Lusail, Qatar-Humas: Sebelum acara penandatangan perpanjangan MoU, delegasi Mahkamah Agung RI memanfaatkan waktu yang ada, mereka didampingi oleh Dewan Peradilan Agung Qatar untuk mengunjungi Museum Nasional Qatar.

Delegasi Mahkamah Agung R.I. disambut oleh pejabat pengelola Musem Nasional Qatar dan diajak mengelilingi dan mendapatkan informasi yang sangat menarik tentang sejarah negara Qatar sejak masa lalu sampai zaman modern yang dipandu oleh petugas khusus museum.

Museum Nasional Qatar (NMoQ) ini terletak di Doha, Qatar. Museum ini dibuka untuk umum pada tanggal 28 Maret 2019. NMoQ dirancang oleh arsitek Prancis Jean Nouvel dan terinspirasi oleh kristal mawar gurun, yang dapat ditemukan di Qatar.

Museum ini memiliki luas sekitar 430.000 meter persegi dan terdiri dari enam lantai. NMoQ menampilkan berbagai koleksi artefak dan benda bersejarah dari Qatar, mulai dari zaman prasejarah hingga era modern. NMoQ menjadi salah satu museum yang paling populer di Qatar. Museum ini telah dikunjungi oleh lebih dari 2 juta orang sejak dibuka.

Qatar Internasional Ekspo Bidang Pertanian

Dalam kunjungannya, delegasi MA RI berkesempatan untuk melihat berbagai produk pertanian dan teknologi pertanian yang dipamerkan di Qatar Internasional Expo yang iikuti oleh 70 negara. Delegasi juga berkesempatan untuk mendapat informasi tentang program penghijauan yang telah dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan di Negara Qatar, Kuwait dan beberapa Timur Tengah lainnya.

Ketua MA RI, Prof. DR. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas program penghijauan dan pertahaian  yang telah dilaksanakan di negara Qatar dan Kuwait serta negara-negara timut tengah lainnya sehingga bermanfaat bagi alam semesta dan menjadi tempat yang hijau dan nyaman bagi manusia dan alam semesta.

Beberapa hal yang dilakukan oleh delegasi MA RI di Qatar Internasional Ekspo antara lain meninjau berbagai produk pertanian dari berbagai negara. Delegasi MA RI berkesempatan untuk melihat berbagai produk pertanian dari berbagai negara, seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan produk olahan pertanian.

Mengunjungi Peradilan Investasi dan Niaga

Delegasi Mahkamah Agung R.I. mengunjungi Peradilan Investasi dam Niaga Qatar (Mahkamah al-Istitsmar wa al-Tijarah). Delegasi diterima langsung oleh Ketua Pengadilan Investasi dan Niaga, Dr. Khalid ibn Ali al-Ubaidili, di ruang pertemuan Pengadilan tersebut dan didampingi oleh beberapa pejabat terkait. 

Dr. Khalid dan berapa pejabatnya menjelaskan sejarah terbentuk, kewenangan, tupoksi, prosedur pendaftaran dan penanganan perkara, akselerasi penangan perkara serta progres statistik perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tersebut. 

“Pengadilan ini ditugaskan mengadili perkara antara lain terkait sengketa akad-akad dagang dan komersial, sengketa bisnis, sengketa antara korporasi, pemegang saham, sengketa permodalan, sengketa investasi asing dalam kegiatan ekonomi di Qatar, sengketa perbankan, pasar modal, asuransi, kepailitan, sengketa e-commerce (al-tijarah al-iliktiruniyyah), serta sengketa bisnis antara sektor swasta dan pemerintah”. Jelas Dr. Khalid.

Satu yang yang sangat menakjubkan bahwa pendaftaran perkara melalui elektronik mencapai 96% dari seluruh perkara yang diterima sampai saat ini. Hanya 4% saja yang masih mendaftarkan perkara dan disidangkan secara manual, selebihnya Sudha berbasis elektronik.

Delegasi dibawa menelusuri setiap sentra layanan masyarakat pencari keadilan di Gedung Pengadilan Investasi dan Niaga, seperti ruang sidang perkara biasa, ruang sidang perkara sederhana  (di bawah 5 milyar), ruang mediasi, ruang rapat permusyawaratan majelis hakim, ruang layanan gugatan dan jawaban mandiri, semuanya telah terkoneksi dan berbasis IT.

Kunjungan diakhiri dengan saling tukar cindera mata antara Delegasi Diklat Peradilan Indonesia dengan Pengadilan Investasi dan Niaga dan foto Bersama. (CBSA/HUMAS).

Jakarta-Humas: Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK02/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas pelaksanaan rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga, bersama ini kami sampaikan laporan capaian nilai kinerja anggaran satker Tahun Anggaran 2023

Untuk lebih jelasnya, Berikut Surat Kepala Biro perencanaan dan Organisasi

 Dokumen

 Surat_Penyampaian_laporan Kinerja tahun_2023.pdf

 lampiran_SMART_UPDATE.pdf

Lusail, Qatar-Humas: 26 November 2023 Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Dewan Peradilan Agung Qatar menandatangani perpanjangan nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang peradilan. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Ketua Dewan Peradilan Agung Qatar, H.E. Syeikh Dr. Hassan Bin Lahdan Al-Hasan Al-Muhannadi.

Dalam sambutannya, Dr. Hasan Bin Lahdan Al-Hasan Al-Muhannadi, menyampaikan selamat datang di Qatar, bahwa kerja sama antara Negara Qatar dengan Negara Indonesia sudah terjalin sejak lama di berbagai bidang, termasuk bidang peradilan. Beberapa kali pelaksanaan Laporan Tahunan (Annual Reports) Mahkamah Agung R.I. dihadiri oleh delegasi Negara Qatar. Demikian pula, sekitar bulan Mei 2023 yang lalu sebanyak 15 (lima belas) orang hakim Peradilan Agama diundang oleh pihak Dewan Peradilan Agung Qatar untuk mengikuti  diklat di bidang ekonomi Syariah, hukum keluarga, dan peradilan elektronik di Qatar.

“Kerjasama antara Negara Indonesia dengan Negara Qatar di berbagai bidang, termasuk peradilan sudah terjalin sejak lama. Kami berharap kerjasama ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan” Kata Doktor Al-Hasan Al-Muhannadi.

Ketua Mahkamah Agung R.I., YM. Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas sambutan dan pelayanan dari Dewan Peradilan Agung Qatar kepada delegasi Mahkamah Agung R.I. Sejak kedatangan delegasi Mahkamah Agung R.I. di Bandar Udara Internasional Hamad sampai dengan seluruh kegiatan semua dilayani dengan sangat baik.

“Pada saat kedatangan kami telah disambut dengan baik oleh pihak Dewan Peradilan Qatar, Dr. Umar Ghanim, Direktur Bagian Kerjasama Luar Negeri Qatar didampingi oleh Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Ridwan Hassan. Kami juga sudah dibawa mengunjungi Museum Nasional Qatar dan Qatar Internasional Ekspo” Kata Syarifuddin.

YM. H. M. Syarifuddin juga mengucapkan terima kasih atas fasilitas yang telah diberikan oleh Dewan Peradilan Agung Qatar kepada 15 (lima belas) orang hakim Peradilan Agama untuk mengikuti diklat ekonomi Syariah, hukum keluaga dan peradilan elektronik di Qatar. Berdasarkan informasi dari para peserta, kami mengetahui bahwa Negara Qatar sudah sangat maju dalam bidang penerapan IT di pengadilan, untuk itu kami ingin menimba ilmu dan pengalaman Negara Qatar dalam menerapkan IT di pengadilan.

“Negara Indonesia adalah negara yang cukup besar, memiliki wilayah yang sangat luas, dan jumlah perkara yang terus menerus meningkat. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya tidak mungkin dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan tanpa didukung oleh sarana dan prasarana teknologi informasi (IT). Oleh karena itu, kami ingin mempelajari pengalaman Negara Qatar dalam menerapkan teknologi Informasi untuk peradilan tersebut, termasuk dalam mengoptimalkan keberhasilan mediasi di pengadilan” Kata Syarifuddin.

Sebagaimana diketahui bahwa MoU kerja sama antara Mahkamah Agung RI dan Dewan Peradilan Agung Qatar pertama kali ditandatangani pada tahun 2016 dan  atas kesepakatan kedua belah pihak dilakukan perpanjangan untuk meningkatkan kerjasama yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang.

Delegasi Mahkamah Agung R.I. tiba di Bandar Udara Internasional Hammad di Dohha, Qatar, pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023, pukul 04.45 waktu setempat. Delegasi yang dipimpin oleh Ketua MA RI, YM. Prof. DR. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., tersebut terdiri dari tujuh orang masing-masing: Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H, M. Hum, M.M., Ketua Kamar Agama MA RI, Dr. H. Imron Rosadi, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Agama MA RI, H. Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H., Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc, M.A., Ph.D, Ketua Pengadilan Agama Soreang, dan Cahya Priyanto, S.H., Ajudan Ketua MA RI. (CBSA/HUMAS)

Jakarta-Humas: Dalam rangka pengisian Jabatan Panitera Mahkamah Agung RI tahun 2023, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahaan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 349/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian Jabatan dan Seleksi Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung, dengan ini kami mengundang Hakim Tinggi yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagaimana terlampir.

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

 Dokumen

 Pengumuman Seleksi Jabatan Panitera Mahkamah Agung RI.pdf

Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr H.M. Syarifuddin, S.H., M.H, mewisuda sebanyak 25 peserta Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu [PPC] Lingkungan Peradilan Militer Angkatan IV pada Kamis, 23 November 2023 bertempat di ruang Serbaguna lantai 12 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jl. Ahmad Yani Cempaka Putih Jakarta Pusat.

Dalam sambutannya Prof. Syarafuddin menyampaikan kepada wisudawan wisudawati, pendidikan dan pelatihan terpadu yang telah di jalani, merupakan fondasi sekaligus parameter bagi kelayakan adik-adik semua untuk dapat dinobatkan sebagai hakim peradilan militer.

Penting diingat, bahwa wisuda hari ini bukanlah akhir dari proses belajar yang akan adik-adik tempuh. Wisuda hari ini juga bukan simbol paripurnanya pengetahuan yang telah adik-adik miliki. Tapi wisuda hari ini, merupakan proses awal dari perjalanan panjang yang akan adik-adik tempuh di masa mendatang, imbuhnya.

Lebih lanjut Guru Besar Universitas Diponegoro ini mengatakan, terlebih di dunia hukum dan peradilan, di mana hukum itu selalu tertinggal dari derasnya arus perubahan, “law is always lagging behind”. Karena itu kita sebagai hakim harus mampu berpacu mengimbangi ritme perubahan tersebut, agar putusan-putusan yang kita buat tidak out of date, tentunya dengan tetap memperhatikan asas-asas peradilan yang baik, asas keadilan, kepastian, serta kemanfaatan dari hukum itu sendiri.

“Kelulusan adik-adik semua pada hari ini menjadi embrio bagi lahirnya hakim-hakim baru di peradilan militer. Dalam beberapa waktu ke depan, adik-adik semua akan diangkat menjadi hakim, sehingga menambah kekuatan baru dalam squad hakim peradilan militer,” ujar KMA.

Saat ini, formasi hakim peradilan militer masih terbilang minim, yaitu sebanyak 118 orang hakim tingkat pertama serta 34 orang hakim tingkat banding, yang terdiri dari hakim tinggi maupun hakim utama. Jumlah personil ini tersebar di 23 Pengadilan pada lingkungan Peradilan Militer, yang terdiri dari 1 (satu) Pengadilan Militer Utama, 3 (tiga) Pengadilan Militer Tinggi, 12 (dua belas) Pengadilan Militer Tipe A serta 7 (tujuh) Pengadilan Militer Tipe B.

Meski tidak tergolong defisit jika dibandingkan dengan kondisi yang ada pada peradilan Umum, Agama dan Tata Usaha Negara, namun jumlah personil hakim militer yang ada saat ini masih perlu ditingkatkan, agar sepadan dengan jumlah perkara yang terus mengalami lonjakan setiap tahun.

Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu [PPC] Lingkungan Peradilan Militer angkatan IV ini dilaksanakan berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 169/KMA/SK/X/2010 dan Nomor 133 /KMA/SK/VII/ 2018 tentang Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu, dengan modifikasi sedemikian rupa disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan Peradilan Militer

Pada kesempatan yang sama Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan, Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. dalam laporannya menyampaikan, program pendidikan dan pelatihan Calon Hakim terpadu menempuh masa diklat selama kurang lebih 1 [satu] tahun.

Program ini bertujuan memberikan pengetahuan, keterampilan, kemampuan berperilaku, kualitas, serta integritas pribadi secara terintegrasi; yang pada gilirannya diharapkan setelah selesai mengikuti program ini dan pada saatnya nanti dilantik sebagai hakim, mereka telah siap melaksanakan tugasnya sebagai hakim muda atau sering disebut sebagai court readiness, ungkap Kaban Diklat.

Dari 25 orang peserta yang dinyatakan lulus tersebut telah pula ditetapkan peraih peringkat 1 hingga peringkat 5 terbaik sebagai berikut :

1. Mayor CHK. Dr Putra Nova Aryanto S , SH MH Pengadilan Militer I-02 Medan, capaian nilai 92, 23.

2. Mayor CHK. (K) Yuharti, SH . Pengadilan Militer II-09 Bandung, capaian nilai 91, 97.

3. LetKol CHK Muhammad Nur Sakdi, SH, MH . Pengadilan Militer III-12 Surabaya, capaian nilai 91, 81.

4. Kapten CHK Slamet Purwo Widodo, S.ST.Han, S.IP, SH. MH Pengadilan Militer I-02 Medan, capaian nilai 91, 61.

5. Mayor CHK. Andhika Dimas Dwipa, SH. Pengadilan Militer III-12 Surabaya, capaian nilai 91 , 33.

Di akhir sambutannya Prof. Syarifuddin mengucapkan selamat kepada wisudawan / wisudawati, dan berpesan jagalah selalu integritas dan profesionalitas. Jadikan dua nilai etik ini sebagai harga mati. Sebab, dengan dua hal inilah, kewibawaan dan kredibilitas pengadilan dapat kita bangun.

Acara Wisuda ini dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Pimpinan Mahkamah Agung, para Hakim Agung, serta pejabat Eselon I dan II dilingkungan Mahkamah Agung. (enk/PN/photo:yrz & alf).

Jakarta – Humas : Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Panitia Pelaksana Seleksi dengan Nomor : 3410/SEK/PENG.KP1.1.6/XI/2023 tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023 Titik Lokasi Padang.

Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini; 

 Dokumen

 Perubahan Jadwal SKD Padang.pdf

Jenewa-Humas: Pada tanggal 15 dan 16 November 2023,  Mahkamah Agung RI  mengirimkan Yang Mulia Hakim Agung Ibu  Dr Rahmi Mulyati S.H., M.H. dalam forum internasional di Jenewa ” WIPO Intellectual Property Judges Forum 2023″ yang di selenggarakan oleh WIPO ( World Intellectual Property Organization), di mana dalam forum tersebut  membahas delapan topik, yaitu:

1. Masalah yang muncul dalam merek dagang

2. Masalah yang muncul dalam desain industri

3. Masalah yang muncul dalam indikasi geografis

4.Masalah kekayaan intelektual dan persaingan

5. Kecerdasan buatan generatif, metaverse, dan pelanggaran kekayaan intelektual

6. Aturan pembuktian dalam litigasi kekayaan intelektual

7. Prosedur yang disederhanakan atau dipercepat untuk klaim kekayaan intelektual tertentu

8. Mekanisme mediasi yang dirujuk pengadilan untuk sengketa kekayaan intelektual

WIPO Intellectual Property Judges Forum telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dengan tema yang berbeda, untuk tahun ini terkait trade mark ( merek dagang) yang dihadiri oleh 300 hakim agung dari sekitar 98 negara anggota WIPO.

Dalam sambutannya Dirjen WIPO menyampaikan bahwa :

1. lanskap kekayaan intelektual terus berkembang secara dinamis yang tercemin dari pertambahan jumlah aplikasi secara global yang mencapai sekitar 20 juta aplikasi , 3,5 juta terkait paten
2. Pendaftaran IP di negara berkembang mengalami pertumbuhan yang pesat , terutama di India, Afrika selatan dan Indonesia
3. Pertumbuhan paten terkait AI mencapai nilai sekitar 200 milyar USD
4. Munculnya kompleksitas dalam menjaga keseimbangan kepentingan dan tantangan yang semakin meningkat bagi para Hakim Agung dengan lonjakan IP dan AI sekitar 30 %

Selama WIPO Intellectual Property Judges, sekitar 40 anggota Hakim Agung telah menjadi narasumber,  dalam kesempatan acara tersebut, Mahkamah Agung RI yang diwakili oleh YM Ibu Dr Rahmi Mulyati.,SH.,MH memaparkan materi tentang Emerging Issues in Trademarks, terkait penanganan perkara merek di peradilan Indonesia dengan contoh kasus.

Bagi Indonesia, forum  ini memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam meningkatkan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual baik di tingkat nasional maupun internasional, terutama dalam meningkatkan pengetahuan Hakim dan memperluas wawasan Hakim dalam menyelesaikan perkara hak kekayaan intelektual, yang pada  gilirannya berkontribusi pada inovasi, putusan hakim yang adil, dan memberikan perlindungan hak-hak kreatif dan intelektual individu dan organisasi di seluruh dunia.

Forum ini bertujuan untuk menyediakan wadah bagi para hakim dari seluruh dunia untuk bertukar keahlian mereka dalam menangani perkara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berbeda beda, oleh karena masing-masing negara mempunyai peraturan undang undang masing–masing sehingga dapat berbagi pengalaman dalam penanganan HKI. (DN/Humas)

Jakarta-Humas: Dalam sebuah pertemuan bersejarah, Ketua Mahkamah Agung Indonesia Republik Indonesia Yang Mulia Prof Dr Muhammad Syarifuddin, SH., MH pada hari Rabu, 22 November 2023 menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Brasil untuk Indonesia Yang Mulia George-Monteiro-Prata. Ketua Mahkamah Agung Indonesia didampingi oleh Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Prof. Dr Takdir Rahmadi, SH., LLM, Yang Mulia Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH, serta Asisten Ketua Mahkamah Agung Cecep Mustafa, S.H., L.L.M., Ph.D.

Suasana ramah memenuhi ruang pertemuan kehormatan di Mahkamah Agung, untuk membahas langkah-langkah lanjutan dalam hubungan baik antar-peradilan tertinggi yang telah diinisiasi oleh Hakim Antonio Benjamin dari Peradilan Brasil khususnya dalam aspek Perlindungan Kelestarian Lingkungan. Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka memperkuat kolaborasi lintas negara dalam kerangka peradilan yang lebih luas.

Kolaborasi antara Mahkamah Agung Brasil dan Indonesia semakin penting di tingkat global. Pengalaman bersama, kerangka hukum, dan strategi telah dipertukarkan untuk mengatasi tantangan bersama seperti perubahan iklim, kelestarian biodiversitas, dan isu lingkungan lintas batas. Kedua negara ini memahami bahwa masing masing peradilan memiliki peran vital terhadap integritas ekologis kedua negara dan kontribusi positif pada ekologis dunia.

Seiring pertemuan berakhir, Ketua Mahkamah Agung menyatakan optimisme tentang masa depan kerjasama ini, menegaskan bahwa hubungan yang kuat antar-peradilan dapat memberikan kontribusi positif dalam mencapai keadilan dan pembangunan hukum yang berkelanjutan, bukan hanya bagi kedua negara, tetapi juga untuk kemajuan peradilan internasional secara keseluruhan. (CM/Humas/Photo:Alf & Adr)

Jakarta – Humas : Sehubungan akan dilaksanakannya Tahapan Seleksi Psikotes pada Seleksi Pengadaan Hakim dari Jabatan Analis Perkara Peradilan Tahun 2021 Tahun Anggaran 2023 sebagaimana Pengumuman Panitia Seleksi Nomor 3378/SEK/PENG.KP1.1.2/XI/2023 tanggal 7 November 2023 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Hakim dari Jabatan Analis Perkara Peradilan Formasi Tahun 2021 Tahun Anggaran 2023 yang telah dipublikasikan di website Mahkamah Agung, dengan ini diminta kepada Saudara untuk mempersiapkan hal-hal sebagai berikut.

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini

 Dokumen

 Surat Penunjukan Lokasi Seleksi Psikotes_sign.pdf

Sumedang-Humas: Di sela-sela pelaksaan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung menyempatkan diri berkunjung ke Pengadilan Negeri (PN) Sumedang pada Senin pagi, 20 November 2023. Kunjungan ini dalam rangka meresmikan gedung arsip, media centre, dan PTSP PN Sumedang. 

Hadir juga dalam kesempatan tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Kepala Pengadilan Militer Bandung, PJ Bupati Sumedang, Kejaksaan Negeri Sumedang, Polisi Resort Sumedang, Ketua Pengadilan Agama Sumedang, jajaran Forkopimda Sumedang, dan yang lainnya. 

Dalam pidatonya Ketua Mahkakah Agung menyatakan rasa bahagianya bisa berkunjung ke PN Sumedang, bisa bersilaturahmi langsung dengan aparatur peradilan yang ada di sana. Ia juga mengapresiasi peresmian Gedung Arsip, ruang PTSP, dan ruang Media Centre di PN Sumedang. Baginya, Sumedang merupakan Kabupaten yang istimewa karena hampir seluruh pelayanannya sudah menggunakan IT. 

Ia berharap peresmian tiga gedung ini semakin meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan di Kebupaten Sumedang dan sekitarnya.

Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa dunia peradilan di seluruh Indonesia kini sudah beralih dari manual ke digital. Perubahan ini cukup menggembirakan, karena menurutnya, hal itu terlihat dari badan peradilan di seluruh Indonesia berlomba-lomba dalam menciptakan inovasi demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan. 

Baginya, IT menjadi media yang harus dikuasai oleh seluruh apartur peradilan agar tidak tertinggal dengan yang lain. 

“Jangan pernah berhenti berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan penggunaan IT,” pesannya. 

Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa meskipun IT itu bagus, sumber daya manusia dan integritasnya harus tetap diutamakan. 

“Gedung bagus itu baik, IT juga baik, namun jika tidak ditopang dengan SDM yang baik dan berintegritas, semuanya menjadi sia-sia,” ujarnya. 

Kegiatan kunjungan ini diakhiri dengan meninjau langsung Gedung Arsip, Gedung PTSP, Gedung Media Centre, dan ruang sidang PN Sumedang. (azh/RS/photo:Alf)