Jakarta – Humas : Dengan ini diberitahukan bahwa ujian Proffile Assessment dan Wawancara Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Tahun 2023 akan diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan 27 September 2023.
Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:
PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN SELEKSI PROFILE ASSESMENT DAN WAWANCARA HAKI ADHOC PHI 2023.pdf
Jakarta-Humas: Menindaklanjuti surat Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bapennas Nomor: B-19184.B/ Dt.9.1/ME.01.01/10/2023 Tanggal 5 Oktober 2023 Hal Verifikasi Laporan Triwulan III TA 2023 pada Aplikasi e Monev PP 39/2006, disampaikan bahwa Mahkamah Agung (Biro Perencanaan dan Organisasi) akan melakukan validasi data atas pelaporan PP 39/2006 Triwulan III Tahun 2023.
Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)
2777_Pengisian Aplikasi e-Monev Triwulan III TA 2023_sign.pdf
Jakarta – Humas : Berdasarkan Pengumuman Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Mahkamah Agung RI Tahun 2023 Nomor 2739/SEK/PENG/KP1.1/X/2023 Tanggal 5 Oktober 2023 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Pada Mahkamah Agung RI Tahun 2023, dengan ini diumumkan jadwal pelaksanaan tahapan seleksi Assessment Center
Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:
Jakarta – Humas : Sehubungan dengan adanya peguatan keamanan siber pada aplikasi Electronic Integrated Planning System (e-IPLANS), maka bagi para pengguna wajib melakukan reset password, dengan ketentuan sebagai berikut.
Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:
266 _ Pemberitahuan update user dan password pada Aplikasi e-IPLANS.pdf
Jakarta-Humas: Sehubungan dengan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9386/B-KS.04.01/SD/E/2023 tanggal 9 Oktober 2023 hal Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun Anggaran 2023 (terlampir), bersama ini disampaikan perubahan jadwal seleksi sebagaimana Pengumuman Plt. Sekretaris Mahkamah Agung selaku Ketua Panitia Pelaksana Seleksi Nomor 2595/SEK/PENG.KP1.1.6/IX/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamamah Agung RI Tahun Anggaran 2023.
Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)
_Pengumuman Perubahan Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS MA 2023_2_sign.pdf
Jakarta-Humas: Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor S-21/PB/PB.6/2023 perihal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi pada point 6.d yang meminta untuk segera mengimplementasikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PM.09/2019 tentang Pedoman Penerapan Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, diminta untuk melakukan penerapan dan penilaian PIPK untuk tahun 2023 dengan akun signifikan yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 638/SEK/SK.PW1.2.1/VII1/2023 tentang Akun Signifikan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023, yaitu:
1. Belanja Barang Persediaan (521811); dan
2. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya (52311x).
Penerapan dan Penilaian PIPK tersebut berjalan secara paralel sampai dengan 30 November 2023. Adapun ketentuan-ketentuan untuk Penerapan dan Penilaian PIPK 2023 adalah sebagaimana terlampir. (Humas)
Jakarta – Humas : Berdasarkan hasil seleksi administrasi yang dilaksanakan pada tanggal 4 September s.d 4 Oktober 2023 dan merujuk pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut;
Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:
Jakarta – Humas : Sehubungan akan dilaksanakannya Seleksi Pengadaan Calon Hakim dari Formasi Analis Perkara Peradilan Tahun Anggaran 2021, dan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim, dengan ini dimohon kepada pimpinan satuan kerja untuk menugaskan Sekretaris, Pengelola Kepegawaian dan Analis Perkara Peradilan formasi Tahun Anggaran 2021 untuk mengikuti sosialisasi yang akan dilaksanakan secara daring pada Hari Kamis, 5 Oktober 2023.
Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:
Undangan Sosialisasi Penetapan Kebutuhan Calon Hakim_sign.pdf
Jakarta – Humas : Berdasarkan hasil Penulisan Makalah dan Uji Kelayakan/Wawancara yang telah dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Terbuka Calon Hakim Konstitusi dari Unsur Mahkamah Agung Rl Tahun Angggaran 2023, dengan ini peserta yang dinyatakan lulus seleksi.
Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial selaku Ketua Panitia seleksi
Batam-Humas: Komisi III DPR RI melakukan Rapat Kerja Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 dengan tiga (3) lingkungan peradilan se-wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Acara dilaksanakan di Ballroom Hotel Marriott Harbour Bay Batam pada Senin, 16 Oktober 2023. Rapat kerja yang dipimpin oleh Dr. Wihadi Wiyanto, S.H., MH didampingi oleh 9 anggota Komisi III DPR.
Rapat ini dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H, beserta jajarannya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau Dr. H. M. Sutomo, S.H., M.H, beserta jajarannya dan Ketua PTUN Tanjung Pinang Al’an Basyier, S.H., M.H.
Kunjungan Kerja ini menjadi tugas konstitusional Anggota DPR khususnya Komisi III dalam rangka melakukan pengawasan kepada para mitranya di daerah dimana hal yang penting di daerah akan menjadi masukan dalam Rapat Konsultasi, Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan Kementerian/ Lembaga Terkait.
Melalui Rapat Kerja ini diharapkan para mitra kerja khususnya pengadilan dapat menyampaikan seluruh hasil dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsinya, termasuk dalam strategi dan program prioritas, kendala dan hambatan yang masih dihadapi, maupun dukungan kebutuhan anggaran dan legislasi dalam rangka mewujudkan sistem penegakan hukum dan layanan publik yang transparan, profesional dan akuntabel.
Pada kesempatan ini KPT Kepulauan Riau Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H menjelaskan kendala yang dihadapi pengadilan seperti belum adanya fasilitas rumah dinas untuk para Ketua, Wakil Ketua dan para Hakim Tinggi Kepulauan Riau, kendaraan dinas dan tunjangan kemahalan bagi ASN non hakim di PT Kepulauan Riau beserta jajarannya.
Selanjutnya KPTA Kepulauan Riau Dr. H. M. Sutomo, S.H., M.H, menjelaskan perlunya pembentukan PA Bintan, kenaikan kelas PA Dabo Singkep, PA Natuna dan PA Tanjung Balai Karimun. Sedangkan KPTUN Tanjung Pinang Al’an Basyier, S.H., M.H. menjelaskan jumlah gugatan sebanyak 18 perkara dengan perkara yang menonjol kasus sengketa dengan BP Batam, dan perlunya dukungan anggaran untuk renovasi gedung PTUN.
Rapat kerja diakhiri pada pukul 11.30 wib dengan pertukaran cinderamata dan foto bersama. (rv/em/rs).