• Home
  • Berita
  • Berita dan Pengumuman Lembaga

Berita dan Pengumuman Lembaga

Nov15

KETUA MA HADIRI PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN 2021 DI TMP KALIBATA

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

Jakarta-Humas: Ketua Mahakamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2021 pada Rabu pagi (10/11) di Taman Makam Pahlawan (TMP), Kalibata, Jakarta.

Upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi Dodo ini, diawali dengan laporan Komandan Upacara Kolonel Marinir Danuri kepada Inspektur Upacara dan dilanjutkan dengan penghormatan bagi arwah para pahlawan.

Turut hadir dalam acara yang dilaksanakan dengan menerapakan protokol kesehatan yang ketat ini yaitu, Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, Ketua Mahkamah Konstitusi, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, dan lainnya. (azh/RS/Foto:BPMI)

Nov15

RAPAT KOORDINASI DI BALI, KMA BERIKAN 5 PONT PENTING UNTUK KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

Denpasar – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., melakukan Rapat koordinasi dengan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia, pada Kamis malam (4/12/2021) di ballroom hotel  Trans Semiyak, Bali. Acara yang dilakukan secara  tatap muka ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, juga dihadiri oleh para Ketua kamar, hakim agung serta pejabat Eselon I dan 2.

Ada 5 point penting yang sampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung dan untuk menjadi perhatian bagi para Ketua Pengadilan Tinggi yang hadir pada malam ini, yaitu :

1. Implementasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035,

Sejak diluncurkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 sebagai penyempurnaan dari Cetak Biru tahun 2003, saat ini pelaksanaannya sudah berjalan kurang lebih 11 (sebelas) tahun atau sudah memasuki periode lima tahunan ketiga, yaitu tahun 2020 sampai dengan 2024, sehingga sudah saatnya kita untuk melakukan evaluasi terkait apa saja yang masih belum terealisasi, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

2. Penatakelolaan aplikasi di lingkungan Eselon I dan Satuan Kerja Pengadilan,

saya telah memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan surat kepada Para Dirjen dan Kepala Badan untuk mendata sekaligus melaporkan ke Mahkamah Agung setiap aplikasi yang telah dibuat di Satuan Kerjanya, sekaligus harus menyiapkan buku saku dari masing- masing aplikasi tersebut, agar lebih memberikan kemudahan bagi para penggunanya.

3. Revitalisasi fungsi Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (voorpost).

Pengadilan Tingkat Banding merupakan kawal depan (voorpost) bagi Mahkamah Agung dalam hal pembinaan dan pengawasan di bidang administrasi dan teknis yudisial. Sehingga, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi arus perkara ke Mahkamah Agung adalah dengan melakukan revitalisasi kewenangan bagi pengadilan tingkat banding.

4. Dukungan sarana dan prasarana bagi proses e-Court tingkat pertama dan tingkat banding.

Beberapa bulan yang lalu, Mahkamah Agung telah menyelesaikan pembahasan terkait dengan Rancangan Perma Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding. Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tersebut telah mengintegrasikan semua jenis perkara yang penanganannya dilakukan secara elektronik, baik untuk Perkara Perdata, Perdata Agama, Tata Usaha Negara, maupun Perkara Pidana, Pidana Militer dan Jinayat pada tingkat pertama dan tingkat banding ke dalam satu Perma, sehingga pengaturannya lebih bersifat konferehensif dan pelaksnaannya dilakukan oleh aplikasi e-Court yang telah terintegrasi.

5. SIPP dan e-Court bagi Perkara Perdata Khusus.

Dalam aplikasi SIPP dan e-Court yang saat ini berjalan, ada satu fitur yang masih belum terakomodir, yaitu terkait dengan penanganan Perkara Perdata Khusus, antara lain Kepailitan, PKPU dan Perkara Perdata Khusus Lainnya. Pokja Kepailitan di Mahkamah Agung telah menyelesaikan skema alur proses penanganan perkara di Pengadilan Niaga yang kemudian menjadi dasar bagi Tim Development Mahkamah Agung dalam membangun fitur dalam aplikasi SIPP dan e-Court.

“Setiap keberhasilan memerlukan proses yang panjang, usaha, dan kerja keras. Oleh karena itu, kita harus tetap melangkah, meskipun kaki mulai terasa lelah, karena langkah selanjutnya akan menentukan keberhasilan.”, ujar Ketua Mahkamah Agung diakhir sambutannya . (Humas)

Nov15

KETUA MAHKAMAH AGUNG PANDU SUMPAH JABATAN NYOMAN ADHI SURYADNYANA SEBAGAI ANGGOTA BPK RI

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., memandu sumpah jabatan Nyoman Adhi Suryadnyana S.E., M.E., sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) masa jabatan tahun 2021-2026 pada Rabu, 3 November 2021 pukul 12.30. WIB di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Nyoman menggantikan posisi Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CA., CPA., CSFA., CfrA., CGCAE., QGIA., yang telah habis masa jabatannya pada 29 Oktober 2021.    

Pengucapan sumpah jabatan Nyoman sebagai Anggota BPK RI  berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 126/P Tahun 2021 tanggal 18 Oktober  2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Peresmian Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

Nyoman terpilih menjadi Anggota BPK RI setelah mendapatkan suara terbanyak usai melewati proses kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI.  Nyoman Adhi Suryadnyana memperoleh 44 suara dari jumlah total 56 suara.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/9428

Dalam sumpah yang dipandu langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, Nyoman berjanji akan bersungguh-sungguh menjadi anggota BPK RI. Nyoman juga berjanji akan sungguh-sungguh melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, serta tidak akan menerima langsung ataupun tidak langsung dari siapapun juga.

Pada kesempatan yang sama, Nyoman juga bersumpah akan setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan patuh terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Acara pengucapan sumpah dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Turut hadir dalam acara yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, para pejabat Eselon 1 Mahkamah Agung, para pejabat BPK RI dan undangan lainnya. (azh/RS)

Nov15

PEDULI ISU LINGKUNGAN HIDUP, MAHKAMAH AGUNG GELAR WEBINAR INTERNASIONAL

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

Jakarta-Humas: Perubahan iklim merupakan isu lingkungan hidup yang menjadi salah satu agenda penting di ASEAN. Hal ini karena isu tersebut menjadi isu lintas batas (cross border). Tindakan yang mengakibatkan kerusakan yang terjadi di suatu negara berdampak pada negara tetangga. 

Terkait dengan hal tersebut, Mahkamah Agung menyelenggarakan webinar internasional secara virtual dengan tema “Menuju Keadilan Iklim: Tantangan, Strategi dan Tren Masa Depan dalam Proses Penyelesaian Perkara Terkait Perubahan Iklim”, pada Senin 1 November 2021 sampai 4 November 2021. Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., membuka secara resmi acara yang diikuti oleh para hakim lingkungan hidup dari ASEAN tersebut.

Prof. Syarifuddin dalam sambutannya menyatakan bahwa perkara litigasi perubahan iklim di Indonesia merupakan perkara baru dan unik. Pertama, klaim perubahan iklim dikejar sebagai ganti rugi sekunder di bawah beberapa klaim gugatan primer lainnya (yaitu, pembalakan liar dan gugatan kebakaran hutan) karena fakta serupa yang mereka bagikan. 

Kedua, alih-alih mengajukan tuntutan atas kerusakan iklim, pemerintah yang menjadi penggugat dalam perkara-perkara tersebut, terutama dalam perkara pembalakan liar dan kebakaran hutan, justru mengejar tuntutan biaya pengurangan emisi. Dengan menempuh jalan ini, pengadilan Indonesia telah membebaskan para penggugat dari tugas yang tampaknya mustahil untuk membuktikan hubungan kausal antara emisi Gas Rumah Kaca oleh tergugat dan kerugian penggugat akibat perubahan iklim. Dengan demikian, putusan pengadilan Indonesia menunjukkan bahwa litigasi perubahan iklim berbasis gugatan memang dimungkinkan.

https://mahkamahagung.go.id/cms/media/9421Hal tersebut menurut mantan Kepala Badan Pengawasan itu merupakan tantangan di tingkat global dan nasional. Untuk itu, menurutnya, kegiatan webinar ini bisa menjadi forum untuk bertemu dan berbagi pengalaman terkait tantangan yang dihadapi oleh masing-masing negara ASEAN dalam menangani perkara lingkungan, terutama perkara di bidang kehutanan, kelautan, dan energi terbarukan. 


Kepala Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H., dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Menjadi Platform agar berbagai pengetahuan, tantangan bisa menjadi best practices bagi para hakim dalam menangai permaslahan lingkungan;
2. Mengidentifikasi akar permasalahan dan rekomendasi untuk penguatan penanganan perkara lingkungan hidup termasuk kasua lintas batas di ASEAN; 
3. Mendukung kapasitas hakim dalam menangani perkara lingkungan hidup di ASEAN.

Kegiatan ini merupakan kerja sama Mahkamah AGung dengan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) serta didukung oleh Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia di jakarta.
Hadir sebagai pembicara yaitu hakim agung ASEAN, mantan hakim agung ASEAN, akademisi, praktisi, serta pemerhati lingkungan hidup.

Webinar ini diharapkan bisa bermanfaat dalam penanganan perkara lingkungan hidup di ASEAN dan berkontribusi dalam berupaya menghadapi perubahan iklim di masa mendatang yang berkelanjutan.

Turut hadir mendampingi Ketua Mahkamah Agung yaitu Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. (azh/RS) 

Nov15

KETUA MAHKAMAH AGUNG MELEPAS Dr.MUKTI ARTO YANG TELAH MEMASUKI MASA PURNABAKTI

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., melepas Hakim Agung Kamar Agama Dr. Drs. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., yang telah memasuki masa purnabakti, Jumat 29 Oktober 2021.

Acara yang diselenggarakan di ruang kerja Ketua Mahkamah Agung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Para Ketua Kamar Mahkamah Agung.

Sebagai Apresiasi dan rasa terima kasih atas pengabdiannya Ketua Mahkamah Agung menyerahkan plakat dan cindera mata kepada Dr. Mukti Arto beserta istri.

 https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/9409

Mukti Arto yang hadir didampingi Istri memasuki masa purnabakti pada 1 November 2021.

Selamat memasuki masa purnabakti Yang Mulia, Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, taufik serta kesehatan kepada Bapak dan keluarga.(erw/pn)

Nov15

KETUA MAHKAMAH AGUNG HADIRI PUNCAK ACARA PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE-93 TAHUN 2021 SECARA VIRTUAL

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

Jakarta-Humas : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof.Dr.H.M.Syarifuddin,SH.,MH menghadiri Puncak Acara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 Tahun 2021 secara Virtual pada Kamis 28 Oktober 2021 di ruang kerja Ketua Mahkamah Agung.

Peringatan Sumpah Pemuda Tahun ini mengambil tema ''Bersatu,Bangkit dan Tumbuh"

Acara dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan dihadiri secara Virtual dari ruangan masing-masing yaitu Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga dan Kementerian serta undangan lainnya.

 https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/9401

Okt28

MA DAN MUI TANDA TANGANI NOTA KESEPAHAMAN

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

MA DAN MUI TANDA TANGANI NOTA KESEPAHAMAN

Jakarta-Humas: Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan Mahkamah Agung (MA) dalam rangka mengembangkan penegakkan hukum berbasis syariah di Indonesia. Komitmen tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Ketua MA, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH, dan Ketua MUI, K.H. Miftachul Akhyar yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada Rabu siang (27/10) di ruang kerja Ketua Mahkamah Agung, Jakarta. 

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memangkas permasalahan-permasalahan yang timbul dari sengketa keuangan syariah atau industri halal yang kian marak di Indonesia.

Menanggapi hal ini, Ketua Mahkamah Agung menyambut baik kerja sama ini, karena merasa terbantu dalam mengurangi sengketa keuangan syariah.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/9399

Mantan Ketua Pengadilan Negeri Bandung itu juga menyatakan bahwa nota kesepahaman ini bisa menjadi bekal untuk ke akhirat nanti, “saya harapkan Nota Kesepahaman ini tidak hanya menjadi ibadah kita di dunia namun juga menjadi pahala untuk bekal ke akhirat,” harap Guru Besar Universitas Diponegoro tersebut.

Turut hadir mendampingi Ketua Mahkamah Agung yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial Dr. H. Sunarto,S.H., M.H., Ketua Kamar Agama Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., Ketua Kamar Pembinaan Prof. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M, Sekretaris Mahkamah Agung Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H, dan Kepala Biro Hukum dan Humas, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H. Sedangkan dari MUI turut hadir yaitu Wakil Sekjen MUI Dr. Ihsan Abdullah, Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI Prof. Dr. Zainal Arifin Hosein S.H., M.H., Wakil Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI, Ahmad Azharuddin Latief, M.Ag., M.H, dan Anggota Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI Mohammad Hoessein, S.H., M.H.

Acara yang diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ini ditutup dengan saling bertukar cindera mata dan berfoto bersama. (azh/RS)

Okt28

KOMUNIKASI DAN KOORDINASI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA MENGENAI PENGADUAN – PENGADUAN TERHADAP MAHKAMAH AGUNG DAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

KOMUNIKASI DAN KOORDINASI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA MENGENAI PENGADUAN – PENGADUAN TERHADAP MAHKAMAH AGUNG DAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

Jakarta – Humas : Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. Sunarto, SH., MH menerima kunjungan Komisi Hak Asasi Manusia, yang diketuai oleh Wakil Komnas Ham Munafrizal Manan, pada hari Senin 25/10/2021, bertempat diruang rapat WKMA Bidang Non Yudisial dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Sejarah berdirinya Komnas Ham berdasarkan Kepres No 50 Tahun 1993, tentang Komnas Ham dimotori oleh Ali Said yang juga merupakan Mantan Ketua Mahkamah Agung, sehingga Komnas Ham ingin melakukan komunikasi dan koordinasi mengenai pengaduan – pengaduan terhadap MA dan empat lingkungan Peradilan

Sementra itu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. Sunarto, SH., MH menerima dengan baik tujuan wakil Komnas Ham tersebut, dan juga Komunikasi dan Koordinasi mengenai pengaduan – pengaduan terhadap MA dan empat lingkungan peradilan tidak sampai disini saja, dan bisa dilakukan lebih intensif lagi untuk kedepannya.

Acara audensi ini juga dihadiri oleh Ketua Kamar Pengawasan, Plt Kepala Badan Pengawasan, inspektur wilayah Badan Pengawasan dan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Diakhir pertemuan ditutup dengan foto bersama. (Humas)

Nov15

KETUA MA, PTSP KOMITMEN PENGADILAN UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

Denpasar – Humas : “Hadirnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di pengadilan bertujuan untuk menjawab tantangan ke depan, sekaligus merespons kritik masyarakat terhadap pelayanan pengadilan yang dulunya dianggap kurang transparan dan tidak akuntable. PTSP merupakan komitmen pengadilan untuk memberikan pelayanan terbaik dimulai dari pintu masuk sampai dengan pintu keluar, bukan hanya cepat, transparan, dan akuntabel, tetapi pelayanannya pun mengacu kepada prinsip 5R, yaitu (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin) serta 3S, yaitu (Senyum,Salam dan Sapa)”, ujar Ketua Mahkamah Agung dalam acara penyerahaan penghargaan lomba pelayanan terpadu satu pintu dilingkungan peradilan umum, pada hari kamis, 4/11/2021, bertempat diballroom hotel Trans seminyak.

Dalam sambutannya KMA mengatakan pengadilan saat ini telah menjadi tempat yang ramah bagi para penyandang disabilitas, hal tersebut sesuai dengan amanat konstitusi dan beberapa undang-undang bahwa kelompok masyarakat rentan berhak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan secara khusus, berkaitan dengan kekhususannya.

Sesuai dengan Nilai Utama Mahkamah Agung, yaitu perlakuan sama di hadapan hukum, maka seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus bisa menjadi pengadilan yang “inklusif” dengan mengakomodir kebutuhan para penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat terhindar dari hambatan dan diskriminasi ketika beracara atau menerima layanan di pengadilan, ungkap mantan Kepala Badan Pengawasan.

Acara lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini dibagi menjadi enam katagori, yaitu

  • Katagori Pengadilan Tinggi
  • Katagori Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus
  • Katagori pengadilan Negeri Kelas IA
  • Katagori Pengadilan Negeri Kelas IB
  • Katagori Pengadilan Negeri Kelas II
  • Katagori Favorit

Diakhir sambutan, Ketua Mahkamah Agung mengungkapkan lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini dapat memacu seluruh pengadilan untuk selalu memberikan layanan yang prima dan berkeadilan bagi para pencari keadilan guna mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.

Penyerahaan penghargaan lomba PTSP ini dihadiri oleh Ketua Kamar Pembinaan, Ketua kamar Pidana, ketua kamar Militer, Ketua kamar Perdata, Hakim Agung, Panitera, Plt Dirjen Badilum, dan Plt Kepala badan Pengawasan serta para ketua Pengadilan Tingkat banding. (Humas)

Nov15

KONTRIBUSI NYATA WARGA PERADILAN TERHADAP KECERDASAN BANGSA

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

Medan-Humas: Rabu, 3 November 2021, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung (Tuaka Agama) Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., meletakkan batu pertama pembangunan gedung Rumah Tahfiz Al-Firdausi Qasimi As-Suadi di Percut Sei, Tuan, Deli Serdang.

Pada kesempatan tersebut Tuaka Agama didampingi oleh Gubernur Sumatera Utara yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan Sumber Daya Alam H. Agus Tripriyono, S.E., M.Si., Ak. C.A., dan Wakil Bupati, H. M. Ali Yusuf Siregar.

Pembangunan Rumah tahfidz ini merupakan kontribusi nyata Warga Mahkamah Agung, khususnya keluarga besar peradilan agama, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui dunia pendidikan. “Sebagian besar donaturnya adalah warga peradilan,” terang Tuaka Agama dalam sambutannya.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/9435

Sementara itu, Wakil Bupati Deli Serdang mengatakan bahwa Rumah Tahfiz merupakan wadah untuk membangun masyarakat dengan nilai-nilai Al-Quran guna mewujudkan masyarakat madani. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh donator yang telah berpartisipasi memberikan waqaf untuk pembangunan Rumah Tahfiz ini, “semoga menjadi wadah pencetak kader-kader penghafal Al-Qur’an,” harapnya.

Gubernur Sumatera Utara dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara beserta segenap stakeholder masyarakat mendukung pembangunan Rumah Tahfiz ini. “Semoga tidak sampai dalam waktu satu tahun, pembangunan Rumah Tahfiz ini selesai dan dapat mulai digunakan,” harap Staf Ahli.

Meskipun acara diguyur curah hujan cukup tinggi, namun tamu undangan tetap antusias menghadiri acara yang diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat itu.  Tamu undangan yang hadir terdiri atas warga peradilan se wilayah Provinsi Sumatera Utara, unsur pemerintah setempat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara, masyarakat setempat, dan stakeholder lainnya.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/9436

Seusai acara peletakan batu pertama, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung melakukan kunjungan kerja pembinaan ke sejumlah Pengadilan Agama yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Medan (PTA Medan). Beberapa Pengadilan Agama yang dikunjunginya yaitu Pengadilan Agama Sungai Rampah, Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Pengadilan Agama Medan, Pengadilan Agama Stabat, dan Pengadilan Agama Binjai. (RI/azh/RS)

Nov15

HAKIM PENGADILAN AGAMA WAJIB TINGKATKAN PROFESIONALITAS DALAM MENGADILI PERKARA EKONOMI SYARIAH

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

Medan – Humas : Pengadilan Tinggi Agama Medan (PTA Medan) melangsungkan pembinaan bagi pimpinan, hakim, dan panitera Pengadilan Agama se wilayah PTA Medan, pada hari  Selasa, 2 November 2021, bertempat di Hotel Madani, Medan. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung (Tuaka Agama), yang juga bertindak sebagai narasumber, ketika membuka acara meminta hakim Pengadilan Agama meningkatkan profesionalitas dalam mengadili perkara ekonomi syariah.

Tuaka Agama memberikan pembinaan se wilayah PTA Medan seiiring kegiatan peletakan batu pertama gedung Rumah Tahfiz al-Firdausi Qasimi As-Suadi pada hari Rabu, 3 November 2021. Pak Amran menyampaikan pembangunan Rumah Tahfiz ini sebagai wujud partisipasi aktif Mahkamah Agung dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, karena sebagian besar donaturnya berasal dari keluarga peradilan Indonesia.

“Penanganan gugatan sederhana perkara ekonomi syariah mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Kebijakan Mahkamah Agung ini mendukung program pemerintah secara nasional dalam mewujudkan kemudahan berusaha (ease of doing business)”, ungkap Tuaka Agama.

Ada sejumlah norma dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 yang berubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019. Pertama, kenaikan nilai materil gugatan dari 200 juta rupiah menjadi 500 juta rupiah. Dan kedua, penghapusan batas domisili, penggugat dapat menggugat tergugat yang berada di luar wilayah tempat tinggal penggugat dengan cara menunjuk kuasa yang berada di wilayah tempat tinggal tergugat.

Selain dua perubahan di atas, penggugat dapat mengajukan perkara gugatan sederhana secara elektronik. Tergugat dapat mengajukan upaya hukum verzet atas putusan yang majelis hakim jatuhkan tanpa hadir tergugat (verstek). Hakim dapat meletakkan sita jaminan atas permohonan penggugat. Dan terakhir, penetapan jangka waktu aanmaning (tegoran) dalam permohonan eksekusi adalah 7 hari, terang Pak Amran dalam penjelasannya.

Dalam materinya, Tuaka Agama juga menjelaskan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh kreditor sendiri melalui kantor lelang dalam perkara ekonomi syariah, tanpa melalui pengadilan agama, termasuk lelang secara sukarela. Apabila termohon lelang tidak mau mengosongkan objek lelang, maka upaya hukum bagi pemenang lelang adalah mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Agama, tidak bisa mengajukan permohonan eksekusi pengosongan sesuai ketentuan Pasal 200 ayat (11) HIR, terang beliau.

Sering terjadi, dalam objek perkara waris terdapat unsur harta bersama. Dalam perkara demikian, penggugat dapat mengajukan gugatan waris komulasi (bersamaan) dengan gugatan harta bersama. Majelis hakim dalam memutus perkara, membagi harta bersama terlebih dahulu. Kemudian bagian pewaris dari harta bersama tersebut, dibagikan kepada para ahli waris.

Selain bersinggungan dengan perkara harta bersama, sengketa waris juga sering beriringan dengan sengketa hibah. Tuaka Agama menjelaskan bahwa penggugat dapat menggabungkan gugatan waris dengan gugatan pembatalan hibah selama penggugat menjadikan seluruh ahli waris sebagai pihak dalam gugatannya.

Dalam memeriksa sengketa perkawinan, hakim tidak boleh mempermudah perceraian. Hakim harus secara maksimal mendamaikan para pihak, baik secara langsung maupun melalui upaya mediasi, terang Tuaka Agama.

Pak Amran mengapresiasi inovasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang telah menyertakan teknologi Augmented Reality (AR) pada blanko akta cerai. Dengan inovasi tersebut, validitas produk Pengadilan Agama terjaga. Sehingga kesan gampangan untuk bercerai di Pengadilan Agama sudah tidak relevan lagi saat ini.

Hakim Pengadilan Agama wajib melindungi hak perempuan dalam perkara perceraian dengan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Meskipun istri yang mengajukan gugatan cerai, namun jika gugatan tersebut beralasan hukum, hak istri atas nafkah iddah dan mut’ah harus dipenuhi. (RS/RS/PN)

Nov15

KUNJUNGAN KERJA SEKRETARIS MA DAN PERESMIAN LAPANGAN TENIS PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH LAMPUNG SUGUHKAN MOTO BESTARI

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

Lampung - Humas : Sekretaris MA Melakukan Kunjungan Kerja dan sekaligus meresmikan Lapangan Tenis Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung. Untuk mengembangkan pelayanan terhadap masyarakat Lampung Tengah, dengan berupaya mengembangkan inovasi baik berbentuk Aplikasi maupun Inovasi Layanan. Pengembangan tersebut merupakan wujud komitemen Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam memberikan Pelayanan yang “Bestari” Bersih, Transparan, dan Teruji. Kegiatan ini diadakan di halaman Pengadilan Agama Gunung Sugih kelas IB, Jalan Negara nomor 99   Gunung Sugih  Lampung Tengah, Jum’at 29 Oktober 2021 dimulai dari pukul 08:00 WIB

Acara Kunjungan Kerja dan peresmian Lapangan Tenis Pengadilan Agama Gunung Sugih tersebut dihadiri oleh Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H.,M.H. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Sekretaris Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan Tinggi Bandar Lampung, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang,  Ketua PTUN Bandar Lampung, Bupati Lampung Tengah yang diwakilkan oleh Wakil Bupati Lampung Tengah, Unsur Forkompimda dan Ketua Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Dalam Pemaparanya , Sekretaris MA RI Prof. Dr. H. Hasbi Hasan SH, MH ucapkan terimakasih atas sambutannya, dan dirinya merasa senang dapat berkunjung di Pengadilan Agama kelas IB Gunung Sugih, karena selain dapat melaksanakan tugas, dirinya juga sekaligus terasa pulang kampung.

“Saya sangat senang dapat berkunjung ke pengadilan ini, Selain dapat bertemu Bapak- Ibu sekalian, Saya juga berasa pulang kampung karena saya aslinya dari Lampung dan orang asli Lampung Menggala,” kata Sekma Prof Dr H.  Hasbi Hasan SH, MH.

Pada waktu yang  sama Ketua   PA  Gunung Sugih Dra.Hj.Sartini,SH.,MH Dalam Sambutanya Mengucapkan Selamat datang kepada Prof Dr H.  Hasbi Hasan SH, MH. sekaligus memperkenalkan motto kerja yang ada di pengadilan agama kelas IB Gunung Sugih.

”Selamat datang Bapak  Sekretaris Mahkamah  Agung di Pengadilan Agama Kelas IB Gunung Sugih dan Izin Bapak sekma sedikit saya akan  Memperkenalkan motto  kerja kami yaitu Bestari atau yang lebih  tepatnya iyalah Bersih, Transparan dan Teruji dimana dengan motto kerja BESTARI ini kami seluruh petugas akan selalu siap melayani masyarakat dengan pelayanan prima,” ungkap Hj sartini

Selain itu Hj Sartini juga berharap dengan telah tersedia sejumlah fasilitas yang lengkap dan pelayanan prima yang ada di pengadilan agama kelas IB Gunung Sugih, kedepan Pengadilan Agama gunung sugih dapat dilakukan peningkatan peringkat Kredibilitas PA gunung Sugih agar dapat lebih memotivasi kinerja para petugas dalam melayani masyarakat , ungkap ketua PA Gunung Sugih.     

Seusai melakukan ramah tamah dan perkenalan Pengadilan Agama Gunung Sugih, Acara dilanjutkan dengan Peresmian Lapangan Tenis “PA GUNSU” yang dimulai dengan panandatanganan prasasti dan Pengguntingan Pita , yang dilakukan oleh sekretaris MA.    

Serangkaian acara kunjungan tersebut dilakukan dengan penyerahan cindera mata, penyerahan santunan dan sekaligus juga  Foto bersama sekaligus makan siang di Nuwo Balak bersama Wakil Bupati lampung. (Humas)

Nov15

MAHKAMAH AGUNG BERPARTISIPASI AKTIF DALAM MENYUKSESKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

Jakarta-Humas: Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan tertinggi di bidang peradilan terus berupaya berpartisipasi aktif untuk menyukseskan kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi, sepanjang kewenangan Mahkamah Agung.

Terkait hal tersebut, Kamis (28/10) Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) menyelenggarakan acara sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berlaku sejak tanggal 17 September 2021. Acara sosialisasi yang dilaksanakan secara virtual ini dibuka secara resmi oleh Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

PerMA tersebut diterbitkan sebagai turunan peraturan dari UU Cipta Kerja pasal 118 yang mengubah pasal 44, 45, 47, 48, dan 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di mana salah satu pasal perubahan tersebut telah mengalihkan penanganan perkara keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga.

“Penyusunan PerMA dilakukan melalui pelibatan unsur pengadilan, akademisi, dan praktisi melalui serangkaian acara rapat Kelompok Kerja, wawancara dan FGD dengan perwakilan pengadilan niaga di seluruh Indonesia, praktisi, asosiasi, ahli ekonomi, perwakilan Kementrian terkait, serta akademisi,” tutur Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung dalam sambutannya.

Lebih lanjut,  Hakim Agung Syamsul Maarif sebagai salah satu narasumber dalam acara tersebut mengatakan bahwa PerMA No. 3 Tahun 2021 mengatur beberapa ketentuan baru dan spesifik bagi pemeriksaan keberatan terhadap Putusan KPPU. Ketentuan ini di antaranya meliputi yuridiksi Pengadilan Niaga sebagai pengadilan untuk menangani perkara keberatan atas KPPU, jangka waktu pemeriksaan paling lama 12 bulan, adanya uang jaminan dalam hal putusan KPPU menjatuhkan denda, batasan dalam memeriksa kembali keterangan saksi dan/atau ahli, larangan menerima alat bukti surat/dokumen, dan eksekusi terhadap Putusan KPPU baik yang tidak diajukan keberatan maupun yang telah diperiksa melalui proses keberatan/kasasi.

Narasumber lainnya, Jenny Da Rin, Penasehat Menteri di bidang Komunikasi Politik dan Strategis Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia menyatakan dukungan Pemerintah Australia atas terselenggaranya dialog antara Mahkamah Agung RI dan Federal Court of Australia seputar penanganan perkara persaingan usaha.

“Selama lebih dari dua dekade, pengadilan Australia dan Indonesia telah bekerja sama dengan dukungan program Australia Indonesia Partnership for Justice yang didanai Pemerintah Australia. Australia mendukung Peraturan Mahkamah Agung tentang persaingan usaha untuk menghasilkan putusan yang lebih konsisten, meningkatkan meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia serta berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi Indonesia,” kata Jenny Da Rin.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/9404

Narasumber lainnya, Guru Besar Universitas Sumatera Utara, Prof. Ningrum Sirait. dalam paparannya menyatakan bahwa PerMA adalah solusi terdekat (immediate solution). PerMA mengisi kekosongan hukum. Tujuan adanya PerMA untuk berkontribusi pada kepastian hukum. Tidak ada produk hukum yang sempurna, PerMA baru ini akan diuji melalui penerapannya di lapangan, dan di masa yang akan datang dapat diamandemen sesuai dengan kebutuhan.

Acara sosialisasi bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia melalui kanal Youtube Mahkamah Agung, diharapkan lebih banyak lagi publik yang dapat mengetahui serta memahami pengaturan PerMA No. 3  Tahun 2021.

“Besar harapan saya, bahwa pelaksanaan PerMA No. 3 Tahun 2021 dapat berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu saya mendorong adanya kerjasama yang baik antara para pihak yang terlibat di dalamnya,” harap Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung.

Acara ini diikuti oleh para hakim, akademisi, praktisi hukum, pers, mahasiswa, dan lainnya. (azh/RS/Dr. H. Sobandi, S.H., M.H)

Nov15

KETUA MA : PENTINGNYA PENATAKELOLAAN APLIKASI DILINGKUNGAN ESELON I DAN SATUAN KERJA.

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

Denpasar - Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., melakukan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan Ketua Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum dan Penyerahan Penghargaan Lomba PTSP 2021 pada hari kamis malam ( 4 /11) di hotel The trans resort Bali. Acara ini diselenggarakan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dan para tamu yang hadir telah melakukan tes pcr / antigen sebelumnya.

Pada acara tersebut, Ketua MA menyampaikan bahwa saat ini banyak bermunculan berbagai macam aplikasi yang dibangun oleh pengadilan - pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding sebagai bentuk inovasi bagi peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

Dengan banyaknya aplikasi yang dijalankan dengan berbagai macam nama, maka perlu didata, apakah dari sekian banyak aplikasi tersebut memiliki fungsi dan cara kerja yang sama, sehingga kedepannya terhadap aplikasi-aplikasi yang fungsinya sama, dapat dicari aplikasi yang paling lengkap fiturnya, lalu disatukan untuk diberlakukan secara nasional, supaya tidak membingungkan bagi para penggunanya.

Untuk itu, Ketua MA telah memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan surat kepada Para Dirjen dan Kepala Badan untuk mendata sekaligus melaporkan ke Mahkamah Agung setiap aplikasi yang telah dibuat di Satuan Kerjanya, sekaligus harus menyiapkan buku saku dari masing- masing aplikasi tersebut, agar lebih memberikan kemudahan bagi para penggunanya. 

Selain itu, dengan adanya pendataan aplikasi yang dibangun oleh masing-masing Satuan Kerja, Mahkamah Agung akan memiliki data-data terkait aplikasi yang sudah dijalankan, menyangkut :

1. Platform teknologi yang digunakan;

2. Fungsi dan kegunaan dari aplikasi tersebut;

3. Keunggulan yang dimiliki oleh aplikasi tersebut dalam mendukung tugas pokok dan fungsi;

4. Tata cara penggunaan aplikasi oleh user; dan

5. Informasi lain yang dianggap relevan.

Lebih lanjut , Prof Syarifuddin menyampaikan bahwa bagi setiap aplikasi yang telah dibangun harus memastikan bahwa aplikasi tersebut telah memenuhi standar keamanan yang memadai, karena data-data yang diinput ke dalam sistem, khususnya dalam proses penanganan perkara, termasuk dalam kategori data yang bersifat strategis, setiap aplikasi yang telah digunakan harus diaudit secara berkala oleh lembaga yang berkompeten untuk melaksanakan audit terhadap aplikasi dan infrastruktur IT.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Pembinaan,Ketua Kamar Militer, Panitera Mahkamah Agung,Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum , Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Para Pejabat Eselon II pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dan Para Ketua Pengadilan Tinggi Se - Indonesia. (Ish / pn/ rs)

Okt28

KETUA MA: WISUDA PURNABAKTI PENANDA PARIPURNANYA PENGABDIAN KEDINASAN SEORANG JURU ADIL

Kategori // Berita dan Pengumuman Lembaga

KETUA MA: WISUDA PURNABAKTI PENANDA PARIPURNANYA PENGABDIAN KEDINASAN SEORANG JURU ADIL

Jakarta - Humas : Wisuda purnabakti adalah sebagai penanda paripurnanya pengabdian kedinasan seorang juru adil setelah berpuluh tahun melakukan pergulatan kemanusiaan dalam memutus dan mengadili perkara. Terlebih jika perkara itu berkaitan dengan nyawa dan nasib orang, bahkan tidak hanya 1 atau 2 orang, melainkan mungkin saja perkara yang diputus itu menentukan nasib orang banyak. Dalam keadaan tertentu seorang hakim harus betul-betul berijtihad, mencurahkan seluruh akal budinya melakukan judicial activism dalam menemukan hukum yang tepat dan cocok untuk perkara yang sedang ditanganinya.

Hal tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Agung (KMA) RI, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., dalam sambutannya saat pimpin wisuda Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Bapak H. Suripto, S.H., M.H. secara vitual Rabu, 27 Oktober 2021.

Lebih lanjut, mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang  Yudisial tersebut menyampaikan beratnya pengabdian dan tanggung jawab seorang Hakim, tidak semua hakim diberi anugerah oleh Allah Swt untuk mengalami momen bersejarah seperti ini. Cukup banyak hakim yang meninggal dunia atau terhenti pengabdiannya karena satu dan lain hal sebelum mencapai usia pensiun, sehingga tidak dapat merasakan momentum wisuda purnabakti.

Guru besar Universitas Diponegoro tersebut dalam sambutannya mengutip ucapan Rasulullah SAW Ketika bermunajat kepada Allah “Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada penghujungnya, jadikan pula sebaik-baik amalku berada di masa akhir umurku, dan jadikan hari terbaikku adalah hari pada saat aku bertemu dengan-Mu”.

Karenanya, berbahagialah para hakim yang dapat mengakhiri masa pengabdiannya dengan nama baik yang terjaga dan prestasi yang membanggakan. Yang demikian itu adalah penanda bahwa hakim tersebut telah menjalankan pengabdian tugasnya secara sungguh-sungguh, penuh dedikasi dan keikhlasan. 

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/9397

Pada kesempatan tersebut, KMA mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian panjang yang telah Bapak darma baktikan.

“Selamat memasuki usia pensiun dan selamat berkumpul dan berbahagia dengan keluarga. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada Bapak H. Suripto, S.H., M.H. dan keluarga. Amiin Yaa Rabbal ‘Alamin.”ujar Prof Syarifuddin mengakhiri sambutannya.

Turut hadir dalam acara ini Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Ketua Umum Dharmayukti Karini serta seluruh Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia secara daring.(ERW/PN)

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>  

Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B
Jalan Pengadilan No.10
Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia 

+62 251 8323 121
+62 251 8323 190
surat@pn-bogor.go.id

©2021 Pengadilan Negeri Bogor