Jakarta – Humas : Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3352/SEK/PENG.KP1.1/XI/2023 tentang Seleksi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya Tahun 2023.
Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini;
Semarang-Humas: Hakim Agung Kamar Perdata pada Mahkamah Agung Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., secara resmi dikukuhkan menjadi Profesor kehormatan Bidang Ilmu Hukum ke 58 Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, pada Kamis, 2 November 2023 di Auditorium Unissula.
pria kelahiran Payakumbuh, Sumatera Barat, membacakan orasi ilmiah pidato pengukuhan yang berjudul “Police Justice dan Eksekusi Hubungan Lembaga Penegak Hukum dan Peradilan”.
Dalam orasi ilmiahnya mengatakan eksekusi pada umumnya terkait dengan putusan pengadilan yang bersifat penghukuman atau Condemnatoir dimana putusan tersebut memuat sanksi atau penghukuman kepada pihak yang kalah dipersidangan. Proses eksekusi dilakukan secara paksa, dan pihak yang kalah diwajibkan mematuhi putusan pengadilan. Jika pihak tersebut menolak melaksanakan putusan, pengadilan dapat meminta bantuan kepada pihak berwenang.
Lebih lanjut, kompleksitas pelaksanaan eksekusi tidak hanya terkait dengan masalah waktu, tetapi juga melibatkan aspek keamanan. Peran Kepolisian dan aparat keamanan lainnya dalam menjaga keamanan eksekusi dan kesuksesan pelaksanaannya menjadi sangat penting. Ketidaksiapan petugas aparat keamanan dapat menyebabkan penundaan atau bahkan pembatalan eksekusi. Untuk itu penyelesaian masalah pelaksanaan eksekusi perkara perdata di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak. Jumlah sengketa yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha semakin meningkat.
Oleh karena itu, pembentukan Unit Khusus Eksekusi di Mahkamah Agung harus dipertimbangkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Unit ini akan memberikan fokus dan spesialisasi yang diperlukan dalam penanganan eksekusi, memastikan koordinasi yang baik antara lembaga peradilan, instansi pemerintah terkait, dan pihak yang terlibat dalam eksekusi. Selain itu, unit ini dapat menghadapi tantangan hukum yang kompleks, mengembangkan protokol keamanan yang tepat, memastikan perlindungan hak-hak individu dan masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan eksekusi. Hal ini juga akan memungkinkan pertukaran informasi yang tepat waktu, kolaborasi yang efektif, dan pengurangan kesenjangan informasi, ujarnya.
Menurutnya, selain itu, Personil Unit Khusus Eksekusi di Mahkamah Agung ini juga memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum yang terkait dengan eksekusi, sehingga mereka dapat menghadapi tantangan hukum yang kompleks, menyusun strategi yang tepat, mengidentifikasi argumentasi hukum yang kuat, dan memastikan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Unit ini juga bertanggung jawab atas aspek keamanan dalam pelaksanaan eksekusi, termasuk pengembangan protokol keamanan yang tepat dan perlindungan hak-hak individu yang terlibat.
PUTRA ASLI SUMATRA BARAT
Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E. M.Hum., M.M. merupakan pria asli Sumatera Barat. Ia lahir pada 2 April 2061 di Payakumbuh, Sumatera Barat dari orang tua Bapak Mansur dan Ibu Rostian.
Haswandi menempuh Pendidikan Sekolah dasar di Sekolah Dasar Negeri 2 Payakumbuh, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Payakumbuh, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Payakumbuh.
Sosok giat belajar ini menempuh dua Pendidikan Strata Satu yaitu di Universitas Andalas Sumatera Barat pada 1985 dan Universitas Terbuka pada 2014. Begitu juga dengan pasca sarjananya, Haswandi menempuhnya Universitas Pancasila Jakarta pada 2019. Program doktornya ditempuh di Universitas Andalas pada 2016. Pada tahun 2016 Haswandi juga mengikuti pendidikan Lemhanas RI PPRA 55.
Sebelum menjadi hakim Agung, Haswandi melanglang buana dalam menjalani karirnya sebagai hakim dari satu provinsi ke provinsi lain, di antaranya yaitu: pada tahun 1985 sebagai Calon Hakim PN Bukittinggi, pada tahun 1989 sebagai Hakim PN Klas II Pariaman, pada tahun 1994 sebagai Hakim PN Klas II Kualasimpang Aceh Timur, pada tahun 1998 sebagai Hakim PN Klas IB Lubukpakam.
Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Kamar, Hakim Agung, Pejabat Eselon I dan II dilingkungan Mahkamah Agung (Humas)
Jakarta-Humas:Sehubungan dengan Surat Pengumuman dari Direktorat Jenderal Badan PeradilanUmum nomor : 1513/DJU/PENG.KP1.1.2/XI/2023 Tentang Himbauan Kewaspadaan Atas Penyalahgunaan Kelulusan Hasil Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Tahun Anggaran 2023 (pengumuman terlampir), diumumkan kepada warga peradilan dan masyarakat umum dihimbau agar selalu berhati-hati terhadap informasi informasi atau pun janji – janji yang ditawarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad. Hoc Pengadilan Hubungan Industrial
Jakarta-Humas: Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan. Hasil evaluasi atas capaian cetak biru akan digunakan oleh Mahkamah Agung untuk menyusun rancangan rencana strategis lembaga, serta menentukan agenda prioritas pembaharuan di Mahkamah Agung untuk jangka menengah (priode lima tahun) mendatang,
Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung
Quanhou – Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof Dr M Syarifuddin, SH., MH didampingi oleh Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH, Hakim Agung Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH, Hakim Agung Dr. Ibrahim., SH LLM., MH, menghadiri undangan Ketua Mahkamah Rakyat Agung Tiongkok YM Zhang Jun untuk menghadiri Maritime Silk Road International Forum on Judicial Cooperation 2023 yang diadakan di Quanhou, Fujian, Tiongkok, 25-27 Oktober 2023.
Forum Maritime Silk Road Internasional Forum on Judicial Cooperation diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Rakyat Tiongkok di Quanzhou pada tanggal 24 – 27 Oktober 2023. Forum ini pertama kali diadakan pada tahun 2021 dan saat itu dihadiri oleh 21 negara dan 3 organisasi internasional, termasuk Ketua Mahkamah Agung dari 9 negara.
Forum tahun 2023 ini akan dihadiri total 200 peserta, dan tidak kurang 50 orang tamu asing. Dari China sendiri akan dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Rakyat Tiongkok, para Hakim Agung Republik Rakyat Tiongkok dan para Hakim Tinggi dan Hakim Pengadilan setempat. Selanjutnya peserta juga adalah anggota Kongres Rakyat dan anggota Lembaga Konsultatif Rakyat Tiongkok. Hadir langsung 6 orang Ketua Mahkamah Agung dari negara Belt and Road dan Maritime Silk Road, termasuk Eithopia, Venezuelia, Samoa, Kyrgiztan, Papua New Guinea.
Diharapkan forum ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan tingkat pertukaran yudisial dan kerjasama antara Tiongkok dengan negara-negara yang berada pada Maritime Silk Road, untuk menekan konflik hukum dan hambatan peradilan, memperbaiki penyelesaian sengketa, memerangi tindak pidana, dan mempromosikan terbentuknya kerangka hukum yang stabil, adil, transparan dan prediktabel, di negara-negara sepanjang Jalur Maritime Silk Road.
Adapun Forum tahun 2023 akan membahas empat topik, yaitu
1. Peran Mahkamah Agung dalam menjaga Keadilan dan Meningkatkan Efisiensi
2. Ekonomi Digital, E-Commerce sepanjang Jalur Sutra dan Penyelesaian Sengketa Komersial
3. Pengembangan inovatif atas penyelesaian sengketa komersial internasional
4. Masalah tentang pengumpulan barang bukti tindak pidana lintas batas
Bagi Indonesia sendiri, inisitif Maritime Silk Road merupakan bagian dari program Belt and Road Initiative (BRI) yang dimulai pada tahun 2013. Berdasarkan program BRI, pemerintah China memberikan pendanaan bagi pembangunan infrastruktur penting di negara-negara yang dilalui rute dagang Belt and Road serta Silk Route tersebut. Bagi Indonesia keterlibatan dalam BRI sangat signifikan, mengingat nilai proyek yang sangat luar biasa, dan status proyek sebagai prioritas nasional. Sehingga kehadiran Mahkamah Agung pada forum ini sangat penting dan relevan dengan prioritas nasional untuk memastikan kesiapan sektor peradilan Indonesia dalam mengantipasi issue potensi konflik dan melindungi kepentingan nasional.
Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia dan sumber utama investasi asing. Pada tahun 2021, perdagangan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok tumbuh sebesar 58,6 persen dari tahun sebelumnya menjadi US$124,4 miliar, dengan ekspor Tiongkok meningkat sebesar 48,1 persen menjadi US$60,7 miliar dan impor melonjak 70,1 persen menjadi US$63,8 miliar. Tiongkok telah menjadi tujuan ekspor terbesar Indonesia selama enam tahun terakhir, terutama sumber daya mineralnya.
Di sisi lain, Indonesia merupakan negara tujuan investasi Tiongkok terbesar kedua di ASEAN setelah Singapura. Pada tahun 2021, investasi langsung non-keuangan Tiongkok di Indonesia berjumlah US$1,86 miliar, naik 1,5 persen YoY.
Pada tahun 2022 nilai investasi terus meningkat menjadi US$ 8,2 miliar. Selanjutnya Pada Semester I-2023, investasi China di Indonesia sudah menembus US$ 3,8 miliar, dengan tidak kurang 1,584 proyek investasi berjalan, yang menjadikan Tiongkok sebagai negara investor terbesar kedua setelah Singapura pada 2022.
Pentingnya Keadilan dan Efisiensi
Prof Dr Syarifuddin SH. MH dalam kontribusi ceramahnya tentang pemberian keadilan dengan tetap menjaga efisiensi menjelaskan, bahwa salah satu peran penting dalam mendorong efisiensi adalah melalui optimalisasi fungsi regulasi. Fungsi regulasi terbatas MARI dalam mengisi kekosongan hukum memang dioptimalisasikan untuk membentuk prosedur-prosedur inovatif yang belum terakomodasi oleh regulasi yang sudah ada. Melalui fungsi regulasi Mahkamah Agung memperkenalkan modernisasi pada proses peradilan,seperti e-court, e-litigasi. Selanjutnya Ketua MARI menekankan, bahwa dalam era regionalisasi dan globalisasi seperti kerjasama Maritime Silk Road peradilan harus lebih proaktif dalam mewujudkan keadilan dan efisiensi, dan tidak hanya duduk sebagai penonton. Hal ini penting, karena kepastian dan keadilan hukum merupakan pondasi dari investasi yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran suatu negara.
Ketua Mahkamah Agung RI menambahkan bahwa Perdagangan skala besar akan menuntut sistem hukum yang lebih seragam dan dapat diprediksi di seluruh wilayah, untuk melindungi dan memberikan kepastian kepada pihak-pihak yang berpartisipasi dalam inisiatif tersebut. Tuntutan ini dianggap sebagai tambahan terhadap kebutuhan dasar akan sistem hukum dan proses penyelesaian sengketa yang transparan, efektif dan efisien. Menurutnya Meskipun penyatuan dan harmonisasi hukum selalu merupakan tugas yang sulit, hal ini perlu terus ditingkatkan, karena kegiatan perdagangan akan mendapatkan manfaat yang signifikan dari sistem hukum yang transparan, konsisten, dan harmonis, menurutnya peran lembaga peradilan tertinggi dalam menjaga keadilan dan meningkatkan efisiensi sangat penting untuk mendukung hal ini, dan pengalaman kami menunjukkan bahwa selain pengambilan keputusan peradilan tradisional, terdapat pula peluang untuk mencapai tujuan tersebut melalui cara lain.
Perkembangan Inovatif dalam Penyelesaian Sengketa Komersial Lintas Batas
Sementara itu, Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH dalam kontribusi ceramahnya soal perkembangan inovatif dalam penyelesaian sengketa komersial lintas batas menyoroti fenomena betapa berbagai negara di dunia terus berinovasi dalam menawarkan forum penyelesaian sengketa yang inovatif. Menurutnya pengadilan sekarang juga mempunyai ciri-ciri yang serupa dengan perdagangan itu sendiri, yaitu terus berkembang, guna mencari solusi yang lebih efektif dan efisien sebagai kontribusinya terhadap kelancaran perdagangan. dan bisnis. Maka tidak mengherankan jika seiring berjalannya waktu, semakin banyak yurisdiksi yang mengambil langkah serupa, untuk lebih terbuka dalam penyelesaian sengketa internasional. Dalam kurun 16 tahun terakhir, tercatat setidaknya 6 negara membentuk Pengadilan Niaga Internasional, dan lebih banyak lagi yang membuka pintu bagi penyelesaian sengketa internasional, melalui pembentukan kamar khusus perkara perniagaan internasional.
Pengadilan-pengadilan ini menawarkan banyak keunggulan, seperti hakim yang memiliki keahlian yang tinggi, hukum acara yang lebih fleksibel, modern dan efisien. Beberapa yurisdiksi bahkan telah secara khusus mengadaptasi peraturan prosedur arbitrase, dan yurisdiksi lainnya bertujuan untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih integral di mana litigasi dan arbitrase berjalan beriringan.
Ini penting dalam untuk merespon hadirnya berbagai Indikator Kinerja Global, seperti Indeks B Ready yang baru dari Grup Bank Dunia, yang secara spesifik akan mengukur seberapa baik sistem hukum suatu negara dapat berinteraksi dengan negara-negara lain. negara-negara lain.
Kota Quanzhou sebagai Hub Maritime Silk Road
Forum ini dilaksanakan di Quanzhou provinsi Fujian, sebagai kota dengan sejarah panjang sebagai Hub Maritime Silk Road di masa lalu. 1000 tahun yang lalu, Quanzhou sudah menjadi pelabuhan utama Tiongkok bagi para pedagang asing, yang mengenalnya Quanzhou sebagai pelabuhan Zaiton. Selama abad ke-11 hingga ke-14. Tempat ini pernah dikunjungi oleh Marco Polo dan Ibnu Batutah, kedua penjelajah tersebut memuji kota ini sebagai salah satu kota paling makmur dan mulia di dunia. Ini adalah pangkalan angkatan laut dari mana serangan Kerajaan Mongol terhadap Jepang dan Jawa diluncurkan. Pada masa jayanya, Quanzhou juga merupakan pusat kosmopolitan dengan kuil Buddha dan Hindu, masjid Islam, dan gereja Kristen, termasuk katedral Katolik dan biara Fransiskan. Mesjid Islam pertama dibangun di Quanzhou tahun 1099.
Karena pentingnya bagi perdagangan maritim abad pertengahan, perpaduan unik bangunan keagamaan, dan peninggalan arkeologi yang luas, “Quanzhou: Emporium Dunia di Song-Yuan Tiongkok ” dimasukkan dalam Daftar Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2021.
Mendampingi pimpinan MARI dalam kunjungan itu adalah Staf Khusus Ketua MARI Dr Aria Suyudi SH., LLM, Kapten Dede Andriawan dan Staf Kepaniteraan Dian Novianti. (AS / Humas)
Jakarta-Humas: Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. Sunarto, S.H., M.H menjadi Pembina Upacara dalam memperingati hari Sumpah Pemuda yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung pada hari Sabtu, 28 Oktober 2023, bertempat di halaman Gedung Mahkamah Agung.
Upacara hari Sumpah Pemuda, diawali dengan pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia raya, mengeningkan cipta, pembacaan naskah Pancasila oleh Pembina upacara diikuti oleh peserta upacara, pembacaan naskah Undang – Undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan teks Keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928, serta diakhiri dengan pembacaan doa.
Untuk tema peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 95 kali ini “ Bersatu Memajukan Indonesia”, sebuah seruan kepada para pemuda agar bersatu membangun bangsa dan Negara.
Upacara ini diikuti oleh Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Adhoc, Hakim Yustisial, para Pejabat Eselon 1-4, para Pejabat Fungsional, para pegawai, dan para pengurus Dharmayukti Karini Mahkamah Agung.(Humas)
Jakarta-Humas: Sehubungan dengan persiapan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023, di mohon kepada nama terlampir untuk hadir pada rapat secara daring pada Jum’at 3 November 2023 pukul 08.30 melalui link zoom terpampir.
Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)
Jakarta-Humas: Sehubungan dengan tindak lanjut kerja sama Mahkamah Agung RI dengan Mahkamah Agung Republik Singapura yang mulai diinisiasi pada Maret 2023, maka akan diselenggarakan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Ceramah oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Singapura Honorable Sundaresh Menon dengan topik “International Mediation” yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, 7 November 2023 pukul 09.00 – 11.30 WIB. Mengingat pentingnya kegiatan ini maka diharapkan kehadiran secara langsung bapak/ibu pada acara tersebut melalui saluran zoom meeting.
Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)
Jakarta-Humas: Menyusuli surat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Nomor 266/BUA. 1/TI1.1.2/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 hal Pemberitahuan update user dan password pada Aplikasi e-PLANS, masih terdapat satuan kerja yang belum melakukan update user dan password, dengan ini kami perintahkan kepada satuan kerja sebagaimana terlampir segera melakukan update user dan password dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Login pada https://eiplans.mahkamahagung.go.id/login dengan menggunakan username dan password semula (daftar username telampir)
2. Sistem akan secara otomatis mengarahkan ke halaman reset password.
3. Isi detail form pada halaman reset password dengan benar dan tapa mengubah username
4. Klik submit
5. Terus pantau laman login. Verifikasi oleh admin akan otomatis dilakukan dalam 1×24 jam.
Untuk informasi lebin lanjut dapat mengubungi saudara Arkan Fadil melalui kontak
(085225685769) atau saudara Bimo Prakoso melalui kontak (08111797747).
Untuk infomasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)
KUNJUNGI UDAYANA, MAHKAMAH AGUNG CARI BIBIT TERBAIK UNTUK MENJADI APARATUR PERADILAN
Denpasar-Humas: Mahkamah Agung kembali menyelenggarakan kegiatan MA Goes To Campus. Kali ini kegiatan yang selalu mendapatkan sambutan hangat dari para mahasiswa tersebut dilaksanakan di Aula Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar (26/10).
Kegiatan MA Goes to Campus ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya terkait Mahkamah Agung, tugas fungsinya, macam-macam profesi yang ada di dalamnya, dan lain-lain.
Dalam kegiatan kali ini, MA Goes To Campus menghadirkan para narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Heriyanti, S.H., M.Hum., Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Dr. Riki Raya Perdana Waruwu, S.H., M.H., serta Vice President of Sales SCTV, Indosiar, Emtek Digital Government Client Sinta Nasution.
Hadir pula memberikan sambutan hangat yaitu Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. H. Sobandi, S.H., M.H. dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar Prof. Dr. Putu Gede Arya Sumerta Yasa, S.H., M.Hum.
Sobandi menyatakan bahwa melalui kegiatan MA Goes To Campus, Mahkamah Agung mencari bibit- bibit terbaik di setiap kampusnya, baik untuk menjadi hakim, panitera, jurusita, dan jabatan lain.
Ia menyatakan, dunia peradilan saat ini sangat berbeda dengan zaman dahulu. Kini, mengikuti perkembangan informasi teknologi (IT) yang ada, Mahakamah Agung hampir di seluruh lini pelayanannya sudah beralih dari manual ke digital. Pelayanan peradilan seperti mendaftarkan perkara, pemanggilan para pihak, bahkan bersidang sudah menggunakan media digital. Yang terkini, Mahkamah Agung menggunakan sidang live streaming dan penentuan majelis hakim melalui robot (artificial intellegent).
Untuk itu ia menyatakan khawatir jika bukan bibit terbaik maka tidak bisa mengikuti perkembangan yang ada di Mahkakah Agung kini.
Pada saat yang bersamaan, Dekan Fakultas Hukuk Universitas Udayana menyatakan bahagia dan bangga kampusnya bisa terpilih sebagai tempat penyelenggaraan MA Goest To Campus. Menurutnya para mahasiswa membutuhkan insight dari para praktisinya langsung.
“Biasanya para mahasiswa ini mendapatkan pelajaran tentang ilmu hukum dari para dosen yang hanya paham teori, kali ini mereka mendapatkan kesempatan berharga karena bisa mendapatkannya langsung dari ahlinya, praktisinya,” katanya.
Ia berharap para mahasiswa semakin tertarik untuk menjadi hakim dan aparatur peradilan dengan profesional dan berintegritas.
Turut hadir pada kegiatan yang diikuti oleh kurang lebih 100 mahasiswa hukum ini yaitu Ketua Pengadilan Negeri Denpasar I Nyoman Wiguna, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Denpasar Drs. Parhanuddin, Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Kolonel CHK Dedy Darmawan, S.H., M.H., serta perwakilan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Ifan Pahlavia, S.H.
Acara yang dari awal hingga akhir diikuti dengan penuh antusias ini, ditutup dengan menonton film tentang perjuangan seorang hakim ketika bertugas yang berjudul Pesan Bermakna. (azh/RS/Photo:PN)
Lebih lanjut, kompleksitas pelaksanaan eksekusi tidak hanya terkait dengan masalah waktu, tetapi juga melibatkan aspek keamanan. Peran Kepolisian dan aparat keamanan lainnya dalam menjaga keamanan eksekusi dan kesuksesan pelaksanaannya menjadi sangat penting. Ketidaksiapan petugas aparat keamanan dapat menyebabkan penundaan atau bahkan pembatalan eksekusi. Untuk itu penyelesaian masalah pelaksanaan eksekusi perkara perdata di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak. Jumlah sengketa yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha semakin meningkat.
Pentingnya Keadilan dan Efisiensi
