UNDANGAN PENDAMPINGAN PENERTIBAN ASET DAN TINDAK LANJUT KENDARAAN DINAS RUSAK BERAT

Jakarta – Humas : Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 161/SEK/PL1.2/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 Hal Alih Fungsi atas Kendaraan Dinas Jabatan berupa Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tindaklanjut Kendaraan Dinas dalam Kondisi Rusak Berat dalam rangka Persiapan RKBMN Tahun Anggaran2026, maka diperlukan pendampingan penertiban atas pencatatan kendaraan dinas jabatan berupa kendaraan bermotor roda dua dan tindak lanjut kendaraan dinas dalam kondisi rusak berat. Oleh karena itu, kepada Pengadilan yang nama-namanya tercantum pada lampiran undangan dapat hadir dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari/tanggal: Selasa, 25 Juni 2024.

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

 Dokumen

 Surat Undangan Ahli Fungsi.pdf

ALIH FUNGSI ATAS KENDARAAN DINAS JABATAN BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DAN TINDAKLANJUT KENDARAAN DINAS DALAM KONDISI RUSAK BERAT DALAM RANGKA PERSIAPAN RKBMN TAHUN ANGGARAN 2026

Jakarta – Humas : Sehubungan dengan persiapan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2024 untuk Tahun Anggaran 2026, masih banyak tercatat kendaraan bermotor roda dua sebagai kendaraan jabatan yang tidak sesuai dengan PMK Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 640/SEK/SK.PL1.2.2/VIII/2023 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya serta kendaraan bermotor roda empat dalam kondisi rusak berat belum melakukan proses penghapusan (daftar terlampir).

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

 Dokumen

 Surat Sekma Alih Fungsi.pdf

 Lampiran Surat Sekma Alih Fungsi.pdf

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Penetapan User Administrator, Supervisor, Koordinator dan Analis pada Aplikasi Siman Versi 2

Jakarta-Humas: Berikut terlampir Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 701/SEK/SK.TI1.1.2/VI/2024 tentang Penetapan User Administrator, Supervisor, Koordinator dan Analis pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. 

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

 Dokumen

 SK Sekma tentang Penetapan User Aplikasi SIMAN.pdf

PERINTAH MELAKSANAKAN TUGAS BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGGANTI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2023

Jakarta-Humas: Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.  Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pengganti Mahkamah Agung sebagaimana daftar nama terlampir, ditetapkan melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 dan wajib melapor kepada pimpinan satuan kerja mulai tanggal 1 s.d. 12 Juli 2024.
2. Pada saat melapor CPNS Pengganti Mahkamah Agung membawa:

• daftar nama dan penempatan (daftar nama terlampir);
• kartu ujian peserta CASN; dan
• asli KTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL)

3. Pada bulan pertama melaksanakan tugas sebagai CPNS Pengganti Mahkamah Agung wajib berpakaian:
a. Pria : kemeja putih dan celana bahan kain warna hitam.
b. Wanita : kemeja putih, rok/celana bahan kain warna hitam dan bagi yang berjilbab
menggunakan jilbab warna hitam

4. Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung dapat diunduh pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung.

5. CPNS Pengganti Mahkamah Agung yang melaksanakan tugas pada tanggal 1 Juli 2024,
hak keuangan dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

 Dokumen

 18_Pengumuman Perintah Melaksanakan Tugas CPNS Pengganti MA TA 2023_sign.pdf

PEMBERITAHUAN

Jakarta – Humas : Sehubungan dengan adanya kebutuhan pengisian dokumen kebijakan satuan kerja di bawah Mahkamah Agung, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dengan ini disampaikan beberapa dokumen yang diinput dalam website JDIH satuan kerja

Untuk lebih jelasnya, silahkan klik tautan dibawah ini:

 Dokumen

 Surat-Dinas-149 (3).pdf

Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun Anggaran 2024

Jakarta-Humas: Berkenaan adanya kenaikan jenjang bagi Pejabat Fungsional yang berada di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Tahun Anggaran 2024, dengan ini Unit Penilaian Kompetensi (Assesment Center) Mahkamah Agung akan melaksanakan Asesmen Uji Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Unit Penilaian Kompetensi (Assessment Center) Mahkamah Agung RI akan melaksanakan kegiatan Penilaian Kompetensi bagi 50 (lima puluh) Pejabat Fungsional (daftar nama pejabat fungsional terlampir);
2. Penilaian Kompetensi akan dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 28 Juni 2024 yang akan dilakukan secara daring (online) pada Satuan Kerja masing-masing;
3. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, dimohon agar pimpinan satuan kerja menugaskan tim yang akan menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan;
4. Peserta dan tim dari satuan kerja, mohon untuk mengisi formulir dengan tautan pada https://bit.ly/FormDataPesertaJF;
5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Satria Henarta Putra, S.T. (081213518238).

Informasi selengkapnya silakan klik tautan di bawah ini. (Humas) 

 Dokumen

 Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun Anggaran 2024.pdf

PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN SELEKSI PROFFILE ASSESSMENT DAN WAWANCARA

Jakarta – Humas :  Dengan ini diberitahukan bahwa ujian Proffile Assessment dan Wawancara Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XXI Tahun 2024 akar diselenggarakan pada tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan 12 Juli 2024. Check in: Minggu, tanggal 7 Juli 2024 pukul 14.00 WIB. Pelaksanaan seleksi bertempat di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju Kec. Mega Mendung, Kab. Bogor Jawa Barat Telp (0251) 8249520.

Untuk lebih jelas silahkan klik tautan di bawah ini:

 Dokumen

 Pengumumam Pelaksanaan Assesment dan Wawancara .pdf

 Surat untuk PT (2).pdf

PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN SELEKSI PROFFILE ASSESSMENT DAN WAWANCARA

Jakarta – Humas :  Dengan ini diberitahukan bahwa ujian Proffile Assessment dan Wawancara Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XXI Tahun 2024 akar diselenggarakan pada tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan 12 Juli 2024. Check in: Minggu, tanggal 7 Juli 2024 pukul 14.00 WIB. Pelaksanaan seleksi bertempat di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju Kec. Mega Mendung, Kab. Bogor Jawa Barat Telp (0251) 8249520.

Untuk lebih jelas silahkan klik tautan di bawah ini:

 Dokumen

 Pengumumam Pelaksanaan Assesment dan Wawancara .pdf

 Surat untuk PT (2).pdf

Pengumuman Kelulusan Seleksi Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Tahap XXI Tahun 2024

Jakarta-Humas: Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi mengumumkan Peserta yang dinyatakan “Lulus Seleksi Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Tahap XXI Tahun 2024.  Nama-nama yang dinyatakan lulus sebanyak 156 orang.  
 

Informasi selengkapanya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

 Dokumen

 Pengumuman Kelulusan Ujian Tertulis Tahap XXI.pdf