Jakarta-Humas: Berdasarkan hasil Seleksi Kompetensi Dasar pada tahap Assessment Center/Uji Kompetensi dan Penelusuran Rekam Jejak Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 18 Oktober 2023 dan 23 s.d. 25 Oktober 2023, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran pengumuman ini telah mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar dan berhak mengikuti tahap seleksi berikutnya yaitu Seleksi Kompetensi Bidang meliputi Penulisan Makalah, Presentasi Makalah, dan Wawancara;
2. Bahwa Seleksi Kompetensi Bidang akan dilaksanakan mulai tanggal 20 s.d. 25 November 2023, mekanisme dan jadwal kegiatan akan diberitahukan kemudian melalui website resmi Mahkamah Agung RI.
Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)
Jakarta – Humas : Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Panitia Pelaksana Seleksi dengan Nomor : 3401/SEK/PENG.KP1.1.6/XI/2023 tentang Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023 di Lokasi Luar Negeri.
Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini;
Riyadh-Humas : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., bertemu dengan Rektor Universitas Imam Muhammad Ibn Saud, Syeikh Prof. DR. Ahmad Ibn Salim bin Muhammad al-Amiri., dalam acara Diklat Ekonomi Syariah yang diikuti oleh 35 hakim peradilan agama Indonesia di Higher Judicial Institute, Universitas Imam Muhammad Ibn Saud.
Dalam pertemuan ini, Ketua Mahkamah Agung RI didampingi, Yang Mulia Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., Ketua Kamar Agama, Yang Mulia Dr. H. Yasardin, Hakim Agung, Bambang H. Mulyono, S.H., M.H., Plt. Dirjen Badilag, dan Abu Jahid Darso Atmodho,Lc., L.L.M., PhD., sedangkan Rektor Universitas didampingi olehWakil Rektor Bidang Pendidikan Dr. Fahd bin Saleh Al-Luhaidan, Direktur Higher Judicial Institute, Dr. Abdullah Al Hammadi, dan Wakil Direktur bidang Studi Pascasarjana dan Penelitian Ilmiah, Abdullah bin Abdul Azis At Tamimi, para guru besar dan pejabat lainnya.
Acara yang diselenggarakan di Riyadh, Arab Saudi ini menjadi platform penting bagi pertukaran pemikiran dan kolaborasi antara tokoh penting dalam bidang peradilan dan akademisi di dunia ekonomi syariah. Pertemuan tersebut membawa nuansa diplomasi yang kuat, memperkokoh hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi di bidang hukum dan pendidikan.
KOLABORASI ANTARA LEMBAGA HUKUM DAN PERGURUAN TINGGI
Pertemuan dimulai dengan sesi dialog antara Ketua Mahkamah Agung RI dan Rektor Universitas Imam Muhammad Ibn Saud. Kedua pemimpin tersebut membagikan pandangan mereka tentang pentingnya Kerjasama ini bagi kedua Lembaga dan negara. Selin itu, kegiatan ini juga penting untuk bisa memahami ekonomi syariah dalam kerangka hukum dan akademis. Diklat ini mencakup berbagai aspek, mulai dari implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah hingga peran hakim dalam menangani kasus-kasus ekonomi syariah yang semakin kompleks.
Prof. Al Amiri menyambut hangat kedatangan Ketua Mahkamah Agung RI dan para peserta Diklat, Ia menyampaikan rasa bahagianya.”Pertemuan ini merupakan perpanjangan kerja sama kebudayaan dan ilmu pengetahuan antara Kerajaan Arab Saudi dan Republik Indonesia” ujarnya. Lebih lanjut Ia menjelaskan “Kerja sama yang terjalin antara kedua negara telah menghasilkan hadirnya entitas ilmu pengetahuan khusus di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa Institut Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab di Indonesia dan cabang-cabangnya di sejumlah negara Indonesia merupakan model pionir dalam proses kerja sama kedua negara, dan banyak mahasiswa Indonesia yang telah lulus memberikan kontribusi yang besar bagi negaranya.”
Ia juga menambahkan: “Kegiatan ini terus-menerus ditindaklanjuti oleh Menteri Pendidikan, Yousef bin Abdullah Al-Benyan, yang berupaya melaksanakan arahan pemerintah Kerajaan Arab Saudi di bawah kepemimpinan Penjaga Dua Masjid Suci, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, dan Perdana Menteri Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, untuk memanfaatkan semua kemampuan untuk memajukan pengetahuan bagi semua negara Arab, Islam dan negara-negara sahabat”. Dalam paparannya, Ia menekankan pentingnya melanjutkan Diklat ini, dengan kemungkinan diadakan di Indonesia, dengan tujuan memberikan manfaat bagi dunia yang lebih luas.
Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Syarifuddin, menyoroti pentingnya peran hakim dalam memberikan keadilan ekonomi bagi masyarakat. “Hakim harus memiliki pemahaman mendalam tentang ekonomi syariah untuk memastikan keputusan yang diambil selaras dengan prinsip-prinsip keadilan Islam,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan maksud dan tujuan dari Diklat ini adalah untuk melihat dan mengenal lebih dekat sistem pendidikan dan peradilan di Kerajaan Arab Saudi dan berbagai capaian yang telah diraih serta berbagai pengalaman pengadilan di Arab Saudi dalam menyelesaikan berbagai macam perkara berbasis teknologi modern, khususnya perkara ekonomi syariah berbasis elektronik, perkara perdata bahkan perkara pidana.
Menutup sambutannya, Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Universitas Islam Al-Imam Muhammad Ibn Suud Riyadh yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tersebut, dengan harapan agar kerjasama yang telah terjalin dengan erat dan baik selama ini dapat dilanjutkan bahkan ditingkatkn lagi dan para hakim yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut banyak mendapat manfaat, pengalaman dan ilmu baik secara terori maupun praktek dari peradilan di Kerajaan Saudi.
Acara kemudian diakhiri dengan pemberian sertifikat kepada seluruh peserta Diklat yang diberikan langsung oleh Rektor univeritas dan disaksikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung beserta delegasi.
PARTISIPASI 35 HAKIM PERADILAN AGAMA INDONESIA
Sementara itu, 35 hakim peradilan agama Indonesia yang mengikuti Diklat Ekonomi Syariah di Riyadh memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pertemuan ini. Mereka menyatakan bahwa pertukaran pandangan antara tokoh-tokoh kunci ini memberikan wawasan yang berharga dan inspiratif dalam melibatkan ekonomi syariah dalam konteks peradilan.
Kunjungan ini bukan hanya tentang pertukaran ilmu dan pengalaman, tetapi juga menciptakan fondasi yang lebih kokoh untuk kerjasama lintas batas antara lembaga-lembaga penting di kedua negara. Sebagai hasil dari pertemuan ini, diharapkan akan terjadi peningkatan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah di Indonesia, yang akan mendukung keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat.
Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan bagi para Hakim yang berada di bawah MA RI khususnya Hakim Peradilan Agama oleh Higher Judicial Institute, Universitas Islam Al-Imam Muhammad Ibn Suud Riyadh ini telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) angkatan dalam kurun waktu antara 2008 hingga 2023. Dimulai angkatan I tahun 2008 berjumlah 38 peserta, angkatan II tahun 2012 berjumlah 40 peserta, angkatan III tahun 2015 berjumlah 40 peserta, angkatan IV tahun 2016 berjumlah 39 peserta, Angkatan V tahun 2023 berjumlah 35 peserta dan jumlah total yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di Univ Ibnu Suud adalah berjumlah 192 Hakim peradilan agama, dan angkatan terakhir adalah Angkatan ke V yang telah lulus seleksi tahun 2019 yang lalu dan sekarang sedang mengikuti program Pendidikan dan pelatihan Hakim di Higher Judicial Institute. (afgn / Humas)PERTEMUAN HISTORIS KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DAN REKTOR UNIVERSITAS IMAM MUHAMMAD IBN SAUD DALAM ACARA DIKLAT EKONOMI SYARIAH DI RIYADH
Jakarta – Humas : Sehubungan akan dilaksanakannya Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023 sebagaimana Pengumuman Panitia Seleksi Nomor 3387/SEK/PENG.KP1.1.6/XI/2023 tanggal 7 November 2023 tentang Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023, yang telah dipublikasikan di website Mahkamah Agung, dengan ini diminta kepada Saudara untuk mempersiapkan hal-hal sebagai berikut.
Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:
Jakarta-Humas: Mahkamah Agung Republik Indonesia melaksanakan upacara Hari Pahlawan di halaman gedung Mahkamah Agung, Jakarta pada Jumat (10/11/2023) pagi. Bertindak sebagai pembina upacara yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.
Pelaksanaan upacara dimulai dengan pengibaran Bendera Merah Putih dibarengi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Wakil Ketua Mahkamah Agung lalu memimpin pembacaan Pancasila yang diikuti oleh seluruh peserta upacara.
Lalu upacara Hari Pahlawan diisi dengan pembacaan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pembacaan pesan-pesan Pahlawan diantaranya, pesan Pahlawan Nasioanal Mohammad Hatta “ Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela cita-cita”.
Sedangkan pesan Pahlawan Nasional Soekarno “ berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia”. Upacara Hari Pahlawan ditutup dengan pembacaan doa kepada Pahlawan yang telah gugur dimedan juang.
Upacara ini diikuti oleh Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Adhoc, Hakim Yustisial, para Pejabat Eselon 1-4, para Pejabat Fungsional, para pegawai, dan pengurus Dharmayukti Karini Mahkamah Agung
Selamat Hari Pahlawan, mari jadikan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan sebagai inspirasi kita dalam meraih masa depan yang lebih cerah. (Humas)
Jakarta-Humas, Surat Plt.Sekretaris Mahkamah Agung RI dengan Nomor: 3389/ SEK/HM3.1.1/XI/ 2023 , 3390/ SEK/HM3.1.1/XI/ 2023 , 3391/ SEK/HM3.1.1/XI/ 2023 tentang Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2023.
Untuk Informasi selengkapnya, silahkan klik tautan dibawah ini :
Jakarta-Humas: Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Singapura menandatangi Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) Bidang Yudisial pada Selasa, 7 November 2023 di ruang Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. selaku Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Sundaresh Menon selaku Ketua Mahkamah Agung Singapura.
Acara yang dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan dua negara tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI, Duta Besar Singapura untuk Indonesia, para pejabat dari Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung Singapura, para Hakim Agung Indonesia, dan lainnya.
Bagi Syarifuddin kerja sama yudisial ini merupakan konsekuensi menjadi negara tetangga terdekat yang memiliki banyak kesamaan harapan dan kepentingan untuk mewujudkan kemakmuran bagi warga di kedua negara, maupun kemakmuran bersama di kawasan ASEAN.
Ia berharap MoU ini dapat lebih memperkuat kerja sama dengan lebih konstruktif dan sistematis antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Singapura.
“Semoga dengan MoU ini persahabatan antara kedua peradilan akan lebih hangat dan kerja sama yang terjalin akan semakin menghasilkan hal-hal terbaik untuk kedua peradilan dan bahkan kedua negara,” katanya.
Pada saat yang sama, Sundaresh Menon menyatakan bahwa kunjungannya ke Mahkamah Agung tahun ini merupakan kali kedua, sebelumnya, ia melakukan kunjungan kehormatan pada Maret 2023 lalu. Kedua kunjungan tersebut, menurutnya, selalu mendapatkan sambutan yang baik dan penuh kehangatan dari Mahkamah Agung RI.
Ia menambahkan bahwa Mahkamah Agung Singapura dan Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki hubungan persahabatan yang sudah lama terjalin dengan sangat baik. Menurutnya, penandatangan MoU ini merupakan tonggak sejarah bagi kedua belah pihak untuk makin memperkuat dan mempererat hubungan kedua belah pihak.
Beberapa ruang lingkup kerja sama yudisial ini yaitu pertukaran pengalaman, pelatihan yudisial serta pembahasan terkait isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan bersama sebagai tetangga maupun dalam lingkup regional.
Setelah melakukan penandatanganan MoU, Prof. Syarifuddin mengajak Sundaresh dan rombongannya mengunjungi Museum Mahkamah Agung.
Rangkaian kegiatan kunjungan persahabatan ini dilanjutkan dengan kegiatan lain. Pertama, seminar internasional tentang Penyelesaian Sengketa Komersial Lintas Batas di hotel Borobudur, Jakarta. Kedua Ketua Mahkamah Agung menyampaikan pidatonya terkait Sengketa Komersial Lintas Batas. Seminar ini diikuti oleh para hakim dari seluruh Indonesia baik secara luring maupun daring. Kedua, masih di hari yang sama, Prof. Syarifuddin dan Sundaresh Menon juga melakukan kunjungan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.(azh/RS)
Jakarta – Humas; Berdasarkan hasil seleksi administrasi yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 6 November 2023 dan merujuk pada Pengumuman Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Panitia Pelaksana Seleksi Nomor: 3057/SEK/PENG.KP1.1.2/X/2023 Tanggal 25 Oktober 2023 Tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Hakim dari Jabatan Analis Perkara Peradilan Formasi Tahun 2021 Tahun Anggaran 2023, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.
Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:
Jakarta-Humas: Dalam rangka meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan di seluruh Indonesia, Mahkamah Agung menandatangani nota kesepahaman e-Berpadu dengan Kejaksaan Agung dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Senin, 6 November 2023 di atas kapal KRI dr. Radjiman Widyodiningrat. Hadir menandatangani nota kesepahaman ini yaitu Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Panglima TNI Laksamana TNI H. Yudo Margono, S.E., M.M., C.S.F.A., dan Jaksa Agung yang diwakili oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan Dr. Bambang Sugeng Rukomono.
Kerja sama ini merupakan wujud dari semakin meningkatnya sinergitas antara ketiga belah pihak dalam memberikan pelayanan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak untuk melaksanakan administrasi berkas perkara berbasis sistem elektronik dalam penyelesaian perkara pidana dan perkara koneksitas di lingkungan peradilan militer. Selain itu Nota Kesepahaman ini juga untuk meningkatkan kesinergisan, menjamin keseragaman pola tindak dan kepastian hukum Para Pihak dalam melaksanakan administrasi berkas perkara berbasis sistem elektronik dalam penyelesaian perkara pidana dan perkara koneksitas di lingkungan peradilan militer.
Nota Kesepahaman yang berlaku sejak 6 November 2023 hingga 3 tahun mendatang ini meliputi empat ruang lingkup, pertama pertukaran data dan dokumen administrasi perkara melalui e-Berpadu, kedua pengamanan data dan dokumen administrasi perkara pada e-Berpadu, ketiga pemanfaatan data dan dokumen administrasi perkara pada e-Berpadu, dan keempat pemberian hak akses monitoring data perkara pada e-Berpadu kepada Para Pihak.
TONGGAK SEJARAH BARU DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
E-Berpadu merupakan kepanjangan dari Elektronik Berkas Pidana Terpadu. Aplikasi e-Berpadu meliputi berbagai macam pelayanan, di antaranya yaitu: pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, permohonan izin/persetujuan penyitaan secara elektronik, permohonan izin/persetujuan pengeledahan secara elektronik, perpanjangan penahanan secara elektronik, permohonan izin besuk secara elektronik, dan permohonan pinjam pakai barang bukti secara elektronik, serta penetapan diversi. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dikembangkan Mahkamah Agung untuk memudahkan serta mempercepat proses penanganan perkara pidana hingga ke tingkat upaya hukum.
Aplikasi ini bertujuan membantu dan memberikan kemudahan bagi pelaksanaan tugas pengadilan dan aparat penegak hukum terkait menyelenggarakan proses peradilan bagi para pihak. Aplikasi ini tidak hanya digunakan dan dimanfaatkan oleh Mahkamah Agung, melainkan juga digunakan dan dimanfaatkan oleh penyidik kepolisian, kejaksaan, KPK, dan penyidik lain seperti BNN atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pentuntut umum kejaksaan dan KPK, Lembaga Pemasyakatan (LP)/Rumah Tahanan (Rutan), terdakwa atau keluarganya, advokat dan masyarakat umum lainnya terutama masyarakat pencari keadilan.
Sebelumnya, aplikasi ini telah diimplementasikan secara efektif dalam penanganan administrasi perkara pidana dalam lingkungan peradilan umum di seluruh Indonesia dan penanganan administrasi perkara jinayah di mahkamah syar’iyah dalam lingkungan peradilan agama di wilayah Aceh.
Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman hari ini merupakan tonggak sejarah baru dalam perjalanan reformasi penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya di lingkungan peradilan militer.
Ia berharap setelah penandatangan hari ini, Lingkungan Peradilan Militer juga dapat memanfaatkan Aplikasi e-Berpadu ini dengan efektif.
Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung Muda Pembinaan Dr. Bambang Sugeng Rukomono mengatakan bahwa Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan wujud nyata kolaborasi dan sinergitas antara Kejaksaan, Mahkamah Agung dan TNI untuk saling mengisi dan melengkapi dalam rangka menyukseskan roda penegakan hukum nasional di era yang berbasis elektronik. Ia mewakili Jaksa Agung berharap kolaborasi ini akan mendorong komunikasi, pembelajaran, kontribusi dan inovasi lebih lanjut, serta tentunya koheren dengan visi dan misi masing-masing institusi dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing, terkait penanganan perkara pidana dan perkara koneksitas di lingkungan peradilan militer.
Senada dengan Jaksa Agung, Panglima TNI Laksamana TNI H. Yudo Margono menyatakan bahwa penandatanganan ini merupakan komitmen transparansi TNI pada proses penegakan hukum kepada oknum TNI yang melakukan pelanggaran hukum. Ia berharap Nota Kesepahamana ini segera ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS), sehingga upaya untuk meningkatkan sinergitas, keseragaman pola tindak dan Jamian kepastian hukum dalam pelaksanaan administrasi berkas perkara berbasis elektronik dapat dilaksanakan secara maksimal.
Kegiatan penandatanganan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang juga menjabat sebagai PLT Sekretaris Mahkamah Agung, para pejabat eselon 1 dan 2 dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan TNI, serta undangan lainnya. (azh/RS/photo:Sno)
Jakarta – Humas : Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3387/SEK/PENG.KP1.1.6/XI/2023 tentang Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar ( SKD) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023.
Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini;
