, S.H., M.BA. (Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia), Iman Prihandono, Ph.D. (Dekan Fakultas Hukum UNAIR). Kegiatan tersebut dimoderatori oleh host televisi nasional Fessy Alwi, S.H., M.Kn.

Mengawali paparan, Wakil Ketua MA Non Yudisial mengutip pendapat Hikmahanto Juwana dalam  Jurnal Hukum dan Pembangungan, Tahun ke-35 No. 1, Januari-Maret 2005, bahwa ”Pendidikan hukum di Indonesia sejak lama tidak membedakan secara tegas antara pendidikan hukum akademis dan pendidikan profesi.”

Selain itu, Wakil Ketua MA Non Yudisial juga mengutip pendapat Satjitpo Rahadjo dalam Kompas 30 Agustus 2012, bahwa “Pendidikan hukum nyaris tak pernah disentuh di tengah ingar-bingar sorotan buruknya penampilan hukum kita. Orang hanya menyoroti hal-hal “konvensional”, seperti institusi, sistem, dan perilaku, tetapi tidak ada yang menyoalkan “kontribusi” pendidikan hukum terhadap kejadian serta praktik-praktik negatif dan destruktif terhadap hukum di Indonesia kini.

Pergeseran Paradigma Hukum

Salahsatu teori pergeseran paradigma hukum disampaikan oleh Richard Susskind dalam bukunya “The Future of Law Facing the Challenges of the Information Tehcnology”. Menurutnya, saat ini terdapat pergeseran paradigma dalam pelayanan hukum (legal service) dan proses hukum (legal process). Pergeseran tersebut sebagai bagian dari repons pemanfaatan Teknologi Informasi.

Dalam seminar tersebut, Wakil Ketua MA Non Yudisial juga menyampaikan bahwa di era keterbukaan informasi, Mahkamah Agung terus meningkatkan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi sebagai upaya menjembatani kesenjangan antara pelayanan publik dengan ekspektasi publik.

Setiap instansi yang memberikan pelayanan, harus memiliki standar pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan maklumat pelayanan berupa pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.

Mahkamah Agung senantiasa membuka peluang kerjasama dengan mitra-mitra strategis, termasuk perguruan tinggi, untuk bersama-sama menyiapkan hakim dan aparatur peradilan yang bersih dan berintegritas. (EH/HUMAS)

<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>  

Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B
Jalan Pengadilan No.10
Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia 

+62 251 8323 121
+62 251 8323 190
surat@pn-bogor.go.id

©2021 Pengadilan Negeri Bogor