Pengumuman Lulus Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Tahap XXI Tahun 2024
Jakarta-Humas: Berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XI Tahun 2024 pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2024, berikut adalah para peserta yang dinyatakan “Lulus” Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Tahap XXI Tahun 2024.
Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)
Jakarta – Humas : Dalam rangka Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial Secara Hybrid oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI, bagi jajaran 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, dengan ini kami mengundang Yang Mulia/Bapak/Ibu/Saudara/i untuk hadir dalam kegiatan pembinaan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:
Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:
Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan
Jakarta – Humas : Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan dimulainya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta dalam rangka mewujudkan pemillhan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya maka dengan ini Bawaslu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:
DAFTAR SATKER YANG BELUM MENYAMPAIKAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTER I TAHUN 2024
Jakarta-Humas: Sehubungan dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 171/SEK/PL1.2/VI/2024 tanggal 1 Juli 2024 hal Pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester I Tahun 2024, bahwa sampai dengan batas waktu penyampaian laporan yaitu tanggal 07 Juli 2024 dan masih terdapat 161 (seratus enam puluh satu) satuan kerja yang belum menyampaikan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester I Tahun 2024.
Daftar satuan kerja dan informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)
PENGISIAN APLIKASI E-MONEV BAPPENAS 2024 BERDASARKAN PP 39/2006 TRIWULAN II TA 2024
Jakarta-Humas: Menindaklanjuti Surat Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor B-11567.A/Dt.9.1/ME.01.01/07/2024 tanggal 1 Juli 2024 Hal Verifikasi Laporan Triwulan II TA 2024 pada Aplikasi e-Monev Berdasarkan PP 39/2006, disampaikan bahwa Mahkamah Agung (Biro Perencanaan dan Organisasi) akan melakukan proses verifikasi data atas pelaporan PP 39/2006 Triwulan II Tahun Anggaran 2024.
Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)
SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2024
Jakarta-Humas : Kamis 04 Juli 2024. Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun 2024, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian/Lembaga, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini Sekretaris Mahkamah Agung mengundang Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagaimana terlampir.
Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)
PENGUMUMAN HASIL BAPERJAKAT PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2024
Jakarta-Humas: Jakarta-Humas, Selasa 02 Juli 2024. Berdasarkan hasil Rapat Baperjakat Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024.
Berikut ini diumumkan nama-nama peserta yang dinyatakan Hasil Baperjakat untuk masing-masing jabatan.
Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)
PEMBENTUKAN PENGURUS PTWP DAERAH DAN PENYAMPAIAN USULAN PERUBAHAN AD/ART PADA KONGRES PTWP KE-XIX TAHUN 2024
Jakarta – Humas : Dalam rangka pelaksanaan Turnamen Tenis Perorangan Piala Ketua Mahkamah Agung RI Ke-IV dan Kongres PTWP Ke-XIX Tahun 2024 di Yogyakarta, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.
Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:
PELAKSANAAN, PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTER I TAHUN 2024
Jakarta – Humas : Menindaklanjuti Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor S-60/KN/KN.2/2024 tanggal 21 Juni 2024 hal Pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester I Tahun 2024, Mahkamah Agung diminta untuk melakukan Pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara kepada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah Sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara.
Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:
Jakarta-Humas: Berdasarkan surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan RI, S-346 / MK.02 / 2024 dan B- 201 / D.8 / PP.03.04 / 04 / 2024 tanggal 5 April 2024 hal Pagu Indikatif Belanja K/L dan Dana Alokasi Khusus TA 2025, Mahkamah Agung mendapat anggaran sebesar Rp 12.152.558.495.000 (dua belas triliyun serratus dua puluh lima milyar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung
