Denpasar-Humas: Komisi III DPR RI melakukan rapat kunjungan kerja (kunker) dalam rangka reses masa persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 dengan empat (4) lingkungan peradilan se-wilayah provinsi Bali pada Rabu 25 Oktober 2023 di Bale Agung Pengadilan Tinggi Denpasar.

Kunker ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan mitra kerja yang ada di daerah seperti kebutuhan anggaran dan realisasinya, strategi dan program prioritas, serta kendala yang dihadapi empat lingkungan peradilan. 

Kunjungan kerja yang dipimpin oleh Mulfachri Harahap, S.H., M.H didampingi dua anggota Komisi III, H. Taufik Basari, S.H., M.Hum, LL.M dan Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, S.E.

Rapat kerja dimulai pada pukul 11.00 WITA dan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar H. Mochamad Hatta, S.H., M.H, beserta jajaranya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali Drs. H. Achmad Hanifah, M. Hers, beserta jajarannya, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Zubaida Djaiz Baranyanan, S.H., M.H dan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Kol. Chk Dedy Darmawan, S.H., M.H.

Rapat kerja kali ini membahas mengenai kebutuhan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana renovasi gedung pengadilan dan rumah dinas, usulan peningkatan kelas pengadilan (satker di bawah PT Denpasar dan PTA Bali), serta pengawasan petugas terutama pada perkara yang menarik perhatian. Selain membahas anggaran Komisi III DPR menekankan pentingnya kredibilitas dan transparansi demi meningkatkan supremasi hukum di Indonesia. 

Acara rapat kerja ditutup pada pukul 12.30 WITA dengan pertukaran plakat dan foto bersama.(rv/em).

Jakarta-Humas: Sehubungan akan diadakannya acara Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023, maka kami mengundang Yang Mulia/Bapak/Ibu / Saudara/i untuk hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada 19-21 November 2023 di Hotel InterContinental Dago Pakar.

Mengingat pentingnya acara tersbut diwajibkan semua peserta hadir tepat waktu. Untuk informasi dapat menghubungi Ibu Purwanti, No. Hp. 0818722852, Sdr. Rizal, No. Hp. 081387300959, dan Sdri. Nevita, No. HP. 082220004644

Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

 Dokumen

 Undangan Rapat Pleno Kamar.pdf

Jakarta-Humas: Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor PER-10/PB/2023 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023 dan untuk tertib administrasi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Mahkamah Agung tahun 2023, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempedomani dan memperhatikan batas-batas waktu yang telah ditentukan dalam langkah-langkah akhir tahun anggaran 2023 sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM);
2. Meningkatkan koordinasi antara Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara dan Operator satuan kerja;
3. Agar pelaksanaan tagihan di akhir tahun tidak mengalami kendala, seluruh pengelola keuangan dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan staf pengelola keuangan tidak diperkenankan mengambil cuti pada bulan Desember 2023;

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

 Dokumen

 LANGKAH-LANGKAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023.pdf

Jakarta-Humas: Berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Tahun 2023 pada Hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, peserta yang dinyatakan “LULUS” Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Tahun 2023 adalah sebagaimana terlampir. 
 

Informasi selengkapnya silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)
     

 Dokumen

 Pengumuman Hasil Kelulusan Hakim Ad Hoc PHI_sign.pdf

Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H., memimpin rapat paripurna dalam rangka pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Ketua Muda Militer dan Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung Senin, 23 Oktober 2023 pukul 10.00. WIB. Di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, Mahkamah Agung, Jakarta.

Hakim Agung yang diambil sumpahnya dan dilantik sebagai Ketua Muda Militer yaitu Mayjend TNI (Purn) Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.  Kesempatan ini merupakan kali kedua bagi Burhan dilantik sebagai Ketua Muda Militer. Sebelumnya, ia dilantik untuk jabatan yang sama pada 9 Oktober 2018 lalu. Pelantikan Burhan kali ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89/P Tahun 2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Muda Militer Mahkamah Agung.

Kemudian, Hakim Agung yang diambil sumpahnya dan dilantik sebagai Ketua Muda Pidana yaitu, H. Suharto, S.H., M.Hum. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/P Tahun 2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung. Suharto menggantikan posisi Suhadi yang telah memasuki masa pensiun.

Acara dihadiri oleh para pimpinan Mahkamah Agung, seluruh Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc, para pejabat eselon 1 dan 2 pada Mahkamah Agung, dan undangan lainnya.

PROFIL SINGKAT BURHAN DAHLAN DAN SUHARTO

Burhan Dahlan merupakan Hakim Agung kelahiran Bandung 1 Januari 1955. Ia dilantik menjadi Hakim Agung pada 11 Maret 2013. Pelantikan sebagai ketua Muda Militer kali ini, merupakan kali kedua baginya. Sebelumnya Burhan Dahlan dilantik menjadi Ketua Muda Militer Mahkamah Agung pada 9 Oktober 2018, ia menggantikan Timur P. Manurung yang telah memasuki masa purnabkati.

Beberapa jabatan yang pernah diemban alumnus Universitas Jayabaya Jakarta ini adalah Panitera Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta, Kepala Hukum KOSTRAD, Kepala Hukum Kodam Siliwangi, Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung, Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Kepala Pengadilan Militer Utama Jakarta.

Adapun Suharto merupakan Hakim Agung kelahiran 13 Juni 1960. Ia dilantik menjadi Hakim Agung oleh Ketua Mahkamah Agung pada Selasa 19 Oktober 2021. Pada awal 2023 lalu, Alumnus Universitas Merdeka Malang tersebut dipercaya menjadi Juru Bicara Mahkamah Agung menggantikan Andi Samsan Nganro yang telah memasuki masa purnabakti.

Beberapa jabatan yang pernah diembannya sebelum menjadi Hakim Agung adalah Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan lain-lain. (azh/RS/photo:Sno&Adr)

Kuala lumpur – Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof Dr M Syarifuddin, SH., MH didampingi oleh Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH, Kepala Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung Bambang Hery Mulono, SH., MH dan Staf Khusus Ketua MARI Dr Aria Suyudi SH., LLM menghadiri ASEAN Chief Justice Retreat 2023 yang diadakan di Kuala Lumpur 18-21 Oktober 2023.

Pada tahun ini Federal Court of Malaysia kembali menjadi tuan rumah pertemuan CACJ setelah sebelumnya menjadi tuan rumah pada pertemuan CACJ ke 10 pada November 2022 lalu. Pada pertemuan CACJ ke 10 tersebut para Ketua MA ASEAN sepakat untuk tidak mengadakan Pertemuan CACJ ke 11, namun dalam rangka memperingati satu dekade CACJ, yang pertama kali bersidang pada 2013, mengadakan Retreat para Ketua Mahkamah Agung ASEAN yang direncanakan untuk menjadi tradisi sepuluh tahun sekali  untuk merefleksikan pencapaian CACJ selama sepuluh tahun terakhir dan memetakan agenda strategis CACJ untuk 10 tahun ke depan.

CACJ terus berkembang sebagai forum kerja sama peradilan di ASEAN. Retreat merupakan forum bagi para Ketua Mahkamah Agung ASEAN untuk menegaskan kembali pendekatan strategis dan kohesif peradilan ASEAN dalam memperdalam kerja sama peradilan dan menegakkan Supremasi Hukum di ASEAN.

Secara historis pertemuan CACJ adalah salah satu agenda rutin pada Sidang Umum ASEAN Law Association (ALA) yang berlangsung sejak 1978. Agenda ini kemudian diinstitusionalisasikan oleh para Ketua Mahkamah Agung ASEAN sejak tahun 2013 dengan nama ASEAN Chief Justice Meeting (ACJM) pada sidang pertama ACJM di Singapura. Selanjutnya dalam rangka sertifikasi ACJM sebagai entitas terafiliasi dengan ASEAN, maka nama ACJM kemudian diubah menjadi CACJ. Saat ini CACJ sejak tanggal 3 Agustus 2016 CACJ telah efektif terdaftar sebagai entitas terafiliasi dengan ASEAN (Entities Associated with ASEAN), dan masuk dalam Annex II ASEAN Charter. Sebagai entitas terasosiasi dengan ASEAN, maka CACJ berdiri sejajar dengan ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) yang merupakan asosiasi parlemen di wilayah ASEAN.

Refleksi Kemajuan CACJ

Sebagai organisasi yang sudah berjalan selama 10 tahun, maka CACJ merefleksikan kemajuan kerjanya ke dalam beberapa aspek, yaitu pengembangan kapasitas peradilan ASEAN, Portal Peradilan ASEAN, Court Excellences, Kerjasama Internal Peradilan ASEAN, dan Hubungan Eksternal Peradilan ASEAN.

Beberapa ide penting yang dibahas adalah keinginan CACJ untuk mengembangkan suatu  signature programme bagi pemimpin muda peradilan di ASEAN untuk dapat bertemu secara berkala untuk menghadiri pelatihan ataupun pertukaran antar peradilan ASEAN dengan tujuan membangun jaringan kerja dan persahabatan jangka panjang.

Selain itu dibahas juga tentang keinginan CACJ untuk memperluas kerjasama eksternal dibawah kerangka CACJ+ dengan mitra dialog ASEAN lain. Sebagaimana diketahui, pertemuan CACJ+ pertama telah dilaksanakan dengan menghadirkan Mahkamah Rakyat Agung China, Mahkamah Agung Korea Selatan dan Mahkamah Agung Jepang. Diharapkan kerjasama ASEAN+ dapat juga dikembangkan ke mitra dialog lain, seperti Uni Eropa, Australia, Selandia Baru dan lainnya. Selain itu diharapkan, agar dialog ASEAN+ ini juga dapat difokuskan ke agenda spesifik seperti keunggulan teknologi informasi dan aspek-aspek yang perlu diidentifikasi ke depannya.

Dalam hal Portal Peradilan ASEAN, dibahas pula tentang kebutuhan pendanaan jangka panjang, untuk memastikan agar portal tersebut bisa tetap relevan dengan kebutuhan jangka panjang.

Mengenai Council of ASEAN Chief Justice

Council of ASEAN Chief Justices (CACJ) sebagai asosiasi para Ketua Mahkamah Agung di kawasan ASEAN telah dibentuk pertama kali tahun 2013 dan sejak 2017 diakui sebagai entitas terasosiasi ASEAN.

Selanjutnya pertemuan para Ketua Mahkamah Agung ASEAN dibawah  forum CACJ berlangsung rutin dan bahkan pada tahun 2021 Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan CACJ ke 9 secara online di Jakarta dan selanjutnya ditunjuk sebagai Ketua CACJ 2021-2022.

Selama 10 tahun terakhir pertemuan CACJ dilakukan di Singapura (2013), Kuala Lumpur (2014), Boracay (2015), Ho Chi Minh (2016), Bandar Seri Begawan (2017), Manila (2017), Singapura (2018), Bangkok (2019), Ha Noi (2020-virtual), Jakarta (2021-virtual) dan Kuala Lumpur (2022).

Selain itu untuk memastikan pelaksanaan peran Mahkamah Agung RI dalam CACJ, maka YM Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/IX/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sekretariat Pendukung Council for ASEAN Chief Justices (CACJ) pada Mahkamah Agung RI. (AS/Humas)

Malang – Humas : Tahun ini merupakan tahun ketiga, Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung menyelenggarakan acara MA Goes To Campus. Kegiatan kali ini diselenggarakan di Ballroom Munir Universitas Brawijaya Malang, pada hari kamis, 19 Oktober 2023, dengan maksud untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada agent of change seperti adik-adik  mahasiswa semua, untuk mengelaborasi, bertanya, ataupun berdiskusi dengan para ahli yang dihadirkan di sini terkait tugas dan fungsi peradilan di Indonesia.

Dalam sambutannya, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. Sobandi, S.H., M.H mengatakan bahwa Mahkamah Agung sebagai epicentrum of justice dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, selalu berusaha mengikuti perkembangan informasi teknologi yang ada. Kini, masyarakat bisa melakukannya melalui aplikasi yang Bernama e-court. Aplikasi ini diresmikan pada tahun 2018, dan kini dipastikan di seluruh pengadilan yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote sudah mengaktifkan aplikasi tersebut, artinya bahwa pelayanan peradilan di seluruh Indonesia  sudah berpindah dari manual ke digital, dan memudahkan semua masyarakat untuk mengaksesnya kapanpun dan di manapun.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung juga memiliki E-Berpadu atau Elektronik Berkas Pidana Terpadu. Aplikasi ini bertujuan membantu dan memberikan kemudahan bagi pelaksanaan tugas pengadilan dan aparat penegak hukum terkait dalam rangka menyelenggarakan proses peradilan bagi para pihak. Aplikasi e-BERPADU tidak hanya digunakan dan dimanfaatkan oleh MA, melainkan juga digunakan dan dimanfaatkan oleh penyidik kepolisian, kejaksaan, KPK, dan penyidik lain seperti BNN atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pentuntut umum kejaksaan dan KPK, Lembaga Pemasyakatan (LP)/Rumah Tahanan (Rutan), terdakwa atau keluarganya, advokat dan masyarakat umum lainnya terutama masyarakat pencari keadilan.

“Tahun ini, menjawab tantangan AI (Artificial Intellegence), Mahkamah Agung menciptakan Smart Majelis, aplikasi robotika berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk memilih majelis hakim secara otomatis, dengan menggunakan berbagai faktor antara lain pengalaman, kompetensi dan beban kerja hakim, mempertimbangkan jenis perkara yang akan diadili agar para hakim yang dipilih memiliki keahlian yang sesuai dengan perkara yang ditangani”, ujar mantan Ketua pengadilan Negeri Denpasar. 

Selain itu ada pula Court live streaming, yakni aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk menyaksikan pembacaan amar putusan kasasi dan penijauan kembali secara langsung melalui live streaming, tutur Sobandi.

Sebagaimana diketahui bahwa Core bisnis mahkamah agung dan peradilan adalah mengadili perkara. data dan informasi mengenai perkara sangat dibutuhkan pencari keadilan.

Ditempat yang sama, Dr.Aan Eko Widiarto, S.H,. M.Hum , Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menyampaikan apresiasinya Mahkamah Agung yang datang berkunjung ke universitas Brawijaya dan bertemu langsung dengan para mahasiswa dengan tujuan untuk mencari bibit – bibit unggul hakim dan aparatur peradilan dari Perguruan – perguruan tinggi terbaik di Indonesia, semoga semakin banyak yang diterima berasal dari fakultas hukum brawijaya.

Diakhir sambutan, Kepala Biro Hukum dan Humas MA, berpesan kepada mahasiswa dan mahasiswi fakultas hukum Universitas Brawijaya yang ingin bergabung ke Mahkamah Agung, baik sebagai Hakim, panitera atau pun aparatur peradilan untuk menguasai IT, bahasa (Minimal Bahasa Inggris) dan integritas, karena, ilmu apapun yang kita kuasai, setinggi apapun Pendidikan atau jabatan yang kita raih, tanpa integritas semua itu nihil, tanpa makna.

Acara Mahkamah Agung goes to Campus universitas Brawijaya Malang menghadirkan narasumber seperti :
-Muhammad Dahlan S.H,.M.H ( Akademisi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) yang membahas mengenai Journalistik dan Harapan untuk Indonesia Inklusif 
– Dr. Riki Perdana R. Waruwu, S.H., M.H 
(Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung)yang membahas mengenai Pengenalan Profesi Hakim
-Ellyana Mae( Pimpinan Redaksi Fimela) yang membahas mengenai Media vs Media.

MAGTC 2023 dihadiri oleh 180 mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan membahas mengenai Hukum,Profesi Jurnalistik dan Etika Sosial Media.

Turut hadir dalam acara Acara MA goes to campus Universitas brawijaya Malang, Ketua Pengadilan negeri Malang  Ibu Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H. dan Ketua Pengadilan Agama Malang Bapak Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES. ( Ish/ Pn)

Jakarta – Humas : Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Analis Perkara Peradilan berdasarkan penetapan kebutuhan PNS tahun 2021 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Pengadaan Hakim.

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

 Dokumen

 PENGUMUMAN PENGADAAN HAKIM_ 2023_sign.pdf

Jakarta-Humas, Berdasarkan surat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia , Nomor: PP.00/10.19.1/MENPORA/X/2023 Mengenai Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke 95 Tahun 2023 ,   yang ditujukan kepada Yth.1. Panitera  Mahkamah Agung  2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya  3. Para Pejabat Tinggi Pratama 4. Para Hakim Tinggi dan Hakim Yustisial dilingkungan Mahkamah Agung RI, 5. Para Pejabat Fungsional, Pejabat administrator, Pejabat Pengawas, 6. Para Pelaksana dilingkungan Mahkamah Agung RI. Maka dengan ini kami sampaikan suratnya sebagai berikut : 

Untuk Informasi selengkapnya, silahkan klik tautan dibawah ini : 

 Dokumen

 Upacara Sumpah Pemuda 2023 (MA)_sign.pdf

 Upacara Sumpah Pemuda 2023 (DYK)_sign.pdf

 Upacara Sumpah Pemuda 2023 (Pengadilan)_sign.pdf

Balikpapan – Humas : Ir. Pangeran Khairul Saleh, MM, Ketua Tim / Wakil Ketua Komisi III DPR RI memimpin rombongannya melakukan Kunjungan Kerja Reses Komisi III  DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur, Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 di Balikpapan pada 18 Oktober 2023.

Rapat kerja dengan empat (4) Peradilan di Kaltim ini, dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nyoman Gede Wirya, S.H., M.H, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda H. Helminizami, S.H., M.H, Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Kolonel Laut (H) Desman Wijaya, S.H., M.H, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Elizabeth I.E.H.L. Tobing S.H., M.Hum masing-masing beserta jajarannya.

Pada kesempatan itu Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Samarinda dalam pemaparannya menyampaikan salah satu hambatan proses eksekusi di PTUN adalah bergantung pada kesadaran badan/pejabat tata usaha negara sebagai pelaksana eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menanggapi hal tersebut anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan menyarankan, Pengadilan TUN mengadakan konfrensi pers tiap akhir tahun dengan mengundang media untuk menyiarkan pejabat TUN yang tidak patuh pada putusan pengadilan/ tidak melaksanakan eksekusi.

“Berikan pula penghargaan dan umumkan pejabat tata usaha negara yang terbaik / patuh dalam melaksanakan putusan atau eksekusi pengadilan”, imbuhnya.

Lebih lanjut Panjaitan mengatakan hal tersebut demi meningkatkan integritas aparat hukum dalam upaya menegakkan keadilan.

Di waktu bersamaan anggota Komisi III, Safaruddin mengatakan Komisi III siap mengawal dan memberikan dukungan.

Rapat kerja komisi III dihadiri 10 anggota, yakni:

1. Dr. ROMO H.R MUHAMMAD SYAFI’I, S.H., M.Hum.

2. Komjen (Purn.) Drs. H. ADANG DARADJATUN

3. SUPRIANSA, S.H., M.H.

4. Dr. HINCA IP PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS.

5. H. RUDY MAS’UD, S.E., M.E.

6. Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.

7. Drs. Y. JACKY ULI, M.H.

8. IRJEN. POL. (PURN) DRS. H. SAFARUDDIN, M.I.Kom.

9. Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.

10. Dr. SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.

Kunjungan Kerja ini bertujuan untuk melihat dan mendengar langsung permasalahan yang dihadapi oleh warga peradilan di wilayah Kalimantan Timur.(enk/PN/photo: ims).